Suparmini Pendidikan Geografi FIS UNY MASYARAKAT DESA-KOTA Suparmini Pendidikan Geografi FIS UNY suparmini@uny.ac.id

KOMPETENSI DASAR (KD) DALAM KURIKULUM 2013 KD 1.2 Menghayati adanya interaksi spasial antara desa dan kota yang mendorong pembangunan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.3 Menunjukkan perilaku peduli terhadap dampak interkasi, dinamika dan kerjasama antara wilayah desa dan kota

lanjutan KD 3.3 Menganalisis pola persebarab dan interaksi spasial antara desa dan kota untuk pengembangan ekonomi daerah KD 4.3 Membandingkan pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dengan kota dengan menggunakan peta tematik

MATERI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI KOMPETENSI Studi Perdesaan Studi perkotaan Interelasi, Interaksi dan Interdependensi wilayah desa dengan kota Pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dan kota Peta tematik pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dengan kota

KAJIAN WILAYAH PERDESAAN PEMAHAMAN TENTANG WILAYAH PERDESAAN PENTINGNYA MENGKAJI WILAYAH DAN MASYARAKAT PERDESAAN

I. PROFIL,PROBLEM,PELUANG DAN TANTANGAN WILAYAH PERDESAAN PROFIL WILAYAH PERDESAAN DI INDONESIA SEBAGIAN BESAR PENDUDUK INDONESIA MENGGANTUNGKAN HIDUPNYA DI DESA. DARI 237 JUTA JIWA PENDUDUK INDONESIA, 57 PERSEN (135 JUTA ) BERMUKIM DI DESA. DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DESA MEMILIKI ARTI STRATEGIS SEBAGAI BASIS PELAYANAN PUBLIK DAN MEMFASILITASI PEMENUHAN HAK-HAK PUBLIK RAKYAT LOKAL. UU NO 32 TH 2004 TENTANG PEMDA: NKRI TERBAGI HABIS DALAM UNIT WILAYAH ADMINISTRASI TERKECIL YAITU DESA DAN KELURAHAN.PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA SKALA NASIONAL, REGIONAL, LOKAL, SEKTORAL SELALU BERLOKASI DI DESA ATAU KELURAHAN

lanjutan 3. JUMLAH DESA DAN KELURAHAN DALAM KURUN WAKTU 8 TH TERAKHIR MENGALAMI PERKEMBANGAN PESAT. 4. DARI ASPEK KEPENDUDUKAN, DESA MENGHADAPI MASALAH PERSEBARAN PENDUDUK YANG TIDAK MERATA. WILAYAH JAWA-BALI ( LUAS 7% WIL INDONESIA) DIHUNI 59,82 PERSEN PENDUDUK

lanjutan 5. ASPEK KETENAGAKERJAAN SAKERNAS-BPS 2009: 60,1% ( 37,05 JUTA) PEKERJA PRODUKTIF DI PERDESAAN BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN MERUPAKAN KEKUATAN EKONOMI POTENSIAL. JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA MENCAPAI 7,9%(8,96 JUTA) DARI TOTAL ANGKATAN KERJA, 3,81 JUTA BERMUKIM DI PERDESAAN. JUMLAH SETENGAH PENGGANGGURAN 31,57 JUTA, 23,61 TINGGAL DI PERDESAAN. JUMLAH PEKERJA INFORMAL DI PERDESAAN MENCAPAI 46,87 JUTA(75,74%)

6. DENGAN TERBATASNYA KESEMPATAN KERJA, PEKERJA BURUH,UPAH RENDAH,RATA-RATA PEMILIKAN LAHAN SEMPIT,PRODUKTIVITAS PERTANIAN RENDAH,TERBATASNYA AKSES PELAYANAN UMUM, MENGAKIBATKAN TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN. DARI JUMLAH PENDUDUK MISKIN INDONESIA SEBESAR 31,02 JUTA, 64% (19,9 JUTA JIWA) TINGGAL DI PERDESAAN

