Prinsip – Prinsip MBS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
HOW TO DEVELOP THE SCHOOL COMMUNITY
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Pelayanan Standard Minimun
GOOD GOVERNANCE.
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KEPEMIMPINAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENUNJANG FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN Di Susun Oleh: Hadi Prana Abadi Tulus Suratno Lizza.
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Mutu Pendidikan => Rendah
PELATIHAN MBS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN Pelaksanaan : 16 – 18 Mei 2009.
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
A. KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
Kebijakan program BINTEK pengembangan kpt dalam rangka PENINGKATAN MUTU pendidikan tinggi STKIP MUHAMMADIYAH SORONG, 7-9 JUNI 2017.
Penguatan Pendidikan Karakter
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PEMIMPIN VISIONER.
Peningkatan Layanan Pendidikan
Sistem Informasi Manajemen
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP SMP MENUJU SNP
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
dan Desentralisasi Pendidikn
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN
Keuangan Sekolah/Madrasah
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LPKS-Maimun Abdul Hanan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Memenuhi Salah Satu Tugas Kelompok pada Mata Kuliah Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar) Menjadi.
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Prinsip – Prinsip MBS

Empat Prinsip MBS Otonomi sekolah, Fleksibilitas, Partisipasi untuk mencapai – Sasaran mutu sekolah.

Prinsip Otonomi Sekolah Diartikan sebagai kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri (pengelolaan mandiri). Artinya sekolah mempunyai keleluasaan dalam melaksanakan program-programnya tanpa arahan, petunjuk dan instruksi dari atas.

Tolok Ukur Utama Kemandirian Kemadirian program sekolah Kemandirian pendanaan Dalam arti kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah (sustainabilitas).

Lanjutan… Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Dukungan yang Diperlukan Kepala sekolah harus memiliki : Kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, Kemampuan berdemokrasi, Kemampuan menghargai pendapat orang lain, Kemampuan memobilisasi sumber daya,

Lanjutan… Kemampuan memilih cara prlaksanaan terbaik, Kemampuan berkomunikasi yang efektif, Kemampuan memecahkan permasalahan, Kemampuan adaptif & antisipatif, Kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, Kemampuan memberdayakan guru untuk melakukan otonomi pembelajaran .

Prinsip Fleksibilitas Merupakan keluwesan yang diberikan kepala sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Sarana/prasarana

Lanjutran… Dengan keluwesan sekolah yang lebih besar, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya. Sekolah lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi.

Implementasi Fleksibilitas Dalam Pembelajaran Guru profesional memiliki kewenangan untuk memilih, menentukan metode, alat dan sumber belajar yang diyakini efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan ia akan mempertanggungjawabkan.

Prinsip Partisipasi Penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik. Warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Manfaat Prinsip Partisipasi Akan mampu menciptakan: Keterbukaan (transparansi) dalam program dan pendanaan. Kerja sama yang kuat, karena adanya hubungan yang kuat antara warga sekolah dan masyarakat serta adanya keasdaran bahwa output sekolah merupakan hasil kolektif teamwork yang kuat dan cerdas

Lanjutan… Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban sekolah pada masyarakat & pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Akuntabilitas harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar komoetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana & prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Lanjutan… Demokrasi pendidikan, yaitu kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak, asasi, serta kewajiban dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Prinsip Pencapaian Mutu Pendidikan Mutu pendidikan merupakan sasaran MBS. Artinya upaya peningkatan mutu pendidikan pada level sekolah harus berangkat dari potensi diri sekolah dan berbagai aspeknya, sehingga peningkatan mutu pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah yang dapat dicapai dalam satu kali program saja, tetapi harus dilaksanakan secara bertahap, direncanakan, dan dilaksnakan dengan sungguh-sungguh.

Yowis.. Masa depan mu ditanganmu sendiri !!