KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Strategi Nasional Literasi Keuangan
PENGANTAR PERKOPERASIAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Dr. Ir. Marzan A. Iskandar KEPALA BPPT
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
Hubungan Antar Pemerintahan
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.
A DHI P UTRA A LFIAN D IREKTUR P EMBERDAYAAN K OPERASI DAN UKM 27 F EBRUARI 2014.
Disampaikan pada acara
Kuliah KS KEWIRAUSAHAAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
TEORI PENGELUARAN NEGARA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Teknis
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Dr. H. Mustika Lukman Arief, SE. MM.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Disampaikan oleh : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
By : Dr. Ir. F. Didiet Heru Swasono, M.P. SMT GASAL_2014/2015
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Modul / Tatap Muka 10 MENENGAH & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
GLOBALISASI dan DAMPAKNYA
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
Bahan tayang 3-4 Mei.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
KESIAPAN UMKM BABEL MENJALANKAN MEA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA Disampaikan oleh Edy Putra Irawady, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Pedagangan dalam workshop Kewirausahaan yang diiselenggarakan bersama antar Sinergi BIG, KADIN, DITJEN DIKTI, dan Universitas Udayana, Bali, 21 September 2010

2 Sumber: Sakernas , BPS

3

KUNCI: Bagaimana Mendukung Kewirausahaan? Alur Paparan KUNCI: Bagaimana Mendukung Kewirausahaan? 1 Perkembangan Supply dan Demand 2 Kondisi Ekonomi Terkini 3 Kebijakan Perekonomian dan Kewirausahaan 4 Industri Kuliner Sebagai Ekonomi Kreatif dan Selling Point Pariwisata 5 4

Bagaimana Mendukung Kewirausahan? Menjadikan kurikulum pendidikan yang diwajibkan sejak dini Membukan kesempatan internship Memberi penghargaan Mengurangi beban gangguan Menutup peluang menjadi pegawai Memberikan kondisi yang kondusif dan atraktif Mempromosikan kewirausahaan (sinerji penempaan, pembinaan, dan pengembangan)

Perkembangan Supply dan Demand Pengaruh Tertib Perdagangan Internasional Pengaruh Korporasi Pengaruh Teknologi (termasuk informasi) dan Inovasi (R&D) Pengaruh Perilaku Konsumen (lingkungan, kesehatan, keamanan, dsb) Pengaruh kebijakan nasional Perkembangan supply dan demand produk Indonesia

KONDISI EKONOMI TERKINI 7

Penciptaan Lapangan Pekerjaan di AS Ekonomi AS Tumbuh 3,2 % di Q1 2010 Penciptaan Lapangan Pekerjaan di AS Sumber: CNNFN Penjualan Retail AS Terus Mengalami Kenaikan 8

Kinerja Pasar Saham Satu Minggu Terakhir Bulan Mei Pasar Saham: Terkoreksi Dalam Lagi Kinerja Pasar Saham Satu Minggu Terakhir Bulan Mei

Kinerja Ekspor Indonesia Membaik Ekonomi Indonesia Tumbuh Kinerja Ekspor Indonesia Membaik sumber: Bloomberg

CEI Menunjukkan Aktivitas Perekonomian Belum Menurun Prospek Perekonomian Indonesia Masih Cerah CEI Menunjukkan Aktivitas Perekonomian Belum Menurun LEI Menunjukkan Prospek yang Cerah.

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN KEWIRAUSAHAN 12

Sasaran Pembangunan Ekonomi: Sektor Pengeluaran dan Produksi Sumber: Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. 13

Sasaran Kerangka Makroekonomi Sumber: Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. 14

Arah Pembangunan Nasional RPJP (2005 -2025) RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keunggulan kom-petitif perekono-mian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualias SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJMN 2005-2024, Undang- Undang No. 17 Tahun 2007

Pembangunan Nasional 2010-2014 Prioritas Bidang Ekonomi Peningkatan Investasi 1 Peningkatan Ekspor 2 Didukung Oleh: Peningkatan Daya Saing Pariwisata 3 Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Daya Beli Masyarakat 4 Pengembangan IPTEK Fokus Prioritas Keuangan Negara 5 Pembangunan SDM Stabilitas Moneter 6 Reformasi Birokrasi Stabilitas Sektor Keuangan 7 Reformasi Hukum Revitalisasi Industri 8 Pembangunan SDA dan LH Daya Saing Ketenagakerjaan 9 Pemberdayaan Koperasi & UMKM 10 Jaminan Sosial 11 Sumber: RPJMN 2010-2014