B. PROBLEMATIKA WILAYAH PERDESAAN RENDAHNYA ASET YANG DIKUASAI MASYARAKAT PERDESAAN RENDAHNYA KUALITAS SDM TERBATASNYA PENGEMBANGAN ALTERNATIF LAPANGAN KERJA NON PERTANIAN RENDAHNYA TINGKAT PELAYANAN SAPRAS PERDESAAN TINGGINYA RESIKO KERENTANAN PETANI DAN PELAKU USAHA DI PERDESAAN

lanjutan 6. MENINGKATNYA KESENJANGAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA-KOTA. 7. MENINGKATNYA KONVERSI LAHAN PERTANIAN SUBUR BERIRIGASI BAGI PERUNTUKAN YANG LAIN. 8. RENDAHNYA TINGKAT KETAHANAN PANGAN. 9. MENINGKATNYA DEGRADASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP. 10. BELUM ADANYA TATA RUANG KHUSUS DI WILAYAH PERDESAAN SEHINGGA SECARA FISIK DAN SOSIAL EKONOMI DESA TERUS TERGERUS DAMPAK NEGATIF PERKEMBANGAN KOTA.

II. KARAKTERISTIK WILAYAH PERDESAAN DEFINISI DESA PERDESAAN ---- RURAL; DESA -VILLAGE PERKOTAAN ---- > URBAN; KOTA  CITY KONSEP PERDESAAN-PERKOTAAN MENGACU PADA KARAKTERISTIK MASYARAKATNYA, SEDANG DESA-KOTA MERUJUK PADA SATUAN WILAYAH ADMINISTRASI ATAU TERITORIAL DEFINISI DESA DAPAT DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

1. ASPEK BAHASA DESA BERASAL DARI KATA SWADESI, DUSUN ATAU TEMPAT TINGGAL YANG MERUPAKAN KESATUAN HIDUP DENGAN SATU KESATUAN NORMA DAN MEMILIKI BATAS YANG JELAS. DI INDONESIA DIKENAL ISTILAH DESA (JAWA-BALI), NAGARI ( SUMATERA BARAT), KAMPONG(LAMPUNG), GAMPONG (ACEH),HUTA (SUMATERA UTARA) DATI (MALUKU) DSB

2. ASPEK ADMINISTRASI PERUNDANG-UNDANGAN UU No. 32 th 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH: DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ASAL-USUL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.

3. ASPEK SOSIAL KEMASYARAKATAN TALCOT PARSONS: MASYARAKAT DESA MERUPAKAN MASYARAKAT TRADSISIONAL, BERCIRI SETIAKAWANAN, MEMENTINGKAN KEBERSAMAAN DAN KESAMAAN, KETURUNAN-IKATAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG YANG KUAT, SALING KENAL, PERMUKIMAN PETANI

lanjutan ROUCEK & WARREN: PERANAN KELOMPOK PRIMER BESAR, FAKTOR GEOGRAFIK BESAR PENGARUHNYA, HUBUNGAN INTIM DAN AWET, STRUKTUR MASYARAKAT HOMOGEN,MOBILITAS RENDAH,KELUARGA SEBAGAI UNIT EKONOMI, JUMLAH ANAK CUKUP BESAR.

lanjutan P.J.M.NAS: PEMANFAATAN LAHAN BERSIFAT AGRARIS, BANGUNAN TERPENCAR, JUMLAH PENDUDUK KECIL, KEPADATAN PENDUDUK RENDAH,MASYARAKAT AGRARIS,SECARA SOSIAL MEMILIKI HUBUNGAN SOSIAL TERTENTU, HUBUNGAN KEKELUARGAAN PENTING, TERIKAT ADAT KEBIASAAN.

