KEBIJAKAN JAMKESMAS TAHUN 2008 Dr. H.A. CHALIK MASULILI, MSc (PEMBAHAS) UGMY OGYAKARTA, 18 MARET 2008

KONDISI AKHIR 2007 (laporan PT ASKES) a. Sampai dengan 31 Desember Hutang Pelayanan LangsungRp Hutang Pel. Tak LangsungRp OSCRp IBNRRp JumlahRp

KONDISI AKHIR (LAPORAN ASKES) b. Penyelesaian Verifikasi s/d 31 Januari Hutang Pelayanan LangsungRp Hutang Pel. Tak LangsungRp OSCRp IBNRRp JumlahRp

HUTANG KONTROVERSI Kelemahan Evidence Based dalam perenca- naan kebutuhan/ penyediaan Dana VS Miss Management -Peningkatan Pemanfaatan

Pelayanan Kesehatan Langsung 2,232 T Dana ,112 T realisasi 3,5 T Dana ,505 T realisasi 113 M 4,6 T realisasi 1,7 T Dana ,7 T APBN-P ,112 T Sisa 2005 Sisa ,618 T 3,5 T

Keterlambatan Informasi 1. Proses RS mempersiapkan Klaim  manlak 6 bulan 2. Proses Verifikasi 3. Proses Otorisasi, tersedianya dana dan pembayaran klaim 4. Proses Pelaporan POTENSIAL PROBLEM

ISSUE HANGAT ASKESKIN/ JAMKESMAS Apakah mekanisme baru 2008 menjauh dari skema UU 40 tahun 2004 ttg SJSN ??? 2. Berapa besar biaya yang dibutuhkan ??? 3. Kontribusi Pemda dalam bentuk - pendanaan - manajemen

PELAKSANAAN JAMKESMAS DIJALANKAN DNG PRINSIP – PRINSIP ASURANSI SOSIAL TPA LEARNING PROSES COHORTSTUDIES BESARAN PREMI PREMI = COST POPULASI ANGGOTA

PROGRAM ASKESKIN DEPKES P.T.ASKES PESERTAPPK PENGELOLA VERIFIKATOR PEMBAYAR PERAN PEMDA DINKES ?

JAMKESMAS 2008 DEPKES TIM PENGELOLA JAMKESMAS PESERTA PPK P.T. ASKES Pengelola peserta litbang Was: Kat Fsnal mas PEMDA

PENGELOLA Manajemen Kepesertaan Manajemen Pelayanan Manajemen Keuangan Pengorganisasian

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN JAMKESMAS 2008 Secara prinsip penyelenggaraan sama dgn thn 2007 : 1.Nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tahun Pendanaan berasal dari bersumber dari APBN sebagai dana Bantuan Sosial Sektor Kesehatan. 3.Prinsip – prinsip Penyelenggaraan sebagai berikut : a. Dana amanah dan dikelola secara nirlaba b. Portabilitas dan Ekuitas c. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan kebutuhan medis yang cost efektif d. Iuran dijamin oleh pemerintah e. Dikelola secara transparan dan akuntabel

ORGANISASI DEPKES : UNIT PENGELOLA : PENGARAH PELAKSANA DINKES PROP SEKRETARIAT PENGELOLA DINKES KAB/KOTA SEKRETARIAT PENGELOLA PUSKESMAS RUMAH SAKIT TIM KOORD PUSAT TIM KOORD PROP TIM KOORD KAB/KO VERIFIKATOR INDEPENDENT PPATRS PT ASKES

SASARAN KAB/KOTA BERDSARKAN KUOTA * PENETAPAN SK BUPATI/WALIKOTA (PESERTA KAB/KOTA) ENTRY DATA BASE KEPESERTAAN SKB SINKRONISASI DATA BPS KAB/KOTA TERBIT KARTU DISTRIBUSI KARTU PESERTA ALUR KEPESERTAAN SASARAN NASIONAL 76,4 JUTA JIWA BLANKO KARTU * Catatan Belum tuntas BATAS AKHIR 1 JULI

SKP Loket RS RJTL Peserta - verifikasi kepesertaan YANKES RITP PULANG PULANG DAFTAR SASARAN SK BPT/WLKT EMERENGENCY ALUR PELAYANAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN (2) SKP : SURAT KEABSAHAN PESERTA

DISTRIBUSI PENDUDUK Sangat miskinSangat kayaMiskinKaya Bantuan premiBayar premi 100%

Evidence Based (2) Pelayanan - Standar Pelayanan Prima - Standar Pelayanan Minimal Pembiayaan SP Minimal SP Prima Unit Cost

