SEKRETARIS JENDERAL RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT, JAKARTA 2-3 MARET 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN AEK NAULI
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
IMPROVING THE ENABLING ENVIRONMENT FOR SUGAR AND BIOETHANOL INDUSTRY COMPETITIVENESS Oleh : SUBIYONO Direktur Utama PTPN X (Persero) Jakarta, 21 Mei 2011.
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Oleh Baharuddin Nurkin
KABUPATEN BULELENG By: ADITYA ARGASIWI ( )
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Workshop Rehabilitasi & Rekonstruksi Usaha Peternakan Sapi
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
KABUPATEN CIAMIS Drs. H. KUSDIANA, MM Bappeda Ciamis
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
RANCANGAN RPJMN BIDANG KEHUTANAN
Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Rakyat
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
Disampaikan pada acara :
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
RENCANA KERJA KEGIATAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Hutan Desa (HD).
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
FORUM PERANGKAT DAERAH JAWA BARAT 2019
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

SEKRETARIS JENDERAL RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT, JAKARTA 2-3 MARET 2015 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSIAPAN KERJA TAHUN 2015 : DALAM HARMONISASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT TN. Taka Bonerate

BAGAIMANA STATUS TATA KELOLA HUTAN?   2009 2014 KAWASAN HUTAN YANG SUDAH DITETAPKAN 12% 58,8% LAJU DEFORESTASI 0,83 juta ha/tahun 0,61 juta ha/tahun JUMLAH HOT SPOT 2005-2009 Rerata 58.890 titik 2010-2014 Rerata 22.500 titik LUAS HUTAN DAN LAHAN KRITIS 30,1 juta ha 27,2 juta ha PRODUKSI KAYU Hutan alam 4,8 juta m3 Hutan alam 5 juta m3 Hutan tanaman 19 juta m3 Hutan tanaman 26,67 juta m3 Hutan rakyat 3,2 juta m3 Hutan rakyat 3,93 juta m3 PRODUKSI INDUSTRI PRIMER Kayu gergajian 0,7 juta m3 Kayu gergajian 1,18 juta m3 Pulp 4,7 juta ton Pulp 5,42 juta ton Veneer 0,7 juta m3 Veneer 0,9 juta m3 Kayu lapis 3,0 juta m3 Kayu lapis 3,2 juta m3 PRODUKSI HHBK Sutera alam 19.214,66 ton Sutera alam sebesar 18.713 ton Lebah madu 1.931,62 ton Lebah madu 160.213 ton Rotan 12.000 ton Rotan 269.870 ton EKSPOR KAYU US$ 1.628.108.434 US$ 6.078.187.543,74 PNBP Rp. 2,39 trilyun Rp. 3,3 trilyun PDB Harga berlaku Rp.44,952 Trilyun Harga Berlaku Rp. 56,994 Trilyun Harga konstan Rp. 16,793 Trilyun Harga konstan Rp. 17,442 Trilyun

CAPAIAN RPJMN 2010-2014 : PRIORITAS NASIONAL FOKUS PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN STATUS PERUBAHAN IKLIM Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun Target : 2,5 juta ha Capaian : 3,5 juta ha tercapai Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh Angka 2009 : 0,83 juta ha/tahun Angka 2014 : 0,61 juta ha/tahun PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun Angka 2009 : 58.890 titik Angka 2014 : 21.235 titik Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya Target : 11 DAS Capaian : 11 DAS PENANGGULANGAN BENCANA Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi Target : 33 provinsi Capaian : 33 provinsi

CAPAIAN RPJMN 2010-2014 : PRIORITAS BIDANG   INDIKATOR CAPAIAN STATUS PENGELOLAAN SDA DAN LH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI Fokus : peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri Produksi kayu 50,20 juta m3 tercapai Nilai ekspor kayu US$ 6,078 milyar Volume ekspor kayu sebesar 3,25 juta m3 Luas penetapan areal kerja untuk pembangunan HKm dan HD 1,74 juta ha Luas hutan rakyat yang dibangun 250.000 ha PNBP di sektor kehutanan Rp. 3,3 trilyun Fokus : prioritas peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian,perikanan dan kehutanan Produksi kayu olahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 24,29 juta m3

