Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis Sukoharjo, 24 Juni 2013 1 1

Dunia Cyber Yang Semakin Membesar TRANSFORMASI Cyber Security Cyber Space Real Space 1 Dunia Cyber Yang Semakin Membesar 3 Mendorong Transformasi Dari Real Space Ke Cyber Space 2 Memfasilitasi Terbentuknya Jejaring Dan Kehidupan Cyberspace Yang Konstruktif Dan Produktif 4 Membawa Added Value Dalam Dunia Nyata Dan Semakin Membesar Good Governance

Transformasi menuju e-Government

Pengertian e-Government Kata Kunci Oleh Pemerintah Untuk Rakyat Bisnis Lembaga Pemerintah lain Manfaat e-Government Efisiensi Efektivitas Transparansi Inovasi Partisipasi Bagaimana mencapainya? Rekayasa ulang proses bisnis Penggunaan TIK Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 4

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Gambaran e-Government Gambaran Konseptual Masyarakat & Dunia Usaha e - Government Saluran Layanan Hubungan Antar Instansi Administrasi Umum Pemrosesan Terintegrasi Internet Internet Pegawai Pemerintah Portal untuk Ministry 1 Instansi 1 for government employee Layanan Informasi Kepemerintahan Personnel Management Manajemen SDM, dll. Financial Management Manajemen Keuangan Government Portal Induk Pemerintah Pusat Data Terintegrasi Portal Mobile Mobile Ministry 2 Instansi 2 Portal Fax, Surat, Audit Audit Telepon Portal Instansi Each Ministry 3 Instansi 3 Fax, Mail, Kunjungan Saluran lain lain agency Telephone Fungsi 1 (on/off) … … Partisipasi Fungsi 2 Fungsi n Ministry N Instansi N Visiting Opini Umum Usulan Rancangan Kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 5

Masyarakat dan Dunia Usaha Arsitektur e-Government Masyarakat dan Dunia Usaha Layanan G2C: adalah layanan dari pemerintah untuk masyarakat Layanan G2B: sektor usaha Layanan G2G: adalah layanan antar instansi pemerintah Aplikasi Umum: adalah aplikasi pendukung e-Government yang digunakan oleh setiap instansi Basisdata: adalah penyimpan data dan informasi Infrastruktur: adalah Tata Kelola TI: lihat buku Tata Kelola TI Layanan G2C G2B Tata Kelola TI Layanan G2G (Sharing Services) Aplikasi Umum Basisdata Infrastruktur 6

Millestone e-government 7

Regulasi terkait E-Government Istruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan Informasi. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional SE Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 8

Regulasi Inpres No. 3 th 2003 (Pengembangan E-Government) Permen No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga) Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah) UU No. 11 Th. 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik) PP No. 82 Th. 2012 (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) Regulasi 9

PP No 82 th 2012 ttg PSTE Setiap Penyelenggara negara yang memiliki sistem elektronik untuk pelayanan publik, harus didaftarkan ke Kominfo (Permen lagi disusun)

PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT (Inpres No 3 th 2003) 11

4 Tahapan pengembangan E-Government (Inpres No 3 th 2003) Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. 12

Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov (Kominfo, 2004) Tujuan Implementasi e-Gov : Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan 13

Portal Layanan Publik (Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 ) Merupakan situs web penyedia layanan publik yang disajikan oleh suatu lembaga pemerintah atau merupakan integrasi layanan dari sejumlah lembaga terkait Lembaga penyelenggara layanan publik secara elektronik harus bertanggung jawab atas akurasi dan pemutakhiran informasi yang diberikan. Layanan melalui portal pemerintah harus dapat diakses 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

Kerangka Arsitektur Egov (Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov)

Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah Pelayanan Masyarakat Kepegawaian Keuangan Pengelolaan Aset Dan sebagainya

STRATEGI IMPLEMENTASI 1. Tahapan implementasi eGov Business Process Reengineering Otomasi Integrasi 2. Perubahan dari manual ke elektronik Budaya Pendekatan non-teknis

Integrated GOVERNMENT Target INDONESIA CONNECTED Integrated GOVERNMENT 18 18 18

Integrated GOVERNMENT Birokrasi Tradisional Birokrasi Modern 19

HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN Kebijakan (Visi Misi, Panduan, Anggaran) Kelembagaan (Keberadaan, tupoksi, dasar hukum) Infrastruktur (H/W, Jaringan, Service delivery channel, Failitas pendukung) Aplikasi (Sesuai kondisi, Berdampak, mendukung proses) Perencanaan (Kajian, realisasi) Dalam Pemeringkatan e-Governmetn (Pegi), Merupakan 5 aspek yang dinilai

PERMASALAHAN eGOVERNMENT Kesulitan meng-integrasi-kan SKPD? Repot mengurus data? Perlu membangun infrastruktur baru untuk integrasi SKPD? Repot pantau jaringan? Jumlah aplikasi layanan publiknya terbatas? Data tidak valid? Biaya komunikasi antar SKPD tinggi? ….. ? 21

+ IMPLEMENTASI BIMBINGAN TEKNIS DIT eGOVERNMENT MENYEDIAKAN SOFTWARE dan BRAINWARE, PEMDA FOKUS di HARDWARE Pusat Data, Aplikasi Layanan Publik, PNS Box, eMail Nasional PNS, VoIP, SMS Gateway, Integrasi Data, Perkantoran, dll + BIMBINGAN TEKNIS 22

IMPLEMENTASI eGOVERNMENT Administrasi Perkantoran MAYA (siMAYA) Citizent Tracking System Melalui Inter-relasi identitas NIP Verifikasi user Biodata User account Profile BKN siMAYA Update data PNS Govt Service Bus NIK NPWP eKTP NPWP

IMPLEMENTASI eGOVERNMENT Portal dan Aplikasi Layanan Publik JUMLAH dan JENIS IZIN TIDAK TERBATAS, DAPAT DITAMBAHKAN SERTA DIKONFIGURASI LANGSUNG OLEH PENGGUNA Dapat menangani perijinan Paralel 24

IMPLEMENTASI eGOVERNMENT PNS Box 25

IMPLEMENTASI eGOVERNMENT PNS Box FIREWALL INTRUSION DETECTION SYSTEM MONITORING JARINGAN ENKRIPSI AUTENTIKASI dll PNS Box: Private Network Security Box 26

27 27

GSB ARCHITECTURE/MANTRA Web Browser WAP Browser SMS Celular WEB Application (Requester) WAP Application (Requester) SMS Application (Requester) CON CON CON WS WS WS Registry Catalog WS BPM Ontology WS WS WS CON CON CON CON CON CON WS CON WS CON WS CON WS WS WS BACK-OFFICE BNP2TKI BACK-OFFICE KEMENAKER BACK-OFFICE KEMENLU BACK-OFFICE IMIGRASI BACK-OFFICE PAJAK BACK-OFFICE ADMINDUK DB BNP2TKI DB TENAGA KERJA DB JOB ORDER DB IMIGRASI DB PAJAK DB PENDUDUK

terima kasih 29 29