Modul ke: Fakultas Program Studi Profesional dan Pemerintah Peran Profesional dalam Pemerintahan Dr. Ir. Eliyani 07 ILMU KOMPUTER Teknik Informatika.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Advertisements

E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
E-government Komputer Masyarakat.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
KEBIDANAN SEBAGAI PROFESI
Disampaikan pada acara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Modul ke: Fakultas Program Studi SERTIFIKASI PROFESIONAL Gelar akademik vs Sertifikasi Profesional Dr. Ir. Eliyani 05 ILMU KOMPUTER Teknik Informatika.
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
PENDEKATAN PELEMBAGAAN PROFESI DAN RANAH PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU
Sumber: A.B. Mutiara.
Regulasi Pengembangan E-Government
System Analyst.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Bab III Pekerjaan, Profesi, dan Profesional
E-Government E-Governance
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI
ORGANISASI & KODE ETIK PROFESI
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
Lembaga Negara yang Independen
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
STANDARISASI PROFESI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
PASAR MODAL Rita Tri Yusnita
Dewi Anggraini P. Hapsari Sistem Komputer
KEBIDANAN SEBAGAI PROFESI
Bab V ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bab III Pekerjaan, Profesi, dan Profesional
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
Oleh: Devie Rosa Anamisa, S.Kom
Implementi E-Government di Indonesia
ETIKA BISNIS Definisi Etika Sebagai Profesi
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
etika Fahrobby adnan S.KOM., MMSI
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
KAJIAN ETIKA PROFESI DI BIDANG IT.
Kode Etik.
LOGO E-Government. Contents Pengertian E-Government Manfaat E-government Contoh penggunaan aplikasi Pelaku yang terlibat Strategi untuk mencapai peningkatan.
Organisasi dan Kode Etik Profesi
Profesi di Bidang Teknologi Informasi
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
TEKNISI AKUNTANSI MUDA
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Profesi & Organisasi Profesi BAHAN 01
Profesi dan Profesional
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

Modul ke: Fakultas Program Studi Profesional dan Pemerintah Peran Profesional dalam Pemerintahan Dr. Ir. Eliyani 07 ILMU KOMPUTER Teknik Informatika

Grand Design Reformasi Dapat kita lihat sekarang ini kalangan akademisi maupun professional masuk ke jajaran kabinet, lembaga tinggi, maupun lembaga tertinggi negara.

PROBLEM PNS SDM aparatur negara Indonesia (PNS) saat ini berjumlah hampir lima juta orang (data BKN per Mei 2010), dengan masalah utamanya adalah alokasi yang tidak seimbang antar daerah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Di samping itu, tingkat produktivitas PNS juga masih rendah (Haryono, 2012).

Grand desain reformasi birokrasi Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme 2. kualitas pelayanan publik 3. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 4. profesionalisme SDM aparatur

Peran Profesional Analis Sistem bagi perencanaan konsultan Profesional di bidangnya untuk peningkatan pelayanan publik Lembaga konsultansi, individu, LSM, Organisasi Profesi, Perusahaan Swasta

Analis sistem seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. perangkat lunak

Pekerjaan analis sistem Berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan di gunakan Berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan antarmuka yang diinginkan atas suatu perangkat lunak antarmuka Berinteraksi ataupun memandu programer dalam proses pengembangan sistem agar tetap berada pada jalurnya Melakukan pengujian sistem baik dengan data sampel atau data sesungguhnya untuk membantu para penguji Mengimplementasikan sistem baru/sistem usulan yang akan digunakan perusahaan Menyiapkan dokumentasi berkualitas

Mengatasi Dampak Negatif Pendidikan Agama. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dari internet. Self sensorship Tingkatkan kesiplinan. Para programmer membantu user untuk terhindar dari dampak negatif internet Para programmer atau pengembang aplikasi menggunakan paradigma hasil ciptaannya bermanfaat buat dunia maupun akhiratnya Pengawasan sekaligus kepercayaan.

Himpunan Profesi Telematika “An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his subject, and how to avoid them” (Werner Heisenberg) “Seorang pakar adalah mereka yang tahu kesalahan-kesalahan terbesar yang mungkin terjadi dalam bidang ilmunya, dan tahu bagaimana mengatasinya”

MASTEL suatu lembaga nirlaba yang merupakan wadah bagi seluruh pelaku usaha dalam bidang telekomunikasi dan multi media, industri / pabrikan, asosiasi, professional, para pengamat dan peminat dalam bidang telematika, yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dan mempertemukan seluruh kepentingan antara pemerintah dan para pelaku usaha serta para peminat di bidang telematika (telekomunikasi dan informatika).

ASPILUKI: ASPILUKI dibentuk pada tahun 1990 dan anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peranti lunak (software) dan jasa Teknologi Informasi. ASPILUKI berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, pembinaan dan koordinasi antar anggota.

KODE ETIK PROFESI TELEMATIKA INDONESIA Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Asosiasi professional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis. Pelatihan institutional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

Lanjutan KODE ETIK PROFESI TELEMATIKA INDONESIA Lisensi. Menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Otonomi kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Kode etik. Memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Mengatur diri. Harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

Lanjutan KODE ETIK PROFESI TELEMATIKA INDONESIA Layanan public. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

E-GOV Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris [ electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.Bahasa Inggristeknologi informasipemerintah

E-gov Indonesia 564 domain go.id; 295 situs pemerintah pusat dan pemda; 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website; 198 situs pemda masih dikelola secara aktif.

Kendala Jaringan telekomunikasi krisis ekonomi nasional yang masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik; terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah dan relatif mahalnya biaya investasi awal; belum berjalannya reformasi sektor telematika khususnya telekomunikasi sebagaimana yang diharapkan; masih belum adanya suatu departemen teknis yang ditugasi secara utuh mengelola sektor telematika sementara TKTI masih belum bisa berperan optimal; koordinasi yang tidak mudah diwujudkan antar lembaga yang kebetulan saat ini secara parsial mempunyai tanggung jawab mengembangkan telematika; dan masih belum menentunya struktur tarif yang ada saat ini.

Terima Kasih YA Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kepahaman.. AAMIIN