RS REK. BANK RS Bank KPPN TIM PENGELOLA JPKMM PUSAT PENGUJI PK (SPP) SPM SP2D Pertanggung jawaban keuangan ALUR PENYALURAN DANA Kas Daerah

ALUR PEMBAYARAN KLAIM BERDASARKAN KLAIM RS RS REK. BANK RS Verifikasi Adm KLAIM Oleh Pelaks.Verifikator Bank KPPN TIM PENGELOLA JPKMM PUSAT SPM Kas Daerah

Implementasi Pembayaran Paket Program Askeskin 2008 dan Masa Transisi JANFEB MRTAPRDST 1/1/08 UM/DANA AWAL / Luncuran II PEMBAYARAN REKENING BANK KPPN REKENING BANK RS TRANSFER PERTANGGUNG JAWABAN RS POLA KLAIM PAKET ASKESKIN 2007 PENYERTAAN DIAGNOSA ICD X LAPORAN UTK PERTGJWBAN (REKAP) VERIFIKASI oleh IRJEN DAN BAWASDA KLAIM MINGGUAN PERTANGGUNG JAWABAN RS POLA KLAIM TARIF PROGR ASKESKIN 2008 MENURUT INA-DRG VERIFIKASI OLEH VERIFIKATOR MEIJUN RS POLA KLAIM PAKET ASKESKIN 2007/ YANG DISEMPURNAKAN PENYERTAAN KODEFIKASI INA DRG LAPORAN UTK PERTGJWBAN (REKAP) VERIFIKASI OLEH VERIFIKATOR PERTANGGUNG JAWABAN JUL

21 PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS DOK HSL VERIFIKASI VERIFIKASI PELAKSANAA KEGIATAN PUSKESMAS MINILOK (POA) GIRO POS KANTOR POS DINKES KAB/KOTA DOK/LAP. PELAKS KEGIATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENYAKURAN DAN PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS

TUPOKSI VERIFIKATOR TUGAS POKOK VERIFIKATOR 1. MELAKSANAKAN VERIFIKASI KEPESERTAAN 2. MELAKSANAKAN VERIFIKASI PELAYANAN 3. MELAKSANAKAN VERIFIKASI PEMBIAYAAN, TIM VERIFIKASI MELAKSANAKAN TUGASNYA DI PPK DENGAN KOORDINASI TIM PENGELOLA PROGRAM ASKESKIN KAB/KOTA TIM VERIFIKASI MELAKSANAKAN TUGASNYA DI PPK DENGAN KOORDINASI TIM PENGELOLA PROGRAM ASKESKIN KAB/KOTA

FUNGSI VERIFIKATOR 1. MENGECEK KEBENARAN DOKUMEN IDENTITAS PESERTA ASKESKIN 2. MEMASTIKAN ADANYA SURAT RUJUKAN DARI PPK 3. MEMASTIKAN DIKELUARKANNYA SURAT JAMINAN PELAYANAN (SJP) OLEH PPK 4. MEMASTIKAN DILAKUKANNYA DATA ENTRY REKAP PENGAJUAN KLAIM OLEH PETUGAS RS SESUAI DENGAN FORMAT PENGAJUAN KLAIM

FUNGSI VERIFIKATOR 5. MENGECEK KEBENARAN PENULISAN PAKET/DIAGNOSE, PROSEDUR, NO. KODE 6. MENGECEK KEBENARAN BESAR TARIF SESUAI PAKET/DIAGNOSA, PROSEDUR, NO KODE 7. MEMASTIKAN FORMULIR PENGAJUAN KLAIM DI SETUJUI PENANGGUNG JAWAB PPK 8. MENGIRIM REKAP PENGAJUAN KLAIM YANG DITANDA TANGANI OLEH PIMPINAN RS/PPK KE DEPKES, TEMBUSAN TIM PENGELOLA KAB/KOTA 9. MEMBUAT LAPORAN REKAP KLAIM DAN REALISASI PEMBAYARAN KLAIM PPK KE TIM PENGELOLA PUSAT, PROPINSI, KAB/KOTA

HAK DAN KEWAJIBAN VERIFIKATOR HAK VERIFIKATOR: 1. MENGKONSULTASIKAN PENILAIAN PELAYANAN KESEHATAN (LAIK MEDIK) KEPADA PENANGGUNG JAWAB YANG DITUNJUK : DOKTER KLINISI UNTUK KASUS SEDERHANA, DAN KOMITE MEDIK UNTUK KASUS, KOMPLIKASI, UNTUK SELANJUTNYA DI TANDA TANGANI OLEH PENANGGUNG JAWAB TERSEBUT 2. IKUT MEMASTIKAN FORMULIR PENGAJUAN KLAIM DI SETUJUI OLEH PIMPINAN PPK (VERIFIKATOR JUGA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN) 3. MENERIMA HONORARIUM BULANAN

