Pertemuan ke-4 (3/12/08) Pranata Politik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
Advertisements

MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
PENDIDIKAN DEMOKRASI DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS UPI.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Komunitas & Negara.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
POLITIK PERTEMUAN KE 13.
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pertemuan ke-5 (10/12/08) Pranata Hukum A. Deskripsi Pranata hukum B. Fungsi Pranata hukum C. Pelembagaan Pranata hukum D. Kehidupan berKonstitusi E. Hakikat.
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Uud dasar negara republik indonesia
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH SRI SETYO KUSUMAWTI UNIVERSITAS MPU TANTULAR PERTEMUAN 5 TGL 2013.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Stratifikasi Social (Pelapisan Sosial)
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengantar Ilmu Politik
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
N E G A R A.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
SOCIAL INSTITUTION Pertemuan Keempat TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
KEKUASAAN DAN WEWENANG
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
N E G A R A.
Negara dan Sistem Pemerintahan
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
N E G A R A.
Negara dan Sistem Pemerintahan
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Negara dan Sistem Pemerintahan
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM KONTEKS ETIKA ADMINISTRASI
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
N E G A R A.
Sistem Politik (negara)
SOCIAL INSTITUTION Pertemuan Keempat TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

Pertemuan ke-4 (3/12/08) Pranata Politik A. Pengertian dan Ciri Pranata Politik B. Fungsi Pranata Politik C. Pelembagaan Pranata Politik D. Struktur Partai cermin kemajemukan masyarakat Indonesia E. Pemilu (Pilleg, Pilpres dan Pilkada

A. Pengertian & ciri pranata politik Bilamana timbul pranata politik ? Thomas Hobbes : Jika dua orang membutuhkan hal yang sama, tetapi hanya satu orang yang memperolehnya, maka mereka akan saling bermusuhan, masing-masing pihak akan mencoba mengganggu dan menindas pihak lain untuk mencapai tujuan demi kelangsungan hidupnya (Johnson, 1966) Rakyat  menyerahkan smua hak (totaliter) Hobbes Rakyat  serahkn seb hak(MBH) demokrtis J. Locke

Hidup bersama tanpa aturan dpt menjadi bumerang yg memusnahkan kelangsungan hidup manusia, shg mulai dikenalah pranata politik So, timbulnya pranata politik Disebabkan ada realita bhw anggota2 masy ato keluarga2 membutuhkan suatu AsoSiaSi utk mengatasi smw anggota masy, dimana aSoSiaSi tsb diberi kepercayaan menggunakn paksaan fisik yg didasarkan pd nilai2 yg tlh disepakati bersama

Aristoteles: menyebut pranata politik dg istilah polis / asosiasi politik, yg berarti: asosiasi yg paling berdaulat yg mampu memenuhi kebutuhannya sendiri: so: Pranata politik mempunyai kewenangan menggunakan kekuatan fisik; Pranata politik mampu memenuhi kebutuhannya sendiri Inti pranata politik yakni pranata yg memonopoli penggunaan paksaan fisik dlm suatu wilayah tertentu

Ciri / karakteristik Pranata politik: Adanya suatu komunitas manusia yg scr sosial bersatu atas dasar nilai2 yg disepakati bersama 2.Adanya asosiasi politik atau biasa disebut pemerintah yang aktif; 3.Asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum; dan 4.Asosiasi tersebut diberi kewenangan luas jangkauan kewenangan hanya dalam territorial tertentu.

B. Fungsi Pranata Politik Untuk apa & siapa pranata politik dibentuk? Untuk menyelenggarakan kepentingan brsama bukan kepentingan individu/golongan tertentu So, jika pranata hanya melayani kepentingan golongannya, tunggulah kehancurannya!! Pranata politik harus berdiri di tengah2 kompetisi kepentingan yg berlangsung dlm masya, memelihara peraturan yg memungkinkan kehidupan masy berjalan tertib. Artinya : org yg menduduki jabatan pemerintahan hrs bertindak NETRAL harus mengutamakan kpentingan umum diatas kepentingan pribadi & gol

Fungsi Pranata Politik (James W.V.Zanden),sbb: Fungsi pemaksaan norma (enforcement norms). Norma = aturan yang menentukan perilaku yg harus dilakukan dan apa yg tdk boleh dilakukan. Fungsi merencanakan dan mengarahkan (planning& direction). Pranata politik menyusun rencana dan mengarahkan keg2 anggota masyarakat demi tercapainya tujuan masyarakat. Fungsi menengahi pertentangan kepentingan (arbitration of conflicting) Fungsi melindungi masyarakat dari serangan musuh dari luar (external security)

C. Pelembagaan Pranata Politik 1. Suprastruktur politik, yaitu lembaga2 kenegaraan teridiri legislatif (MPR-DPR), eksekutif (Presiden-pemerintahan) dan yudikatif (MA-MK) 2. Infrastruktur politik yakni lembaga2 yang ada dalam masyarakat, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik & infrastruktur politik hrs dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yg seimbang.

D. Struktur Partai cermin kemajemukan masya Indo Partai politik = suatu kelompok yg terorganisir yg anggota2 mpy orientasi, nilai2 & cita2 yg sama bertujuan memperoleh kekuasaan politik (biasanya dg cara konstitusional) utk melaksanakan kebijakan2nya Harold Laswell dalam buku Who gets what, when and how menjelaskan bahwa politik itu masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana Politik = seni mengelola (meraih) kekuasaan negara secara konstitusional maupun nonkonstitusional Politic has no permanent enemy Politic has no permanent friend but… Politic has permanent interest

E. Pemilu Scr teoterisnya ada 3 sistem partai, sbb: Monopartai (di neg2 komunis ex: RRC, Uni soviet) 2. Bipartai (Inggris, AS-kah) 3. Multipartai (Malasya, Belanda, Prancis cs) E. Pemilu adalah suatu instrumen demokrasi, yang memungkinkan pergantian kepemimpinan dalam jabatan politis dengan melibatkan langsung segenap rakyat, dalam skala wilayah tertentu, secara konstitusional

Jenis Pemilu yg berlangsung di Indonesia 1. Pemilu Legislatif (Pileg) -7-annya memilih anggota DPR, DPD dg peserta Parpol & perseorangan 2. Pemilu Presiden (Pilpres) - memilih pasangan Pres-wapres untuk menduduki jabatan wapres slm 5 th - Peserta Parpol / gabungan parpol 3. Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) - Peserta & calon independen 4. Pemilu Kepala Desa (Pilkades) - perseorangan yg memnuhi persyaratan

Songo papat, kurane enem... menawi lepat, nyuwun pangapunten...