PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Critical review fungsi dan program Puskesmas
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Outlook Manajemen RS.
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENCATATAN DAN PELAPORAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
KONSEP DASAR POSKESDES
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
NOKOMPONENSTANDARBUKTI NILAI MAKSIMUN I. Kebijakan Berwawasan Lingkungan A.KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 310 B.RKAS.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
“MANAGAMEN KESEHATAN”
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
SHIP PARTNER.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
UPAYA WARGA SEKOLAH & masyarakat DALAM MENDUKUNG program uks/M
KW - SPM PROMOSI KESEHATAN
SELAMAT DATANG PESERTA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN PUSKESMAS DASAN TAPEN
12 PROMOSI KESEHATAN DI SEKOLAH
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
UPAYA WARGA SEKOLAH & masyarakat DALAM MENDUKUNG program uks/M
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.
Transcript presentasi:

PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT SIDANG KOMISI I, II DAN III RAKERKESNAS REGIONAL TENGAH BALI, 15 - 18 FEBRUARI 2015

UPAYA PROMOTIF PREVENTIF DI PUSAT –PROVINSI –KAB/KOTA KERANGKA PIKIR PENYELENGGARAAN PARADIGMA SEHAT (Rangkuman Komisi I II, dan III) PENURUNAN AKI, AKB, Gizi Buruk/Lebih, PTM, PM, Peningkatan keluarga PHBS KOMITMEN TATA KELOLA SIKLUS PEMECAHAN MASALAH UMPAN BALIK PENGHARGAAN Implementasi Perencanaan –Pelaksanaan & Monev KEBIJAKAN SUMBER DAYA METODE & TEKNOLOGI PARADIGMA SEHAT UPAYA PROMOTIF PREVENTIF DI PUSAT –PROVINSI –KAB/KOTA

KEBIJAKAN DAN REGULASI (1) Mewajibkan daerah membuat Sistem Kesehatan Provinsi dan Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai arah kebijakan pembangunan kesehatan di daerah. Merevisi SKB POKJANAL Desa Siaga (Kemenkes, Kemendagri dan Kementerian Pemerintahan Desa, PDT dan Transmigrasi), termasuk pendanaannya. Menerbitkan Perda, Pergub, Perwali, Perbup, promotif preventif seperti : Imunisasi, KTR di sekolah, Gizi, dll Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya promotif preventif bidang kesehatan yang ditandai dengan penyediaan sumber daya yang memadai. Membentuk lembaga promosi kesehatan di daerah seperti Balai Promosi Kesehatan Daerah.

KEBIJAKAN DAN REGULASI (2) Mendorong revisi UU Pernikahan terkait batas usia minimal dari 16 tahun menjadi 20 tahun. Menerbitkan regulasi ketenagaan promotif preventif melalui tenaga kontrak daerah. Meningkatkan proporsi anggaran promotif preventif bidang kesehatan menjadi minimal 10% dari anggaran desa. Menerapkan penghargaan dan sanksi bagi pelaksanaan upaya promotif dan preventif. Mengutamakan fungsi UKM di Puskesmas. Menerbitkan regulasi pemanfaatan dana kapitasi JKN yang meningkatkan porsi pembiayaan kegiatan promotif preventif Menerbitkan regulasi yang menetapkan jumlah dan kualifikasi SDM Promosi Kesehatan di daerah.

2. SUMBER DAYA (1) SUMBER DAYA MANUSIA : Peningkatan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM promosi kesehatan. Peningkatan jumlah tenaga dan kelas jabatan fungsional PKM/Promkes. Penempatan petugas sesuai dengan kompetensi/ jabatan fungsional. Peningkatkan kemampuan petugas dalam pendekatan edukatif (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan dan pedoman teknis/SOP yang ada melalui pelatihan penyegaran dan pengawasan. Pengarus-utamaan upaya promotif preventif oleh seluruh tenaga kesehatan.

2. SUMBER DAYA (2) II. SUMBER DAYA PEMBIAYAAN : Memasukkan unsur UKM dlm revisi Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi serta Permenkes 28/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan JKN Menyusun costing UKM sbg dasar perhitungan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat terutama dalam pemenuhan SPM SKB/SEB Menkes, Menkeu dan Mendagri ttg pedoman pemanfaatan pajak rokok untuk bidang Kesehatan Menggali Sumber Pembiayaan dari Mitra Potensial termasuk masyarakat

IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN (1) Membangun jejaring kemitraan dengan ormas, swasta, Pramuka dan PKK yang diperkuat dengan MoU Meningkatkan peran mitra kerja dalam perluasan sasaran misalnya karyawan, anggota dan keluarga

IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan inovasi, serta berperan aktif dalam kegiatan promotif preventif seperti Jumat bersih, PSN, Pengelolaan sampah, arisan Jamban, dll Kelembagaan partisipasi dari masyarakat seperti pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat, call center Mengoptimalkan POKJA yang sudah ada dalam penggerakan masyarakat Memberdayakan orang yang pernah sakit sebagai agent of change Mengoptimalkan UKBM yang ada melalui penguatan Pokjanal UKBM

TATA KELOLA Meningkatkan prioritas fokus sasaran berdasarkan siklus hidup terkait kegiatan promotif dan preventif. Meningkatkan sinergitas antar Lintas Program dalam upaya pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dan harmonisasi dengan Lintas Sektor berdasarkan analisis/kajian program. Membuat model pemberdayaan masyarakat sesuai spesifik lokal Menetapkan Promosi Kesehatan RS sebagai salah satu komponen akreditasi RS

MONITORING DAN EVALUASI Perlu adanya tools/instrumen yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam upaya monitoring terpadu dari tingkat pusat dan daerah Memberikan umpan balik pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Perlu pengembangan metode monev partisipatif masyarakat

Berkarya Untuk Indonesia Sehat Terima Kasih