Good Governance Bab 12.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Hanindya Mustika Ningtyas
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GOOD GOVERNANCE.
Tentang Keuangan Negara
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Keterbukaan Informasi Publik
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Good Governance Etika Bisnis.
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
Lembaga Negara yang Independen
Good Corporate Governance
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Masyarakat madani.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Kebijakan Publik dan Good Governance
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Otonomi Daerah dan Good Governace
Oleh Saddam Febrian Akmal Arianto Fatimah Rahmi Wendi Romadhona
Konsep dan Implementasinya
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
GOOD GOVERNANCE.
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Unggul Profesional Islami
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK.
GOOD GOVERNANCE.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI Nama : Linda Aviva (D ) Aristia Indah D. (D )
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
Transcript presentasi:

Good Governance Bab 12

Pengertian Good governance tata kepemerintahan yang baik. Selain itu dapat diartikan pula sebagai kinerja suatu lembaga. Governing= mengarahkan atau mengendalikan. Maka good governance: tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik.

Latar Belakang Good governance dilatarbekangi dua hal, yaitu: Pengaruh globalisasi. Tuntutan terhadap pemerintah yang menerapkan nilai, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi.

Prinsip Good Governance Prinsip dasar good governance terletak pada tuntutan yang kuat agar kekuatan pemerintah dikurangi, peranan rakyat ditingkatkan. Prinsip good governance (UNDP, 1997): Partisipasi. Rule of law. Transparansi. Daya tanggap. Konsesus. Ekuitas. Efektif dan efesien. Akuntabilitas. Visi dan strategi.

Konsepsi Good Governance Konsepsi kata good dalam good governance: Nilai yang menjunjung tinggi keinginan, peningkatan kemampuan rakyat dalam mewujudkan cita-cita. Aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efisien dalam tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Good governance berorientasi pada: Orientasi ideal negara untuk pencapaian tujuan nasional. Pemerintah yang berfungsi secara ideal. Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan wujud good governance menyelenggarakan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efektif dan efesien, menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif. Governance stakeholders negara/pemerintahan, sektor swasta, masyarakat madani.

Karakteristik Dasar Good Governance Tiga karakteristik dasar, yaitu: Semangat pluralisme. Saling toleransi. Tegaknya demokrasi.

Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik Prinsip good governance harus disesuaikan dengan: Stabilitas moneter. Penanganan dampak krisis moneter. Rekapitalisasi perusahaan kecil dan menengah. Operasional langkah reformasikebijaksanaan moneter, sistem perbankan, kebijakan fiskal, anggaran dan penyelesaian utang. Melanjutkan langkah ke era globalisasi.

Pengarahan untuk mewujudkan good governance (Bintoro Tjokroamidjojo, 2000): Perubahan sistem politik menjadi demokratis, partisipatif, egalitarian Reformasi sistem militermiliter bukan alat politik partai atau kekuasaan pemerintah. Reformasi sistem administrasi publik. Reformasi pemerintahan, dari sentarlisasi desentralisasi. Mewujudkan pemerintahan yang bersih KKKN, disiplin penerimaan dan penggunaan uang rakyat, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara.

Good Governance Coorporate Prinsip-prinsip good governance coorporate: Transparansi keterbukaan dalam segala hal mengenai perusahaan. Kemandirian perusahaan dikelola secara profesional. Akuntabilitas. Pertanggungjawaban kesesuaian pengelolaan dengan undang-undang. Kewajaran keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders.

Kolaborasi antara pemerintah dengan swasta disebut kemitraan Kolaborasi antara pemerintah dengan swasta disebut kemitraan. Pengimplementasiannya dituntut diberbagai sektor. Kemitraan dan akuntabilitas berkaitan, namun akuntabilitas belum bisa memenuhi tuntutan publik. Salah satunya disebabkan oleh belum jelasnya standar kinerja.

Nilai dalam pengembangan publik good governance: Checks and balances. Decentralization. Effectiveness. Eficiency. Equity. Human rights protection. Integrity. Pariticipation. Pluralism. Predictability. Rule of law. Transparency.

Struktur Organisasi dalam Good Governance Hal-hal penting untuk menghadapi perubahan: Memelihara kesadaran yang tinggi. Penyusunan pranata organisasi. Perubahan sturktur organisasi.

Perubahan Struktur Organisasi Sebelum dan Sesudah Good Governance Sebelum CG Sesudah CG Struktur bersifat: Biokratik, Multilevel, Disorganisasi dengan manajemen, Kebijakan, program, dan prosedur ruwet. Nonbirokratik, seidkit aturan Lebih seidkit level, Manajemen berfungsi baik, Kebijakan , program dan prosedur sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan. Sistem: Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja, Distribusi informasi terbatas pada eksekutif, Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior Tergantung pada sistem informasi kinerja. Distribusi informasi luas, Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan. Budaya Organisasi: Orientasi ke dalam Tersentralisasi Lambat dalam pengambilan keputusan Realistis-ideologi Kurang berani mengambil keputusan Orientasi keluar, Memberdayakan sumber daya. Pengambilan keputusan cepat, Terbuka dan berintegrasi,K Berani mengambil resiko.

Good Governance dalam Kerangkan Otonomi Daerah Menurut Walter O. Oyugi bahwa desentralisasi merupakan syarat untuk terciptanya good governance. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, akan benar-benar terealisasi bila menerapkan prinsip-prinsip good governance.