KEPEMIMPINAN DALAM PEMBANGUNAN

Daftar 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik (Political & Economic Risk Consultancy, 2010) Indonesia (terkorup) Kamboja (korup) Vietnam (korup) Filipina (korup) Thailand India China Taiwan 9. Korea 10. Macau 11. Malaysia 12. Jepang 13. Amerika Serikat (bersih) 14. Hong Kong (bersih) 15. Australia (bersih) 16. Singapura (terbersih) Survey ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan diberbagai aspek masih teramat lemah.

Definisi Kepemimpinan Menurut Ott (1996) kepemimpinan adalah proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Tiga elemen kepemimpinan (Locke, 1991):   Konsep relasi  Konsep proses Konsep pengaruh Kepemimpinan sebagai proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama (Locke, 1991).

Perbedaan Pemimpin & Manajer (Warren Bennis, 1994) Seorang inovator Kreatif & original Mengembangkan organisasi Berfokus pd orang Menginspirasi kepercayaan & komitmen Wawasan jangka panjang Bertanya apa & mengapa Melihat horizon Menantang status quo & memberi perubahan Melakukan sesuatu yg benar Seorang administrator Peniru Mempertahankan sistem Berfokus pd sistem Mengendalikan kotrol & pengawasan Wawasan jangka pendek Bertanya bgmn & kapan Melihat bottom line Menerima & mempertahankan status quo Melakukan sesuatu dg benar

Pemimpin dituntut untuk berkarakter kharismatik Agent of Change Confidence Mampu melakukan tugas kepemimpinan scr maksimal & mjd pemimpin yg mampu membawa perubahan bukan melalui janji-janji dan imbalan Visi jelas & misi ideal Pemimpin dituntut untuk berkarakter kharismatik Burn (1978) & Bass (1985) Pemimpin kharismatik Keyakinan kuat Peka lingkungan etcetera

Kepemimpinan Nasional (Lemhanas, 2009) Kepemimpinan nasional dapat diartikan sebagai kelompok pimpinan bangsa pada segenap strata kehidupan nasional didalam setiap gatra (Asta Gatra) pada bidang/sektor profesi baik di supra strutur, infra struktur, dan sub struktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang. Kepemimpinan nasional dapat pula diartikan sebagai seseorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk empowerment all resources bangsa menuju tercapainya cita-cita nasional sesuai moral dan etika Pancasila dan UUD 1945 ditengah perubahan dunia.

Cita-cita Fakta Namun demikian, berbagai gambaran yang ada menunjukkan bahwa proses demokratisasi yg berlangsung selama ini belum menunjukkan dampak positif beriringan dengan pembangunan ekonomi nasional. Upaya meningkatkan kualitas demokrasi melalui otonomi daerah yg sedang berlangsung pun terbukti tidak banyak membantu meningkatkan kualitas tata pamong pemerintahan yang baik. Dalam konteks Indonesia saat ini kepemimpinan nasional dilaksanakan dengan berdasarkan pd semangat mewujudkan demokratisasi & otonomi daerah. Keduanya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kualitas bangsa yang antara lain dilihat dari peningkatan kualitas pembangunan nasional & distribusi hasil-hasilnya.

Faktor Penyebab Belum Optimalnya Demokratisasi Indonesia (Hamid, 2012) Proses demokratisasi yang berlangsung baru dlm tahap seremoni demokrasi yang mewujud dalam sebuah proses pemilihan yang melibatkan seluruh rakyat dan terbentuknya pemerintahan. Sedangkan tahapan lanjutan dari proses demokratisasi tidak berjalan dengan baik. Akibatnya pemerintah gagal mengatur dan mendistribusikan kekuasaan untuk kepentingan rakyat.  Belum siapnya pranata dan institusi politik, pemerintahan, dan ekonomi dengan sistem demokrasi sehingga belum memungkinkan terjadinya partisipasi aktif dalam proses demokratisasi yang memberi peluang bagi peningkatan kualitas kehidupan. Demokrasi yang berlangsung baru sebatas demokrasi elitis yang melibatkan sejumlah kecil pimpinan politik dan belum melibatkan rakyat secara keseluruhan.

Problema Paradigmatik dalam Kebijakan Pemda Selama masa awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, masih terdapat masalah paradigmatik dalam mainstrean kebijakan pemerintah daerah, terkait pilihan kebijakan ekonomi. Sebagian besar pemerintah daerah masih terjebak pada paradigma pembangunan yg mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan besarnya pendapatan daerah sebagai lokomotif kebijakan. Akibatnya pemerintah daerah kembali terjebak pada paradigma pembangunanisme di masa lalu yang antara lain dilihat dari tujuan pembangunan yang difokuskan hanya pada raihan makro ekonomi, yaitu pertumbuhan dan peningkatan keuangan daerah.

Multiplier Effect Problema Paradigmatik dalam Kebijakan Pemda Dengan alasan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah seringkali hanya mengarahkan kebijakan ekonominya pada usaha memperoleh dan menyerap investasi ke daerahnya, dan kerap melupakan bahwa mengembangkan ekonomi rakyat pada dasarnya juga merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah yang lebih riil. Kesalahan paradigma ini juga menyebabkan konsentrasi pemerintah hanya tertuju pada penguatan sektor ekonomi besar yang dalam penilaian kasar lebih menjanjikan hasil berupa penyerapan tenaga kerja per unit usaha dan memberikan pendapatan yang besar melalui pajak. Padahal jika merujuk pada realitas sesungguhnya pilihan semacam ini sangatlah bias mengingat peran ekonomi yang tidak kalah penting sebenarnya juga diberikan usaha kecil dan menengah.

Besar 0.2 108 9.6 Menengah 0.7 19 5.9 Kecil 15.8 3 21.9 Mikro 83.3 2 Jumlah Usaha, Tenaga Kerja/Unit dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia SKALA PROSENTASE JUMLAH USAHA TENAGA KERJA PER UNIT PROSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA Besar 0.2 108 9.6 Menengah 0.7 19 5.9 Kecil 15.8 3 21.9 Mikro 83.3 2 62.5 Sumber: Survei Ekonomi, 2006

Dengan demikian, idealnya kepemimpinan nasional mau dan mampu merubah paradigma pembangunannya dengan juga memilih pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakannya. Penguatan ekonomi rakyat, akan ikut membantu membangun struktur industri yang ideal di Indonesia.

Urgensi Penerapan Auntabilitas Publik Dalam Kepemimpinan Nasional (Hamid, 2012) Penyadaran kepada publik akan hak atas informasi pemerintahan dan kewajiban untuk memanfaatkannya dalam fungsi kontrol. Penguatan dan perluasan informasi pemerintahan kepada publik Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan kepemimpinan nasional Reformasi perundangan di bidang kebijakan publik yang memungkinkan terbukanya informasi bagi publik atas aktivitas pemerintahan. Adanya perubahan paradigma secara menyeluruh dalam proses kepemimpinan nasional

Alhamdulillah Semoga Bermanfaat