CAPAIAN RPJMN 2010-2014 : PRIORITAS BIDANG   INDIKATOR CAPAIAN STATUS PENGELOLAAN SDA DAN LH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : prioritas peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah kerjasama kemitraan sebanyak 50 kerjasama tercapai Penyelenggaraan Diklat Aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 15.000 orang Fokus : pemantapan kawasan hutan Penataan batas 63.000 km Operasionalisasi KPH 120 unit Fokus : konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat Areal konflik yang diselesaikan seluas 26.559,70 ha Fokus : peningkatan fungsi dan daya dukung DAS Jumlah KBR yang dibangun 38.390 unit Sumber benih baru seluas 6.000 ha Fokus : pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna 25 judul

STRATEGI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keuanggulan sumberdaya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PENDIDIKAN KEDAULATAN PANGAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN KESEHATAN KEMARITIMAN ANTAR WILAYAH PERUMAHAN PARIWISATA DAN INDUSTRI KONDISI PERLU KEPASTIAN HUKUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN POLITIK DAN DEMOKRASI TATA KELOLA DAN RB QUICK WIN DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

BAGAIMANA KEDEPAN? 13 PROGRAM, 96 KEGIATAN RANTAI NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT BERADA PADA SELANG 66,5 - 68,5 KONTRIBUSI SUMBERDAYA HUTAN PADA PDB NASIONAL MENINGKAT DIBANDING BASIS DATA TAHUN 2014  MENINGKATKAN KUALITAS UDARA (beban pencemaran udara turun) MENINGKATKAN KUALITAS AIR (BOD, KRS, baku mutu naik kelas II) MENINGKATKAN TUTUPAN HUTAN (rehabilitasi di dalam KPH, HKm, HD, HTR, HR) RANTAI NILAI KINERJA KEMENTERIAN MENINGKATKAN EKSPOR KAYU (Eksport kayu meningkat sebesar US$ 32,5 ditahun 2019) MENINGKATKAN EKSPOR HASIL HUTAN SELAIN KAYU (Eksport TSL sebesar Rp. 25 Trilyun) MEMPERTAHANKAN HUTAN KONSERVASI, PRODUKSI DAN LINDUNG (Pengelolaan 50 TN dan operasionalisasi 600 KPH) MENURUNKAN DEGRADASI HUTAN (Kawasan hutan dipertahankan diakui secara legal dan aktual, mengelola hutan produksi-lindung-konservasi, luas dan frekuensi kebakaran-penebangan-perambahan turun setiap tahun, jumlah klaim tenurial turun setiap tahun) MENINGKATKAN LUAS TUTUPAN HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN (ekosistem esensial dan bernilai konservasi tinggi meningkat setiap tahun) MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI SEJUMLAH KOTA DAN KECAMATAN (Jumlah kota/kab yang menerapkan skenario akibat dampak perubahan iklim) MENINGKATKAN AKSES PENGELOLAAN HUTAN KEPADA MASYARAKAT (Luas area terkait akses masyarakat untuk mengelola HKm, HR, HD, hutan adat, HTR serta kemitraan seluas 12,7 juta ha) KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA ALAM MENINGKAT SETIAP TAHUN  KINERJA UNIT KERJA ESELON I PELAYANAN : SEKRETARIAT JENDERAL PELAYANAN : INSPEKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAS DAN HUTAN LINDUNG KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SEMI PELAYANAN : PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENEGAKAN HUKUM PERENCANAAN INTERNALISASI, EFISIENSI, EFEKTIF DAN BERKEADILAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SDA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BAGAIMANA KINERJA 2015? Indeks kualitas udara minimal 81 SASARAN STRATEGIS 2015-2019 INDIKATOR CAPAIAN 2015 PROGRAM 1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT BERADA PADA SELANG 66,5 - 68,5 Indeks kualitas udara minimal 81 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Indeks kualitas air minimal 55 Indeks tutupan lahan minimal 62 PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG Persentase timbulan sampah yang terkelola sebesar 18% atau 13,5 juta ton PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 Persentase tingkat konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton di tahun 2013 turun sebesar 10% PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 2. KONTRIBUSI SUMBERDAYA HUTAN PADA PDB NASIONAL MENINGKAT DIBANDING BASIS DATA TAHUN 2014 Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman minimal 31,6 juta m3 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN Nilai eksport produk kayu sebesar US$ 6,95 miliar Nilai eksport pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting minimal sebesar Rp. 5 trilyun

