TUGAS KWN Nama: Nuraini Kelas : PSIK 2A/ S1 Keperawatan Nim : 201110201041 tugas : sinopsis film wakil rakyat.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN LAMAN PAK
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
STRUKTUR/ KERANGKA PERATURAN
Pengelolaan Cuti PNS Pemerintah Kota Salatiga
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PELAYANAN PERCONTOHAN UNIT PELAYANAN UNGGULAN/IKON CITRA PELAYANAN PRIMA (CPP) PEMKAB/ PEMKOT PEMPROV KEMENPAN & RB.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan
MENULIS SURAT DINAS Mata Pelajaran: Bhs. INDONESIA Kelas : XII
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Sistem Online Bantu Sekolahku
“KAJIAN AKADEMIK TENTANG KESIAPAN SDM APARATUR KKP MENUJU TAHUN 2025”
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
A. DASAR  Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Peraturan Pemerintah.
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Kerangka Strategis Mendikbud
Disampaikan pada acara
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
Palembang, 9 Juli Visi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Unggul terdepan dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional.
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO
Pengembangan SDM Ibu Jujun Rusmijati Kepala Bagian Pengembangan SDM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
WAHYU JENNY MUSTIKASARI, PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN.
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Menulis surat dinas.
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
ISU-ISU LAIN.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
CABANG DINAS PENDIDIKAN SEMARANG BARAT
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
1 2 Langkah-Langkah Implementasi:
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PENINGKATAN KOMPETENSI BERKELANJUTAN PENGAWAS SEKOLAH (PKBPS)
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PERAWAT) Erni Kurniati
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
Pradita Arifin Nurcahyono
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMANAH II KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA 2017 Tim Pengembang.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Survey Integritas Organisasi
PERSURATAN.
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

TUGAS KWN Nama: Nuraini Kelas : PSIK 2A/ S1 Keperawatan Nim : tugas : sinopsis film wakil rakyat

Mayoritas Kepala Daerah Salah Pilih Kadis Pendidikan JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Musliar Kasim menilai sebagia besar kepala bupati dan wali kota salah pilih dalam mengangkat seseorang sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Buktinya, banyak Kadis Pendidikan yang tidak paham dengan permasalahan di bidang pendidikan. "Pendidikan tidak maju saat ini karena yang mengangkat kepala dinas dan kepala sekolah adalah bupati/walikota. Terkadang, seseorang yang diangkat menjadi Kadis Pendidikan tidak bisa memehami dan menyelesaikan masalah pendidikan," ungkap Musliar di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (28/10). Lebih lanjut Musliar menjelaskan, saat ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) tengah melakukan reformasi dalam hal pengangkatan pejabat daerah. Nantinya, akan ada seleksi ketat sebelum seseorang diangkat sebagai kepala dinas pendidikan. Read Full Post at

Inti Dari pokok Permasalahan “Jadi sebenarnya semua orang boleh mengajukan jadi kepala dinas, tapi apa visinya harus jelas, dan itu akan diseleksi. Kalau yang ada sekarang adalah, yang penting sepaham (mendukung Kepala Daerah). Itulah contoh nyata di daerah. Kalau di kementerian ya pastinya profesional,” paparnya.

Mantan Rektor Universitas Andalas tersebut menambahkan, semenjak adanya otonomi daerah ternyata birokrat yang menjadi tim sukses kepala daerah dipilih untuk menduduki jabatan-batan penting dan strategis. Namun Musliar mengingatkan agar praktek tersebut tidak terjadi di bidang pendidikan.

“Kalau di bidang lain ada praktek seperti itu, saya tidak mau ikut campur. Tapi tolong, di bidang pendidikan janganlah ada praktek demikian. Karena pendidikan itu kan harus dari jiwa. Kalau tidak ada jiwa pendidikan ya tidak mungkin bisa,” keluhnya. (Cha/jpnn) ( Sumber Utama : JPNN.com, 28 Oktober 2011)JPNN.com

KESIMPULAN Setiap orang berhak untuk memilih mereka mau menjadi perwakilan rakyat atau pejabat tinggi.Tetapi kembali lagi kepada visi dan misi mreka masing-masing. Menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjalankan visi dan misinya.

PENUTUP Mungkin hanya ini saja yang bisa critakan atau deskripsi tentang wakil rakyat di indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. #TERIMAKASIH BAPAK#