DISTRIBUSI PENDAPATAN FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI OLEH : SAPARUDDIN. M, SE.M.SI DISTRIBUSI PENDAPATAN

1 Kerangka Pembangunan Daerah Potensi - Sumber Daya Ekonomi - Kelembag/Lingkungan Kebijakan/Sasaran - Pertumbuhan Ekonomi - Pemerataan/Stabilitas Tujuan : Peningkatan taraf hidup dan Kesejahteraan Indikator Sasaran - Peningkatan Kapasitas Produksi - Perubahan Struktur Ekonomi - Peningkat Investasi (Swasta & PP) - Peningkatan Kesempatan Kerja - Peningkatan Indikator Sosial Pembangunan Kabupaten/Kota Fenomena: - PDRB Meningkat - Perkembangan Struktur Ekonomi - Pendap perkapita nominal naik Investasi Swasta Share Sektor Pengemb Pem. AK dan TK Ketimpangan Antar Kab/Kota Fenomena : Ketimpangan Distribusi Pendapatan perkapita 1 Ket : Pengaruh Tindak Lanjut

MODEL FUNGSI PRODUKSI 2 Dimana = Y = Pertumbuhan ekonomi I/Y = Rasio investasi terhadap output P = Pertumbuhan Penduduk G/Y = Rasio Pengeluaran pemerintah terhadap output V12 = Kelompok umur usia muda dan tua E0 = Mutu Modal Manusia Y0 = Pendapatan perkapita awal Y02 = Pendapatan perkapita & hubungannya dengan peddkn P2 = Jmlh Penduduk hubungannya dgn efisiensi jasa gov D = Kepadatan Penduduk

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 3 KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN Williamson (US 1950 – 1960) Ketimpangan spasial/regional dalam batas negera Esmara (IND 1970) Ketimpangan antar daerah

Penyebab Ketimpangan pendapatan perkapita Uppal dan Handoko (1986) 4 1. Kontribusi sektor (sh) 2. Investasi (I) 3. Transfer Pst & Daerah (Tr) 4. Ex. Gov. u/ Propinsi (Ge) 5. Pertmbhn & kepadatan pddk (PG&D) 6. Proporsi Penduduk kota (U) 7. Proporsi Pddk Miskin (PL) 8. NT TK sektor UKM (TK) 9. Proporsi Klpk anak usia sekolah D-M (CE)

Klassen Typologi (Sjafrizal, 1997) Pendapatan Perkapita (Y) Pertumbuhan Ekonomi (r) Yi > Y Yi < Y ri > r Kabupaten / Kota Maju dan Tumbuh Cepat Berkembang Cepat ri < r Maju tapi Tertekan Relatif Tertinggal

Ketimpangan Regional (Williamson, 1995) 4 Ketimpangan Regional (Williamson, 1995) VW = Tingkat Ketimpangan antar kab/kota Yi = Pendapatan perkapita kab/kota Y = Pendapatan perkapita Provinsi fi = Jumlah penduduk kab/kota n = Jumlah penduduk propinsi a) Jika 0,2 < VW < 0,35, maka ketimpangan ringan b) Jika 0,35 < VW < 0,5, maka ketimpangan sedang c) Jika VW > 0,5, maka ketimpangan berat

Indikator Ketimpangan Kriteria Bank Dunia Koefisien Gini (Gini Ratio) Kurva Lorenz Indeks Entropy Theil

Kriteria Bank Dunia Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk.

ketimpangan pendapatan tinggi ketimpangan pendapatan sedang Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut : ketimpangan pendapatan tinggi ketimpangan pendapatan sedang ketimpangan pendapatan rendah

n KG= 1 –  fii (Yi + Yi + t) i=1 Koefisien Gini n KG= 1 –  fii (Yi + Yi + t) i=1 KG = Angka Koefisien Gini X = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i fi = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I Yi = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif kelas I

Kurva Lorenz Kurva Lorenz semakin berimpit dengan garis pemerataan sempurna: makin merata Kurva Lorenz semakin jauh dengan garis pemerataan sempurna: makin timpang KG=0, amat merata sekali KG=1, dist pendapatan hanya dinikmati 1 orang Negara maju vs NSB?

Trend Dalam Distribusi Pendapatan Kesenjangan Kota dan Desa Kesenjangan Interpersonal Kesenjangan Regional Kesenjangan Antar Kelompok Sosial Ekonomi

ANGKA KEMISKINAN INDONESIA

Persebaran Penduduk Miskin (2004)

TARGET NASIONAL

Perubahan Persentase Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Dan Perubahannya, Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan 1976-1999 Tahun %penduduk miskin Perubahan Persentase Penduduk Miskin perkotaan perdesaan Perkot+perdes 1976 38.79 40.37 40,08 - 1978 30.84 33.38 33.31 -6.77 1980 29.04 28.42 28.56 -4.75 1981 28.06 26.49 26.85 -1.71 1984 23.14 21.18 21.64 -5.21 1987 20.14 16.14 17.42 -4.22 1990 16.75 14.33 15.08 -2.34 1993 13.45 13.79 13.67 -1.41 1996 9.71 12.30 11.34 -2.33 1996* 13.69 19.87 17.65 1998 21.92 25.72 24.93 12.89 (6.58) 1999 15.09 20.22 18.17 -6.06 1998** 14.43 20.08 17.86 6.52 1999** 8.89 13.60 11.72 -6.14

Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia 1993-1999 Daerah / Kelompok Penduduk 1993 1996 Des 1998 Agt 1999 (1) (2) (3) (4) (5) Perkotaan + Pedesaan : (%)   40 % Terendah 20,34 20,25 21,53 20,32 40 % Menengah 36,90 35,05 36,94 37,49 20 % Teratas 44,76 44,70 41,53 42,19

Kesenjangan kemakmuran

Kesenjangan regional dan Entropy index To capture the spatial inequality between islands in Indonesia, we may decompose eq 1 into eq 2: where Yr is the shares of all provinces in island r; Nr is the number of provinces in island r; and R is the total number of islands in Indonesia. The first term simply measures the degree of inequality in island shares of Indonesia, while the second term measures the degree of difference in province shares within each island, weighting this figure by the island’s overall share of Indonesian employment

Upaya Mengatasi Peningkatan Biaya Hidup .Melakukan tambahan pekerjaan .Menambah modal usaha .Menambah jumlah jam kerja Menyuruh anak untuk bekerja Menyuruh ART lain untuk bekerja