DINAS KEHUTANAN SINKRONISASI PROGRAM KONSERVASI SDAir

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN AEK NAULI
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR DALAM KAWASAN HUTAN
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
SUMBER DAYA AIR DAS (Daerah Aliran Sungai)
Workshop Rehabilitasi & Rekonstruksi Usaha Peternakan Sapi
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
DAMPAK PADA PENGGUNAAN LAHAN DAN TATA RUANG
Kesesuaian lahan dan penentuan lokasi kawasan budidaya
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
PENGELOLAAN DAS TERPADU
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
KONSERVASI TANAH DAN AIR SECARA MEKANIK
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Swadaya.
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
KONSEP PENANGANAN KUMUH
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Bahan tayang 3-4 Mei.
Dikutip dari berbagai sumber
Pemanfaatan SDA dengan Pembangunan Berkelanjutan
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
KLHS RDTR KASIHAN-SEWON
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
FORUM PERANGKAT DAERAH JAWA BARAT 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
PENGEMBANGAN KAMPUNG IKLIM
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

DINAS KEHUTANAN SINKRONISASI PROGRAM KONSERVASI SDAir PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEHUTANAN Jln. Menteri Supeno I / 2 Telp. (024) 8319140, Fax (024) 8319328 S E M A R A N G SINKRONISASI PROGRAM KONSERVASI SDAir DALAM MEMPERTAHANKAN SDAir Cilacap, 24 Juni 2013

Mengapa Perlu Sinkronisasi dalam Pengelolaan DAS (Konservasi SDAir) Daya dukung DAS sebagai suatu ekosistem semakin menurun (terutama dipicu oleh pemanfaatan SDA yang semakin besar => dampak dari pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi , konflik kepentingan mengakibatkan Kerusakan lingkungan yang semakin luas => menyebabkan bencana alam yang terkait dengan AIR semakin meningkat Untuk mencegah laju kerusakan DAS yang semakin besar perlu SINKRONISASI PROGRAM DALAM PENGELOLAAN DAS

(Penampang Melintang) Pembagian Wilayah DAS (Penampang Melintang) Hulu Tengah Check Dam / Sabo Hilir Karakteristik : Fungsi sbg penyangga, resapan, reservoar alami, Pengendali daya dukung, Pemanfaatan terbatas, Penghasil jasa lingkungan Karakteristik : Wilayah peralihan, Fungsi lindung & budidaya, Kegiatan vegetatif dan civil teknis. Karakteristik : Wilayah pemanfaatan, Fokus keg perekonomian riil, Produktifitas terkait kondisi hulu

Pewilayahan Sub DAS pada DAS Serayu Luas (Ha) Sub DAS Beber 3.502,76 Sub DAS Begaluh 18.796,60 Sub DAS Gume-Piasa 6.002,98 Sub DAS Kejawen 10.027,78 Sub DAS Klawing 175.372,51 Sub DAS Logawa 30.123,85 Sub DAS Merawu 30.384,15 Sub DAS Preng 5.144,80 Sub DAS Putih 17.212,66 Sub DAS Sanggalosang 4.327,28 Sub DAS Sapi 23.577,99 Sub DAS Serayu Hilir 15.597,31 Sub DAS Serayu Tengah 5.361,29 Sub DAS Tulis 19.433,35 Total 364.865,31

Kondisi Penggunaan Lahan Eksisting DAS Serayu Luas Eksisting (Ha) Hutan negara 72,581.40 Hutan/kebun rakyat 90,631.45 Permukiman 15,313.65 Persawahan 84,887.54 Semak Belukar 28,332.90 Tegalan/Ladang 72,447.37 Tubuh Air 1,466.82 Jumlah (Ha) 365,661.14

DAS Bogowonto terdiri dari 12 Sub DAS : Pewilayahan SubDAS pada DAS Bogowonto DAS Bogowonto terdiri dari 12 Sub DAS : No Sub DAS Luas (ha) 1. Bogowonto Hulu 8.690,219 2. Kodil 20.438,135 3. Bogowonto Tengah 4.977,824 4. Gading 1.778,697 5. Mongo 2.656,484 6. Gesing 4.619,109 7. Keduren 6.485,309 8. Ngasinan 1.778,527 9. Semanggung 1.447,845 10. Dekso 984,755 11. Bagelen 1.104,184 12. Plamping 4.764,537 59.725,625

Kemiringan Lereng DAS Bogowonto DAS Bogowonto terdiri dari 5 kelas : No Kelas lereng Kemiringan (%) Luas (Ha) 1. I 0 - 8 11.772,208 2. II 8 – 15 5.112,189 3. III 15 - 25 13.238,955 4. IV 25 – 40 17.900,173 5. V 40 11.702,629 59.725,625