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kluster Program Bantuan Sosial Kluster program-Program Pemberdayaan Masy. Kluster Program UMKM untuk Kemandirian masy. Koord.: Kesra, Depsos,diknas, depkes Bappenas Koord.: Menko Perekonomian, Kop. & UKM Koord. : Menko Kesra, Bappenas “ Bantuan dan Perlindungan Sosial “ (PKH, Askeskin, Raskin, BOS, dll) “Pemberdayaan Masyarakat” (PNPM Mandiri) “Penguatan Kemandirian Masyarakat “ (Pengembangan UMKM) 8 program di 7 K/L (Depsos, Diknas, Depkes, Bulog, PU, DKP, Deptan) 17 program. Di 22 K/L Kredit UMKM tersebar di 17 K/L Sasaran : masy. miskin Sasaran : kelompok masy yg layak, sudah diberdayakan oleh PNPM dan hampir miskin serta nasabah UMKM Sasaran : Rumah Tangga Sangat Miskin 17 Sumber: Menko Kesra

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PRORAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KLASTER BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KLASTER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KLASTER PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL Wajib Belajar 9 tahun PPK Ketahanan Pemberdayaan Keluarga Pemberdayaan UMK PPKKK-UKM PROGRAM PINJAMAN LUNAK Pendidikan Menengah PPFM-BLPS P2DTK PKP PPKK-KOPERASI PPIKM Pendidikan Non-Formal SPKP PUAP PEM-SKK PERKASSA PPSDP BOS IUPHHK-HTI PPIP PUM-SHP P3KUM PPI-KT Jamkesmas Pembangunan Hutan Rakyat PISEW HKM PPP-GENDER PKF-PD PKH PWP - PWT P2KP PKP-TK P2WKSS KUBE RASKIN PLH Perkotaan PEMP PP-LTK PSPS-MBR RBP-UMKM PKPS BBM-IP Pengemb. Destinasi Unggulan Program Model Desa Prima PPIU-UKM PPL-LINGKUNGAN KUR PPKP P3MP PPSP-UKM PPEL PUIP DEP DIKNAS DEPKES DEPSOS BULOG DEP-PU DEPTAN BKKBN MENEG PP BPN MENPERA DEPERIND DEP. DAGRI DEPHUT DEPNAKER-TRANS MENEG LH DEP. BUDPAR DEPDAG MENEG PDT DKP MENEG KOP-UKM 18 KOMINFO B I

19

KOORDINASI PROGRAM KEWIRUSAHAAN Inpres 3/2006, 6/2007, dan 5/2008 Penghargaan, Standarisasi, Label, dan Branding Inkubator bisnis Pengembangan produk unggulan daerah OVOP Industri kreatif Pengembangan Model-model Kewirusahaan

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN ENTREPRENEURSHIP MODEL DIKLAT TERAPAN Inkubasi Bisnis Paket Pelatihan Kewirausahaan TOT (Training of Trainers) Industri Kreatif BLK 3. Pendidikan Kompetensi Solo Technopark Politeknik Batam Sekolah Bidan 4. Studi Perbandingan MODEL MERIT SYSTEM Kawasan outsourcing Pola Jababeka KEK Pengadaan/ Proyek Pemerintah/Int’l Pameran Tetap Pemberian Lokasi Pemasaran Packaging House MODEL KEMITRAAN PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) CSR Trading House Kolaborasi Bisnis: Peritel Modern dan UMKM Pemasok dan Industri MODEL PENGEMBANGAN POTENSI One Village One Product Klaster industri Kawasan Tertentu (Logistik, Wisata, Minapolitan, dll) Daerah Tertinggal Desa Mandiri Enerji Pasar Perbatasan 1 2 3 4 PENDUKUNG PELAKSANAAN PENGUATAN PERAN PI-UMKM : Penguatan Jejaring dan Portal Diseminasi Teknologi dan Temuan Inovatif; Inkubasi Bisnis; Pengembangan kapasitas Lembaga Intermediasi Pembinaan HKI; Promosi industri kreatif dan produk inovatif. PROGRAM PEMBIAYAAN KRISIS Perbankan Aksi Daerah Paket Pembiayaan Ekspor Penguatan Resi Gudang dan Resi Toko; Modal Ventura; KUR dan Keuangan mikro; Angel Capitalist Society PROMOSI QUICK WINS Gerakan ACI TTI Consolidated Container Informaton Damage Control Unit 4) PROGRAM KERJASAMA INTERNASIONAL : Export Lead to Poverty Reduction; Bilateral programs ASEAN. 21

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PEMBERDAYAAN UMKM Saudara Gubernur LEMHANAS dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka pemerintah sesungguhnya telah berketetapan untuk mendorong kewirusahaan sebagai upaya yang signifikan untuk menangulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkokoh stabilitas nasional. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 September 2010 MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PEMBERDAYAAN UMKM DR. SYARIF HASAN TERIMA KASIH