PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERAN MUBALLIGH MUHAMMADIYAH Disampaikan dalam acara Pengkajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, 14 Agustus 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

Perkumpulan Sawit Watch Desember 2013
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Technical Training NRW,
Agenda mendesak untuk Indonesia yang lebih baik. Latar Belakang Masyarakat memberi mandat kepada SBY = tanggung jawab kita untuk mengingatkan dan mengevaluasi.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Oleh: Anis Hidayah – Migrant CARE
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Pendidikan Anti-Korupsi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
LATIHAN SOAL DATA TUNGGAL
Oleh Anis Hidayah Direktur Eksekutif Migrant CARE
Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta.
Masalah Korupsi di Indonesia dan Etika Bisnis
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
DAN SEGALA PERMASALAHANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pendidikan Kewarganegaraan
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH
Pentingnya Perencanaan Sosial & Kontinjensi
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
"Penanganan perkara korupsi di Indonesia per tahun mencapai 1
Bambang Cipto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
Hubungan Antar Pemerintahan
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Masalah Korupsi di Indonesia dan Etika Bisnis
Pendidikan Pancasila.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Persaingan usaha.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
MASALAH & PENDAYAGUNAAN SAMPAH
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL BISNIS Konsep tanggung jawab sosial
TEORI PENGELUARAN NEGARA
Pendidikan Anti-Korupsi
KEBIJAKAN PUBLIK.
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Lingkungan Pemasaran Pertemuan 03.
LEMBAGA PEMBIAYAAN KARTU KREDIT
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
PROBLEMA KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Bisnis Internasional Pertemuan 10
Disampaikan pada acara :
TENAGA KERJA WANITA DAN CACAT (Pertemuan ke-14)
Pendidikan Kewarganegaraan
HIBAH PENELITIAN TENTANG MUHAMMADIYAH
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
POLITIK STRATEGI NASIONAL
KORUPSI DI INDONESIA Nama: Restu Mahanani (21) Kelas: 8D.
“unless we destroy corruption, corruption will destroy us”
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Oleh: Muh.Busyro Muqoddas
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
Transcript presentasi:

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERAN MUBALLIGH MUHAMMADIYAH Disampaikan dalam acara Pengkajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, 14 Agustus 2011 Busyro Muqoddas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

PENDEKATAN EMPIRIK TENTANG KORUPSI Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun NoStatus Pekerjaan Utama2010 (Feb)2010 (Agt) 1Berusaha Sendiri20,456,73521,030,571 2 Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar 21,922,81321,681,991 3Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar3,016,1543,261,864 4Buruh/Karyawan/Pegawai30,724,16132,521,517 5Pekerja Bebas di Pertanian6,324,7195,815,110 6Pekerja Bebas di Non Pertanian5,284,5985,132,061 7Pekerja Keluarga/Tak Dibayar19,676,39218,764,653 Total107,405,572108,207,767

3 Jumlah Supermaket Indonesia Tahun 2010 PROBLEM : Masa Depan Pasar Tradisional ??? NoNama Jumlah Unit 1Hypermart43 2Giant95 3Carrefour81 4Carrefour Express14 5Giant55 6Superindo63 7Alfamart2,736 8Indomaret3,093 9Circle K210 10Yomart162 Total6,552

Kondisi Indonesia saat ini LISTRIK: 70 juta penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - tanpa listrik ENERGI: 52.5% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM → subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM pada tahun 2005 menghabiskan hampir 20% APBN. KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari kalori per hari → sebagaian besar masyarakat kita hidup di bawah standar garis kemiskinan. AIR: 50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia. KERUSAKAN ALAM: 1.6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah. KORUPSI Penghambat UTAMA Pemberantasan Kemiskinan! 4

Penanganan Perkara TPK oleh KPK (data terdakwa) 5 *)data per Juni 2011

6 Penanganan Perkara TPK oleh KPK (data jenis TPK) *)data per Juni 2011

DATA TAHUN 2000 S/D SEMESTER *)data dari berbagai sumber Potensi Kerugian Negara dari Kasus TPK 7 TOTAL Rp Rp TRILIUN

FAKTOR PENYEBAB 1. Demoralisasi Pada Struktur Sosial Kemasyarakatan 2. Demoralisasi Pada Struktur, Sistem, dan Proses-proses Politik 3. Pragmatisme Masyarakat “KELUARGA” PARPOL – BIROKRASI NEGARA 8

MODUS 1. Money Politic Rekrutmen Elit Parpol dan Ormas 2. Praktek Suap & Percukongan Dalam Pilkada, Pemilu Legislasi s/d Pilpres 3. Penjarahan Aset APBD s/d APBN (Kementerian, BUMN, BUMD) oleh Aparat Parpol 9 4. State Capture Corruption Corruption Beureucracy

KORBAN 1. Rakyat 2. Tata Nilai : - Agama - Etika - Moral 3. Institusi Agama Rumah Tangga

DAMPAK Pemiskinan Massif

2. Pelanggaran Demokrasi & HAM 3. Pelemahan Wacana & Spirit Keberagamaan Dalam Agenda Sosial DAMPAK 12

4. Hegemoni “Korupsi Sebagai Style Of Life” DAMPAK 13

PROBLEM BUDAYA 1. Kevakuman & Krisis Ideologi Parpol 2. Trend Politik Oligarchi & Dinasti 3. Krisis Tradisi Advokasi dari Ormas Agama dan Lembaga Pendidikan Menguatnya Permisivisme Massif 5. Hilangnya Elanfital Ormas-ormas Agama

RESPON LSM / ORMAS / PT 1. Perlawanan Korupsi Kontrol Parlemen 3. Korban Kekerasan 4. Penegakkan HAM 5. Perlindungan TKI 7. Perlindungan Konsumen 6. Advokasi Hukum LSM ORMAS AGAMA PERG. TINGGI ICW / PUKAT / SOMASI / GERTAK FORMAPPI 8. Lingkungan Hidup KONTRAS IMPARSIAL / ELSAM MIGRANT CARE / Aliansi Buruh Migran YLBHI YLKI BIDANG WALHI / SDA ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ??

MUHAMMADIYAH QUO VADIS ??? 16

17 IDEOLOGI PROGRAM Perumusan Komprehensif Tauhid Sosial Tafsir Ulang M. K. C. HKaji Ulang Dokrin Darul Arqom Kajian & Kritik Terhadap Trend Ideologi Kontemporer Riset Kemiskinan Masif Daerah-Daerah Kritik Terhadap Kebijakan APBN / APBD Investigasi Pembelanjaan APBN/ APBD Advokasi Rakyat Korban Korupsi Pelatihan2 Kader Advokasi SosialPelatihan Kelompok ProfesiPelatihan Kepemimpinan Bangsa KEPEMIMPINAN

18 IDEOLOGI MUHAMMADIYAHPELAYANAN PROFESIONALKEUMMATAN / EGALITER REORIENTASI KETELADANAN KOMPREHENSIF KEPEMIMPINAN POLITISI BIROKRAT ELITIS MANAJEMEN TRADISIONAL TRANSPARANSI KOMPETITIF PROFESIONAL RESPONSIF PROGRESIF MANAJEMEN

Terima Kasih