Model-model Hubungan Industrial P3PHK (Kuliah II) Model-model Hubungan Industrial copyright by dhoni yusra

copyright by dhoni yusra Teori Pola Hubungan Pola Hubungan Harmonis (harmonie model) Pola hubungan yang bersifat permusuhan (conflict model) Pola hubungan koalisi (coalitie model) copyright by dhoni yusra

Pola Hubungan Harmonis Ciri-cirinya : Dalam hubungan yang harmonis para pihak tidak memiliki kebebasan-kebebasan, para pihak dibatasi oleh pemerintah melalui ketentuan hukum yang bersifat represif Pola hubungan yang harmonis memaksa hubungan kerjasama (konsesus) dengan cara melarang terjadinya pemogokan Para pihak diwajibkan menggunakan penyelesaain secara damai dan melarang penggunaan cara-cara paksa (mogok atau lock out) copyright by dhoni yusra

copyright by dhoni yusra Pola Hubungan Konflik Ciri-cirinya : Para pihak diberi kebebasan untuk menetukan berbagai ketentuan perburuhan/ ketenagakerjaan. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam managani masalah perburuhan Konsensus yang dicapai merupakan hasil konflik yang terjadi anatara pengusaha dan pekerja. Konsesnsu muncul apabila ada konflik sebelumnya Adanya jaminan penuh atas hak untuk melakukan mogok bagi kaum pekerja/ buruh bila tidak berhasil menyelesaikan perselisihan secara damai copyright by dhoni yusra

copyright by dhoni yusra Pola Hubungan Koalisi Ciri-cirinya : Para pihak tetap memiliki kebebasan, dan peran pemerintah adalah membantu menciptakan institusi, dan regulasi Konsensus adalah kehendak para pihak, bukan pemerintah yang didorong dari institusi. Munculnya konsensus bukan karena dipaksa Para pihak yang berselisih mengupayakan damai dengan tidak menutup kemungkinan upaya paksaan (seperti mogok atau lock out) copyright by dhoni yusra

copyright by dhoni yusra Semakin besar peranan pemerintah dalam pola perburuhan, maka model pola hubungan perburuhan menjadi pola hubungan yang harmonis. Semakin longgar peran pemerintah menuju pada pola hubungan koalisi, semakin kecil menjadi hubungan konflik Pola hubungan perburuhan di suat7u negara umumnya ditentukan dari paham atau faktor ideologi suatu negara copyright by dhoni yusra

Pola Hubungan di Indonesia Hubungan Industrialis Pancasila, yang lahir dari Lokakarya Nasional yang dislenggarakan dari tangga 4 s/d 7 Desember 1974. Hubungan Industrialis Pnacasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (buruh/pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila Pancasila dan UUD 1945, dan tumbuh serta berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia copyright by dhoni yusra

copyright by dhoni yusra Pola ini menganut prinsip kemitraan, yaitu : Pekerja dan pengusaha merupakan teman seperjuangan dalam proses produksi, artinya keduanya wajib bekerja sama serta saling bantu dalam kelancaran usaha dengan meningkatkan produksi Pekerja dan pengusaha merupakan teman seperjuangan dalam membagi keuntungan yang berarti keuntungan yang diterima pengusaha dapat dinikmati untuk keejahteraan pekerja Pekerja dan pengusaha merupakan teman seperjuangan dan bertanggung jawab kepada : Tuhan yang Maha Esa Bangsa dan negara Masyarakat sekelilingnya Keluarga Perusahaan tempat bekerja copyright by dhoni yusra

copyright by dhoni yusra Optimalisasi HIP Pemberdayaan Lembaga Bipartit dan Tripartit Pembentukan PKB Pembentukan Lembaga peradilan perburuhan Pembaharuan peraturan perundang-undangan copyright by dhoni yusra

Pola Hubungan lain yang ada di dunia Hubungan Indstrial berdasarkan Demokrasi Liberal Hubungan Industrial berdasarkan Perjuangan Kelas Hubungan Industrial yang didasarkan pada ajaran sosial Rerum Novarum, yang berpandangan bahwa pertentangan kelas dalam masyarakat tidak bersifat abadi, karena itu perlu diupayakan kerjasama Hubungan Industrial atas dasar komitmen seumur hidup (Life long employment) seperti di Jepang copyright by dhoni yusra

7 prinsip yang dianut untuk mewujudkan Industrial peace Freedom of association Collective bargaining Conciliation and arbitration Consultation and cooperation at the level undertaking Communications within undertaking Grievance settlement Termination of employment copyright by dhoni yusra