4.ASPEK DEMOGRAFI BPS: DESA MEMILIKI JUMLAH PENDUDUK KURANG DARI 2.500 JIWA, KEPADATAN PENDUDUK, PERSENTASE PETANI, KETERSEDIAAN SAPRAS. HIRARKI PERMUKIMAN: DUSUN(HAMLET) JUMLAH PENDUDUK 16 - <150; VILLGE(DESA): 150- <1.000; TOWN (KOTA KECIL): 1.000-<2.500; SMALL CITY (KOTA KECIL): 2.500-< 25.000; MEDIUM CITY ( 25.000-<100.000, LARGE CITY: 100.000- 800.000, METROPOLIS: 800.000-8 JT; MEGAPOLIS: 8 JT – 25 JT; ECUMENOPOLIS (MEGA URBAN): . 25 JT

5. ASPEK GEOGRAFIS BINTARTO: DESA MERUPAKAN HASIL PERPADUAN ANTARA KEGIATAN SEKELOMPOK MANUSIA DENGAN LINGKUNGANNYA. HASIL DARI PERPADUAN ITU MERUPAKAN SUATU WUJUD ATAU KENAMPAKAN DI MUKA BUMI YANG DITIMBULKAN OLEH UNSUR-UNSUR FISIOGRAFI,SOSIAL,EKONOMI,POLITIK DAN KULTURAL, YANG SALING BERINTERAKSI ANTAR UNSUR TERSEBUT DAN JUGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN DAERAH LAIN

UNSUR-UNSUR DESA, POTENSI DESA UNSUR DESA: DAERAH PENDUDUK TATA KEHIDUPAN POTENSI DESA: POTENSI FISIK POTENSI NON FISIK

KARAKTERISTIK WILAYAH PERDESAAN A. PENGGUNAAN LAHAN PERDESAAN MEMILIKI CIRI-CIRI SBB: 1. MEMILIKI FUNGSI RUANG TERBUKA (OPEN SPACE) LEBIH LUAS DIBANDINGKAN AREA TERBANGUN (BUILT-UP AREA). 2. MEMILIKI GREEN AREA LEBIH LUAS :HUTAN LINDUNG, PADANG RUMPUT, PERTANIAN) 3. AREAL PENGGUNAAN LAHAN MEMUNGKINKAN BERKEMBANGNYA KEANEKA RAGAMAN HAYATI

Karakteristik desa 4. PENGGUNAAN LAHAN DIDOMINASI PERUNTUKAN LAHAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS. 5. PENGGUNAAN LAHAN UNTUK PERMUKIMAN DAN SAAPRAS LEBIH RENDAH DIBANDING RUANG TERBUKA HIJAU. 6. JENIS PENGGUNAAN LAHAN YANG BERKEMBANG TINGKAT HETEROGENITAS LEBIH RENDAH DIBANDING WILAYAH PERKOTAAN

Karakteristik desa B. BANGUNAN DAN PERMUKIMAN TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN RENDAH BANGUNAN UMUMNYA BERLANTAI SATU JENIS BAHAN BANGUNAN SESUAI KONDISI LINGKUNGAN BANGUNAN SEDERHANA LUAS BANGUNAN LEBIH SEMPIT DIBANDING AREAL TERBUKA BENTUK BANGUNAN MASIH TERIKAT PADA NILAI BUDAYA MASYARAKATNYA

Karakteristik desa C. SISTEM SAPRAS SISTEM SAPRAS YANG MENCERMINKAN KARAKTER PERDESAAN ADALAH: SISTEM SARANA TRANSPORTASI, SARANA PERTANIAN, KOMUNIKASI, SANITASI LINGKUNGAN SERTA SARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN. TERJADI KESENJANGAN KETERSEDIAAN SAPRAS ANTARA DESA DENGAN KOTA.

Karakteristik desa D. PERUNTUKAN RUANG DESA MEMILIKI SUMBERDAYA PERTANIAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENYANGGA KEHIDUPAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT. DESA MEMPUNYAI PERAN GANDA-- SEBAGAI PENOPANG INTARAKSI SOSIAL DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN JUAGA SEBAGAI PENYEIMBANG EKOSISTEM LINGKUNGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA.