BAGAIMANA KINERJA 2015? SASARAN STRATEGIS 2015-2019 INDIKATOR CAPAIAN 2015 PROGRAM 3. KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA ALAM MENINGKAT SETIAP TAHUN Persentase peningkatan populasi dari 25 spesies terancam punah sesuai red list IUCN sebesar 2% KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Jumlah KPH yang terbangun dan beroperasi sebanyak 109 KPH di hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi non taman nasional PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN Luas areal yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 2,54 juta ha PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Jumlah kelompok tani desa hutan yang meningkat kapasitasnya dari tingkat pemula ke tingkatan madya sebanyak 600 unit PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun 10% dari basis data tahun 2014 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Persentase kawasan hutan yang ditetapkan minimal sebesar 65% Jumlah das yang nilai BOD dan koefisien regim sungai nya turun sebanyak 5 das PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% dari kedalaman danau sebanyak 1 danau Presentase penurunan jumlah hot spot di sumatera, kalimantan dan sulawesi sebesar 2% dari batas toleransi PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

BAGAIMANA KINERJA 2015? SASARAN STRATEGIS 2015-2019 INDIKATOR CAPAIAN 2015 PROGRAM SASARAN PENGUNGKIT : MEMPERTAHANKAN WTP, MENINGKATKAN NILAI SAKIP Nilai SAKIP kementerian minimal 70 point PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LHK Opini WTP untuk laporan kementerian DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Sebanyak 1.500 pegawai kementerian meningkat kompetensinya PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Persen capaian paket iptek untuk meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan sebesar 20% PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM DAN ANGGARAN 2015 PROGRAM Rp. Milyar 1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 1.120,316 2. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LHK 63,634 3. PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN 510,525 4. KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM 1.547,011 5. PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG 1.088,273 6. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN 570,449 7. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 126,009 8. PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 133,290 9. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 153,483 10. PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 308,158 11. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 212,431 12. PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 444,447 13. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI 389,805

APA PERAN YANG PERLU DITINGKATKAN? Memenuhi kinerja Kementerian Menyiapkan mekanisme perbaikan administrasi 2010-2014 Mendekatkan keterkaitan antara perbaikan administrasi dengan kinerja tapak 2015-2019 PERTANYAAN PENTING : JIKA LAPORAN KEUANGAN SEMAKIN BAIK KUALITASNYA, APAKAH HUTAN SEMAKIN LESTARI?

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keuanggulan sumberdaya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PENDIDIKAN KEDAULATAN PANGAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN KESEHATAN KEMARITIMAN ANTAR WILAYAH PERUMAHAN PARIWISATA DAN INDUSTRI KONDISI PERLU KEPASTIAN HUKUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN POLITIK DAN DEMOKRASI TATA KELOLA DAN RB QUICK WIN DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

TERIMA KASIH TN. Taka Bonerate

BAGAIMANA CARA MENDEKATKAN KETERKAITAN ANTARA PERBAIKAN ADMINISTRASI DENGAN KINERJA TAPAK? PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERDASARKAN KONDISI TAPAK KINERJA MENUNJUKKAN PERUBAHAN DI TINGKAT TAPAK DENGAN BASIS DATA YANG JELAS MENDEKATKAN KETERKAITAN ANTARA PERBAIKAN ADMINISTRASI DENGAN KINERJA TAPAK PLANNING ORGANIZING ACTUATING CONTROLING MEMBANGUN SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI DAN SPASIAL MENGORGANISASIKAN KEGIATAN PADA KESATUAN LOKUS, SEHINGGA TERLIHAT SINERGITAS DAN PERUBAHAN YANG INGIN DILAKUKAN MEMENUHI KINERJA DENGAN ORIENTASI HASIL