HAK DAN KEWAJIBAN VERIFIKATOR KEWAJIBAN VERIFIKATOR: 1. IKUT PELATIHAN KOMPETENSI VERIFIKATOR YANG DIADAKAN DEPKES 2. DATANG SETIAP HARI KERJA 3. MELAPORKAN SETIAP MINGGU HASIL VERIFIKASI (FLB DAN SURAT TAGIHAN NORMAL) 4. MELAKUKAN PENETAPAN KEABSAHAN KARTU PESERTA ASKESKIN, DAN SJP 5. MEMBERI PENJELASAN KEPADA TIM PENGELOLA KAB/KOTA /MENJADI SAKSI UNTUK KASUS YANG TIDAK LAIK BAYAR

INDIKATOR KEBERHASILAN MASUKAN: Penunjukan Bank penyalur dana Ada Tim Verifikasi di semua RS Tambahan anggaran utk manajemen program Adanya APBD utk maskin diluar yg ditetap- kan Bupati/Walikota Adanya sekretariat di tk Pst/Prov/Kab/Kota

PROSES: Sinkronisasi, Database peserta dan Distribusi kartu di seluruh Kab/Kota Transfer dana dari KPPN – Bank - RS Komitment SKTM/SKM ditanggung Pemda Tarif Paket Pelayanan JAMKESMAS Klaim tepat waktu Laporan tepat waktu

LUARA N: Peningkatan cakupan & mutu pelayanan:  100% Kab/Kota memiliki database peserta  Distribusi Kartu 100%  SKTM ditanggung PEMDA  Peningkatan kunjungan RJTP dan RITP  Penurunan angka rujukan (RITP, RITL)  Digunakannya paket pelayanan kesehatan JAMKESMAS Kecepatan Pembayaran Klaim & Limitasi:  Aliran dana langsung ke RS  Pemanfaatan kapitasi yg optimal  7 hari RS dpt mengajukan klaim  Penurunan angka penyimpangan  Diterapkannya kendali biaya/mutu

TERIMA KASIH

EVIDENCE BASED POLICY

Kepesertaan: - Jelas jumlah anggotanya - Bersifat individual Pelayanan: Pembiayaan : - Jenis pelayanan Pricing Policy - Mutu pelayanan Cost Organisasi dan Manajemen: - Efektif - Efisien

Evidence Based (1) Kepesertaan - Berapa Perkiraan/Perhitungan jumlah peserta - Kriteria miskin (14 kriteria BPS) - Bagaimana deviasinya

PENDATAAN MASKIN 20 %

COST (BIAYA) & SUMBER BIAYA Fixed Cost APBN LUAR PROGRAM Variable Cost APBD LUAR PROGRAM Direct Cost APBN PROGRAM Indirect Cost APBD PROGRAM Maintenance DLL Depresiasi Investasi Profit

KONTRIBUSI PEMDA KEPESERTAAN PENDANAAN, KOORDINASI PEMANTAUAN, PENYELIA EVALUASI

Learning Proses KEPESERTAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI MASY. MISKIN SK BUPATI/WALIKOTA JUMLAH PESERTA TETAP DATA??? PELAYANAN &BIAYA FEE FOR SERVICES UR & COST PAKET ( INA-DRG)) FEE FOR SERVICES KLP PAKET UR & COST PREMI

Learning Proses (3) PELAYANAN Fee for services  standar Fee for services  kelas A/B  kelas C/D Fee for services paket  kelas A/B  kelas C/D KAPITASI

Learning Proses (2) ASURANSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MURNI ASURANSI PENGELOLA RISK TAKER PERHITUNGAN PREMI YANG BENAR DATA (EXPERIENCE) JUMLAH KEANGGOTAAN JELAS

Komponen Biaya Maskin Perlu pemisahan komponen biaya RS Swasta dengan RS Pemerintah Komponen APBN/APBD Tanpa profit  Cukup Break Even Point Tidak ada pembiayaan ganda Sumber biaya selain dari program

Lanjutan.. 2. PT Askes (Persero) Tatalaksana kepesertaan  100% SK Bupati/Walikota Entry data peserta Cetak kartu baru (Jamkesmas) Distribusi sampai ke peserta 100% Database utk portabilitas

Jamkesmas 2008 (lanjutan) Peningkatan manajemen kepesertaan  PT Askes (Persero) Peningkatan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya  INA-DRG (bertahap) Peningkatan fungsi pengawasan  verifikator