TUJUAN PERUNTUKAN RUANG KAWASAN PERDESAAN MENINGKATKAN KEMAKMURAN,MENCEGAH MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN BUATAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG LAYAK,SEHAT,AMAN,SERASI TERATUR MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN MENCIPTAKAN KETERKAITAN FUNGSIONAL ANTARA DESA-KOTA DLL

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PERDESAAN PEKERJAAN HOMOGEN UKURAN MASYARAKAT RELATIF KECIL KEPADATAN PENDUDUK LINGKUNGAN FISIK SOSIAL BUDAYA HARMONIS DIFENSIASI SOSIAL RENDAH STRATIFIKASI SOSIAL TIDAK MENCOLOK MOBILITAS SOSIAL RENDAH-STAGNAN SOLODARITAS SOSIAL KONTROL SOSIAL KOMUNIKASI PERSONAL TRADISILOKAL MASIH KUAT PERHATIKAN PERBEDAAN KUALITATIF-KUANTITATIF DESA-KOTA

TIPOLOGI WILAYAHPERDESAAN TIPOLOGI BERDASARKAN ASPEK LINGKUNGAN FISIK. DESA PEGUNUNGAN DESA DAN KELURAHAN PERBUKITAN DESA DAN KELURAHAN DATARAN DESA KELURAHAN PESISISR/ PANTAI DESA KELURAHAN PULAU-PULAU KECIL

TIPOLOGI WILAYAH DESA 2. ASPEK POSISI GEOGRAFIS TERHADAP PUSAT PERTUMBUHAN. DESA DAN KELURAHAN DI KOTA ( URBAN) DESA DAN KELURAHAN DI PINGGIRAN KOTA DESA DAN KELURAHAN DI KORIDOR ANTAR KOTA DESA DI PERDESAAN DESA TERISOLASI

TIPOLOGI 3. TIPOLOGI DESA BERDASARKAN ASPEK SPASIAL(BINTARTO) MENYUSUR SEPANJANG PANTAI DESA TERPUSAT DESA LINIER DI DATARAN RENDAH DESA MENGELILINGI PUSAT FASILITAS

TIPOLOGI KERUANGAN DESA EVERETT M.ROGER THE SCATETERRED FRAMSTEAD COMMUNITY THE CLUSTER VILLAGE THE LINE VILLAGE

4. TIPOLOGI DESA BERDASARKAN POTENSI EKONOMI POTENSI EKONOMI PERDESAAN DITENTUKAN OLEH POTENSI SDA DAN SDM, PELUANG EKONOMI YANG DIAKIBATKAN POSISI DAN INTERAKSI DENGAN WILAYAH LAIN. POTENSI SDA: KONDISI GEOLOGI,IKLIM,TANAH,AIR,VEGETASI,HEWAN. PEMENFAATAN SDA TERCERMIN PADA PEMENFAATAN LAHAN DAN STRUKTUR MATAPENCAHARIAN MASYARAKATNYA

TIPOLOGI TIPOLOGI DESA PERSAWAHAN DESA PERKEBUNAN DESA PETERNAKAN DESA NELAYAN DESA DI HUTAN ATAU TEPI HUTAN DESA PERTAMBANGAN ATAU GALIAN DESA KERAJINAN, INDUSTRI KECIL, SEDANG, BESAR DESA PARIWISATA DESA JASA/PERDAGANGAN

5. TIPOLOGI DESA BERRDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN INDIKATOR PENENTUAN DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGANNYA: MATA PENCAHARIAN PRODUKSI ADAT ISTIADAT KELEMBAGAAN PENDIDIKAN SWADAYA SAPRAS

