Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Sawangan, Februari 2013 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013 Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Tata Kelola D 2

Amanah RPJMN Agenda Prioritas TargetCapaianTargetCapaian*Target 1% satker di lingkungan Kemdikbud memiliki SPI 8079, % penyelesaian temuan audit75,175,163,676,969,478,880,7 3 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI WTPTMPWTPbelumWTP TATA KELOLA *) sementara PRIORITAS PENUNTASAN 3

1.Penandatanganan pakta integritas seluruh PNS Kemdikbud 2.Pengisian dan penyerahan LHKPN 3.Pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan 4.Program pengendalian gratifikasi dan pembentukan unit pengendalian gratifikasi (Permendikbud No.72 tahun 2012) Sampai tanggal 28 Desember 2012 sudah ada 18 laporan gratifikasi 5.Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal 6.Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan 2010 (selesai 93,14 persen) dan 2011 (selesai 92,22 persen) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 4

Hasil Survei Integritas KPK Tahun 2012 terhadap 85 instansi pusat/vertikal/daerah. 1.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (7,43), 2.Kementerian Kesehatan (7,07) 3.Kementerian Perdagangan (7,03) 4.Kementerian Negara Koperasi dan UKM (6,970 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan (6,89) 6.Kementerian Pertanian (6,82) 7.Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (6,79) 8.Kementerian Negara Lingkugan Hidup (6,69) 9.Kementerian Perhubungan (6,67) 10.Kementerian Perindustrian (6,66) 1.PT. Jamsostek (7,49), 2.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (7,43), 3.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (7,29), 4.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (7,24), 5.Kementerian Kesehatan (7,07) 6.Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,03) 7.Kementerian Perdagangan (7,03 8.Kementerian Negara Koperasi dan UKM (6,97) 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan (6,89) Kementerian Agama (6,07) 82. Kementerian Kehutanan (5,55) Tingkat Kementerian Tingkat Kementerian/Lembaga Survei KPK Integritas Sektor Publik

(N= 9.000, error sampling +/- 1,14 pada interval kepercayaan 95,0%) Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) dikonversikan ke skala (0 – 100) Indeks 2012 Indeks 2011 Tingkat Kepuasan Stakeholder Kemdikbud

BERDASARKAN PARAMETER KEPUASAN PERBANDINGAN STAKEHOLDER PRIMER & SEKUNDER 2012 Indeks diukur berdasarkan skor rata-rata dari jawaban responden Skala jawaban responden adalah skala Likert (1 – 5) lalu dikonversikan ke skala (0 – 100) +2,97 +11,07 7

NoKomponenBobot Perencanaan3525,59 27,40 2Pengukuran2014,70 14,03 3Pelaporan1510,63 11,87 4Evaluasi106,12 7,67 5Capaian2013,18 11,92 Nilai10070,22 72,88 Tingkat Akuntanbilias KinerjaB B Kementerian/Lembaga Dengan Kriteria Nilai "A" 1.Komisi Pemberantasan Korupsi 2.Badan Pemeriksa Keuangan 3.Kementerian Keuangan Kementerian/Lembaga Dengan Kriteria Nilai "B" 1.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2.Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 4.Menteri Sekretaris Negara 5.Menteri Dalam Negeri 6.Menten Pertanian 7.Menteri Perindustrian 8.Menteri Perhubungan 9.Menteri Perdagangan 10.Menteri Pekerjaan Umum 11.Menteri Kesehatan 12.Menteri Kelautan dan Perikanan 13.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 14.Menteri Hukum dan HAM 15.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 16.Menteri Riset dan Teknologi 17.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KaBappenas 18.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB LAKIP Kemdikbud mendapat predikat penilaian “B” 8

Pentingnya Perbaikan Tata Kelola PENTINGNYA PERBAIKAN TATA KELOLA TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT SEMAKIN TINGGI TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN SEMAKIN KOMPLEKS SUMBERDAYA (ANGGARAN) SEMAKIN MENINGKAT 9

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas …memastikan semua unit organisasi menerapkan prinsip berbagi sumberdaya, integrasi proses, dan pemanfaatan TIK … BerbagiSUMBERDAYA PemanfaatanTIK IntegrasiPROSES EFISIENSI & EFEKTIFITAS (mengurangi INPUT, meningkatkan OUTPUT) EFISIENSI (mengurangi INPUT) EFEKTIVITAS (meningkatkan OUTPUT) SISTEMBIROKRASI 10

Mekanisme Rembuknas 2013 E 11

Skenario Pelaksanaan RNPK 2013 Hari Kedua PEMBUKAAN 1.Laporan Mendikbud 2.Pengarahan dan Pembukaan sekaligus Pencanangan Pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh Wapres RI Konferensi Pers Lanjutan Sidang Komisi, Perumusan Hasil dan Penutupan Sidang Pleno III: Summary Laporan Hasil Sidang Komisi Hari Ketiga PENUTUPAN Pembukaan, Sidang Pleno, dan Sidang Komisi Sidang Pleno I: Paparan Mendikbud Perumusan Hasil Sidang Komisi I s.d. V Hari Keempat Konferensi Pers Hari Pertama Sidang Komisi I s.d V Ramah Tamah bersama Mendikbud Sidang Komisi I s.d V (lanjutan) Check Out Penandatanganan Kontrak Kinerja: Mendikbud dengan Pejabat Eselon I Pejabat Eselon I dengan UPT Sidang Pleno II: 1.Pembicara Tamu 1 2.Pembicara Tamu 2 3.Pembicara Tamu 3 Pendaftaran Peserta Sarasehan Tindak Lanjut Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang RSBI/SBI Sarasehan Tindak Lanjut Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang RSBI/SBI Pendaftaran dan Sarasehan 12

Rencana aksi dan komitmen pusat dan daerah dalam implementasi Kurikulum 2013 Rencana aksi dan komitmen PT dalam melaksanakan amanat UU 12/2012 (A.l: Akademi Komunitas dan BOPTN) Rencana aksi pelestarian dan pengembangan kebudayaan Rencana aksi penguatan tata kelola Rencana aksi dan komitmen pusat dan daerah dalam implementasi PMU. Arahan Wapres Arahan Mendikbud Masukan Pembicara Tamu Sidang Komisi Perumusan Hasil Sidang Rumusan Rencana Kerja 2012 dan 2013 Alur Proses Perumusan Materi Rembuknas

TERIMA KASIH