DAS Bogowonto terdiri dari 12 PL Penggunaan Lahan No Penggunaan Lahan Luas (ha) 1. Air Tawar 627.994 2. Belukar/Semak 3.242,267 3. Hutan Lindung 698.671 4. Hutan Produksi Terbatas 1.567,809 5. Hutan Produksi 2.449,086 6. Hutan/Kebun rakyat 28.036,576 7. Pasir Darat/Pantai 44,255 8. Pemukiman 7.677,413 9. Rawa 107,510 10. Rumput 318,424 11. Sawah 6.651,798 12. Sawah Tadah Hujan 4.977,846 13. Tegalan 3.323,121 59.725.625 DAS Bogowonto terdiri dari 12 PL

Permasalahan Pengelolaan DAS Permasalahan Sumber Daya Lahan Lahan kritis yang disebabkan karena pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan peruntukannya Pola tanaman tanpa terassering sehingga mengakibatkan erosi dan terjadinya longsor

Masalah Sosial Ekonomi, Budaya, dan Kelembagaan Kualitas SDM masih rendah Mata pencaharian dominan petani Kepemilikan lahan yang sempit Perilaku konservasi masyarakat masih rendah Kelembagaan pengelolaan DAS dan tingkat koordinasi antar pihak masih lemah

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN Kebijakan dalam Sinkronisasi Pengelolaan DAS didasarkan pada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu : Upaya pemenuhan ketersediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Terjaganya potensi dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan Pengelolaan DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu pengelolaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan serta adaptif

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN Secara garis besar dikelompokkan dalam 4 bagian utama Pengendalian Tata Air DAS Program Pengembangan Kondisi Lahan yang Produktif sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan DAS secara Berkelanjutan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Program Pengembangan Kelembagaan DAS

Program Pengendalian Tata Air DAS PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengendalian Tata Air DAS Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk kelestarian air dan sumber air; Pengelolaan lahan kritis dengan bangunan sipil teknis sederhana, gully plug, rorak, pengaturan kontur; Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

PROGRAM DAN KEGIATAN 2. Program Pengembangan Kondisi Lahan sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan DAS secara Berkelanjutan Kegiatan : Pengelolaan DAS berbasis penataan ruang, yang sinergis antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan swasta) Mengembangkan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas, penataan fisik lahan dan lingkungan sosial masyarakat.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan lindung DAS Peningkatan produksi hasil hutan non kayu pada kawasan lindung Fasilitasi dan sosialisasi pengembangan Penyuluhan dalam paket teknologi konservasi tanah dan air

Lanjutan 4) Pengembangan kualitas SDM, membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan kontrol sosial terhadap pengelolaan lingkungan 5) Peningkatan dukungan swadaya masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 6) Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

4. Program Pengembangan Kelembagaan PROGRAM DAN KEGIATAN 4. Program Pengembangan Kelembagaan Koordinasi lintas sektor dan dengan lembaga non formal lainnya Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan, perkotaan dalam basis sistem agrobisnis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Membangun kerjasama keterpaduan dengan stakeholders untuk menangani sumber penyebab permasalahan lingkungan

ANALISIS PERAN DAN KELEMBAGAAN Partisipatif Aktif Para Pihak Stakeholder primer : Urusan Pengelolaan SDAir : Dinas/Instansi PSDA, BBWS Urusan Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan : Bappeda dan Instansi Tata Ruang Urusan Lingkungan Hidup : Instansi Lingkungan Hidup. Urusan Kehutanan : Dinas/Instansi Kehutanan, Perum Perhutani, BP DAS. Urusan Penyuluhan : Bakorluh/Bapeluh

ANALISIS PERAN DAN KELEMBAGAAN Stakeholder Sekunder : Urusan Pertanian: Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Urusan Koperasi dan UKM: Dindakop dan UMKM Urusan pemberdayaan: Bapermades Pihak Informal dalam Sinkronisasi Program Pengelolaan DAS Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian Kelompok Tani Media massa Ormas/LSM/Lembaga Donor

KEGIATAN NYATA DALAM MENDORONG SINKRONISASI PROGRAM PENGELOLAAN DAS

PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN KEHUTANAN YANG BERKUALITAS DALAM JUMLAH MEMADAI DAN MUDAH DIPEROLEH MASYARAKAT

2. PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN SISTEM PHBM

3. MENINGKATKAN TUTUPAN LAHAN MELALUI PERLUASAN HUTAN RAKYAT PADA KAWASAN LINDUNG

4. PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT KEMITRAAN (Kelompok Pengelola HR dengan Industri pengolah kayu)

5. PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT POLA AGROFORESTRY (Multi Strata Tajuk)

6. PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN HHBK

7. PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

8. IMPLEMENTASI IMBAL JASA LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN ANTARA HULU DAN HILIR DAS

TERIMA KASIH