TIPOLOGI PERKEMBANGAN DESA DESA SADAYA DESA SWAKARSA DESA SWA SEMBADA

6. TIPOLOGI DESA BERDASARKAN SISTEM PENGATURAN DESA DESA ADAT DESA OTONOM DESA ADMINISTRATIF – DESA KELURAHAN

MODEL- MODEL PENGUKURAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA MODEL KEMENDAGRI DENGAN KRITERIA SBB EKONOMI MASYARAKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KESEHATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN KEDAULATAN POLITIK PARTISIPASI MASYARAKAT DLM PEMBANGUNAN LEMBAGA KEMSYARAKATAN KINERJA APARATUR DESA-KELURAHAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

2. MODEL BPS INDEKS DESA TERTINGGAL INDEKS KEKOTAAN

MODEL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN MODEL PUSAT PERTUMBUHAN (GROWTH CENTER) MODEL DESNTRALISASI TERITORIAL MODEL INTEGRASI SPASIAL

TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN

KAJIAN WILAYAH PERKOTAAN PEMAHAMAN ARTI KOTA BERDASARKAN SEGI YURIDIS-ADMINISTRATIF KOTA SEBAGAI DAERAH TERTENTU DALAM WILAYAH NEGARA DIMANA KEBERADANNYA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG, DAERAH DIBATASI OLEH BATAS ADMINISTRATIF YANG JELAS DAN KEBERADAANNYA DIATUR OLEH UU TERTENTU DAN DITETAQPKAN BERSTATUS SEBAGAI KOTA DAN BERPEMERINTAHAN TERTENTU DENGAN SEGALA KEWAJIBANNYA DALAM MENGATUR WILAYAH KEWENANGANNYA.

DENGAN DEMIKIAN JELAS BAHWA: SEMUA DAERAH YANG BERADA DALAM BATAS-BATAS KOTA MERUPAKAN DAERAH PERKOTAAN, SEMENTARA DI LUAR BATAS –BATAS KOTA WALAUPUN KENAMPAKAN FISIKALNYA SAMA DENGAN DAERAH KOTA, ADALAH BUKAN DAERAH PERKOTAAN, TETAPI MERUPAKAN DAERAH DENGAN CIRI KEKOTAAN.

RUU TENTANG POKOK-POKOK BINA KOTA: KOTA ADALAH DAERAH GEOGRAFIS, BAGIAN WILAYAH NEGARA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH, BERKEDUDUKAN SEBAGAI KOTAMADYA ATAU KOTAPRAJA.

2. KOTA DITINJAU DARI SEGI FISIK MORFOLOGIS Kota merupakan daerah tertentu dengan karakteristik pemanfaatan lahan non pertanian, pemanfaatan mana sebagian besar tertutup oleh bangunan fisik baik yang bersifat residensial maupun non residensial, umumnya tutupan bangunan lebih besar dari tutupan vegetasi, kepadatan bangunan khususnya perumahan tinggi,pola jaringan jalan kompleks, satuan permukiman kompaks, dan relatif lebih besar dari satuan permukiman perdesaan di sekitarnya.

SUJARTO: KOTA DARI TINJAUAN FISIK MORFOLOGIS MERUPAKAN SATU NODAL POINT DALAM SATU WILAYAH YANG LUAS, MERUPAKAN KONSENTRASI PENDUDUK YANG PADAT, BANGUNAN DI DOMINASI STRUKTUR PERMANEN DAN KEGIATAN FUNGSIONALNYA

3. KOTA DITINJAU DARI JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK 3. KOTA DITINJAU DARI JUMLAH PENDUDUK 4. KOTA DITINJAU DARI KEPADATAN PENDUDUK 5. KOTA DARI FUNGSINYA DALAM SUATU WILAYAH ORGANIK : KOTA DITINJAU DARI FUNGSINYA DALAM WILAYAH NODAL ADALAH SUATU WILAYAH TERTENTU YANG BERFUNGSI SEBAGAI PEMUSATAN KEGIATAN YANG BERANEKA RAGAM DAN SEKALIGUS BERFUNGSI SEBAGAI SIMPUL KEGIATAN DALAM PERANANNYA SEBAGAI KOLEKTOR DAN DISTRIBUTOR BARANG DAN JASA DARI WILAYAH HINTERLAND YANG LUAS.

SUJARTO: DARI PERSPEKTIF FUNGSIONAL KOTA DIARTIKAN SEBAGAI FOCAL POINT YANG MERUPAKAN PEMUSATAN BERBAGAI MACAM FAKTOR KEGIATAN, MASING-MASING FUNGSI MEMPUNYAI KEKHUSUSAN DALAM MELAYANI KEBUTUHAN KOTA ITU SENDIRI DAN DAERAH SEKITARNYA.

6. KOTA DARI SEGI SOSIAO KULTURAL BINTARTO: KOTA MERUPAKAN BENTANG BUDAYA YANG DITIMBULKAN OLEH UNSUR-UNSUR ALAMI DAN NON ALAMI DENGAN GEJALA PEMUSATAN PENDUDUK YANG CUKUP BESAR DAN CORAK KEHIDUPAN HETEROGIN, DAN MATERIALISTIS DIBANDING DAERAH BELAKANGNYA. AMIRUDIN: SUATU TEMPAT DISEBUT KOTA BILA BERCIRI: UKURAN RELATIF BESAR, PERMANEN, PADAT, HUBUNAGN SOSIAL HETEROGIN

KOTA DI INDONESIA (HAL 43) DARI SEGI HUKUM KOTA DIKELOMPOKKAN ATAS: - KOTAMADYA - KOTAMADYA ADMINISTRATIF - KOTA ADMINISTRATIF - KOTA

PERMUKIMAN DESA-KOTA (BPS) PERMUKIMAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERMUKIMAN DESA-KOTA BILA MEMENUHI KRITERIA SBB: KEPADATAN PENDUDUK SAMA ATAU LEBIH BESAR 5.000 JIWA/KM PERSENTASE RUMAH TANGGA PERTANIAN = < 25 PERSEN JUMLAH FISILITAS DE3AS > DARI 8 JENIS DARI 13 FASILITAS YANG DITENTUKAN ( JALAN YANG DAPAT DILALUI KENDARAAN, GEDUNG BIOSKOP,SD,SMP,AMA,RUMAH SAKIT,BKIA DAN RUMAH BERSALIN,PUSKESMAS DAN KLINIK BP,PESAWAT TLP DAN KANTOR POS, BANK,PABRIK,PASAR DAN BANGUNANNYA,KELOMPOK PERTOKOAN > 10 KEL

STRUKTUR TATA RUANG KOTA A. PENDEKATAN EKOLOGIKAL 1. TEORI KONSENTRIS (BURGESS) 2. TEORI KETINNGIAN BANGUNAN (BERGEL) 3. TEORI SEKTOR HOMMER HOYT 4. TEORI KONSEKTORAL 5. TEORI POROS 6. TEORI KEGIATAN BANYAK

PENDEKATAN EKONOMI TEORI SEWA LAHAN TEORI NILAI LAHAN

PENDEKATAN MORFOLOGI KOTA SMAILES MENGGUNAKAN 3 KRITERIA UNSUR NORFOLOGI KOTA: UNSUR PENGGUNAAN LAHAN POLA-POLA JALAN TIPE BANGUNAN( LAND USE, STREET PLAN, ARCHITECTURAL STYLE OF BUILDING AND DESGN)

EKSPRESI KERUANGAN MORFOLOGI KOTA BENTUK KOMPAK BENTUK BUJUR SANGKAR (THE SQUARE CITIES) BENTUK 4 PERSEGI PANJANG (THE RECTANGULAR CITIES) BENTUK KIPAS (FAN SHAPES CITIES) BENTUK BULAT (ROUNDED CITIES) BENTUK PITA (RIBBON SHAPED CITIES) BENTUK GURITA (OCTOPUS/STAR SHAPED CITIES) BENTUK TIDAK BERPOLA

B. BENTUK TIDAK KOMPAK BENTUK TERPECAH ( FRAGMENTED CITIES) BENTUK BERANTAI (CHAINED CITIES) BENTUK TERBELAH (SPLIT CITIES) BENTUK STELAR, KOTA BESAR DIKELILINGI KOTA SATELITNYA.

MIGRASI DAN URBANISASI MIGRASI DESA-KOTA TIGA MACAM BENTUK MIGRASI: PERPINDAHAN PENDUDUK PERDESAAN KE KOTA (RURAL URBAN MIGARTION) PERPINDAHAN PENDUDUK DARI KOTA KE PINGGIRAN KOTA (SUB URBANISASI) PERPINDAHAN PENDUDUK KOTA KE PERDESAAN (KONTRA URBANISASI)

URBANISASI FAKTOR PENDORONG URBANISASI: KEMAJUAN DI BIDANG PERTANIAN, MEKANISASI MENDORONG BERTAMBAHNYA HASIL PERTANIAN DAN PINDAHNYA TK AGRARIS KE KOTA SBG BURUH INDUSTRIALISASI POTENSI PASAR PENINGKATAN KEGIATAN PELAYANAN KEMAJUAN TRANSPORTASI TARIKAN SOSIAL DAN KULTURAL KEMAJUAN PENDIDIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK ALAMI

DAMPAK MIGRASI PENDUDUK DESA KE KOTA ARTHUR LEWIS (THEORY OF LABOR TRANSFER) RURAL URBAN MIGRATION BERDAMPAK POSITIP: SECARA SOSIAL AKAN MENYALURKAN SURPLUS TK PERDESAAN KE SEKTOR INDUSTRI MODERN PERKOTAAN SECARA ALAMIAH, SEHINGGA TERJADI PERGESERAN SDM DARI PRODUKTIVITAS MARJINAL KE LOKASI LAIN YANG PRODUK MARJINALNYA POSITIF DAN TERUS MENINGKAT KARENA ADANYA AKUMULASI MODAL DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI.

PARA EKONOM TRADISIONAL BERPANDANGAN BAHWA LONJAKAN TOTAL PENDUDUK AKAN MEMBAWA MANFAAT EKONOMI TERTENTU, MISALNYA TERCIPTANYA SKALA EKONOMI RAKSASA YANG MEMUNGKINKAN UNIT BIAYA PRODUKSI SUMBER TENAGA KERJA TERAMPIL, POTENSIAL MARKET DSB.

KRITIK TERHADAP LEWIS RICHARD JOLLY: LEWIS TIDAK BERUSAHA MENGEREM ARUS PERPINDAHAN YANG SANGAT PESAT PENDAPAT LEWIS TIDAK SESUAI UNTUK SAAT INI, TERUTAMA UNTUK NEGARA DUNIA KETIGA MC NAMARA, SESESAR APAPUN MENFAAT EKONOMI URBANISASI, TIDAK SEBANDING DENGAN SELURUH BIAYA DAN MASALAHYANG DITIMBULKAN URBANISASI MEMPERBURUK KESENJANGAN STRUKTURAL ANTARA DESA - KOTA

MODEL TODARO LEDAKAN PENDUDUKDI PERKOTAAN AKIBAT ARUS URBANISASI DI NEGARA SEDANG BERKENBANG MEMUNCULKAN BIAYA-BIAYA SOSIAL YANG LUAR BIASA TINGGI, MISALNYA KRIMINALITAS, PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP, KEMACETAN, TUMBUHNYA PERMUKIMAN KUMUH, PENGANGGURAN.

IMPLIKASI KEBIJAKAN MENGATASI MIGRASI DESA KE KOTA 1.MENGURANGI KETIMPANGAN KESEMPATAN KERJA ANTARA DESA DERNGAN KOTA 2. PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA SEKTOR MODERN PERKOTAAN HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN PENGHASILAN DAN KESEMPATAN KERJA DI PERDESAAN. 3. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN YANG BERLEBIHAN DAPAT MENGAKIBATKAN MIGRASI DANPENGANGGURAN 4. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TERPADU HARUS DIPACU