REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL Jakarta, 2 Februari 2015

REFORMASI BIROKRASI

Latar Belakang Reformasi Birokrasi Nasional Krisis ekonomi 1998 Reformasi Nasional TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Inpres No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Perpres No 7 tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Latar Belakang Reformasi Birokrasi Kemenkeu Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU No. 17 Th. 2003 Tentang Keuangan Negara UU No. 1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Visi Dan Misi Kementerian Keuangan Reformasi Birokrasi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Peningkatan Kinerja, Peningkatan Pelayanan & Peningkatan Kepercayaan Publik

Landasan Hukum Reformasi Birokrasi RPJPN 2005-2025 RPJMN 2010-2014 UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 (tgl 5 Februari 2007): “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya” PERPRES NO 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2010 – 2014 (tgl 20 Januari 2010) : Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui : “pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi”.

9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Kepercayaan Publik Pelayanan Publik Peningkatan Kinerja Good Governance 9 Program KemenPAN RB (8 Area Perubahan + Monev) 1 Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 4 Penataan Tatalaksana 5 Penataan Sistem SDM Aparatur 6 Penguatan Pengawasan 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9 Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Peningka- tan Disiplin & Manaje- men SDM Penataan Organi-sasi Penyempur naan Proses Bisnis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada prinsipnya telah dilaksanakan sejak tahun 2002, dan dilaunching pada tahun 2007 sebelum adanya kebijakan nasional mengenai 8 Area Perubahan; Sejak tahun 2012 Program RB Kemenkeu telah disesuaikan dengan RB Nasional Pada prinsipnya 8 Area Perubahan yang dicanangkan oleh Kementerian PAN-RB dapat tercakup dalam 3 Pilar Reformasi Birokrasi. Remunerasi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKEU BEBERAPA CONTOH CAPAIAN Skor 91,21 (Sangat Baik) hasil quality assurance Reformasi Birokrasi oleh BPKP; Predikat A untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2011 bersama-sama dengan KPK dan BPK; Opini WTP dari BPK terhadap LKPP Kementerian Keuangan; Indeks Kepuasan Masyarakat 3,91 skala 5; Peningkatan Penerimaan Pajak dari Rp176 triliun (2002) menjadi Rp742 triliun pada tahun 2011 dan Rp980,1 triliun pada tahun 2012; Predikat Best Sovereign Bond dan Borrower of the year 2011 dari Majalah Finance Asia; Mencapai Rating Investment Grade juga di tahun 2011; Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2012 adalah 94,78 (sangat baik). Kementerian Keuangan tidak berpuas diri dan terus bertekad untuk meningkatkan capaian/kinerja dan outcome dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan

TANTANGAN BAGI KEMENTERIAN KEUANGAN Dalam The Archipelago Economy : Unleashing Indonesia’s Potential Saat ini Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan diperkirakan akan terus berkembang; Jejak rekam ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat luar biasa; Indonesia berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia, Ekonomi Indonesia akan mengalahkan Jerman dan Inggris dan hanya berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil dan Rusia. Tantangan Ke Depan Menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; Meningkatkan ekspor, menjaga neraca pembayaran internasional, dan menjaga kepercayaan investor asing; Mewujudkan kemandirian ekonomi  antara lain melalui peningkatan tax ratio, peningkatan/penggalian PNBP, penurunan rasio utang, peningkatan PDB, mendorong peningkatan ekspor; Menjaga isu-isu pemerataan dan keseNjangan sosial  antara lain melalui dana perimbangan yang adil , proporsional, dan demokratis, penerapan pajak progresif, dll; Penerapan sistem penganggaran yang lebih sederhana dan berbasis kinerja untuk mendorong laju perekonomian nasional; Pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

TAHAPAN, ELEMEN DAN UNIT FOKUS PROGRAM TK Tahap I (Fase diagnostik) April – Juli 2013 Tahap II (Fase Penyusunan Rencana Strategis) Juli – Desember 2013 Fase Implementasi (dilakukan secara mandiri mulai tahun 2014) ELEMEN Proses bisnis dan model operasional; Kapasitas, kapabilitas, struktur organisasi; Tata kelola, risiko dan kepatuhan; Teknologi informasi dan komunikasi; Manajemen SDM; Peraturan perundang-undangan; Manajemen perubahan dan komunikasi UNIT FOKUS Pada hakekatnya mencakup seluruh unit eselon I, dengan titik berat pada Setjen, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran

VISI DAN MISI BARU KEMENKEU “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21” MISI Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. MISI

PROGRAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Destination Statement Kementerian Keuangan setelah Program Transformasi Kelembagaan: Peningkatan rasio pajak berdasarkan model OECD dari kisaran 15% menjadi 19 % terhadap PDB. Peningkatan rasio penyerapan anggaran menjadi sekitar 95%. Opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan. Peningkatan kepuasan pengguna layanan Kemenkeu dari 3,91 (skala 5) menjadi 4,2 (skala 5).

CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE (CTO) PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) PELAKSANA PROGRAM TK CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE (CTO) KEMENKEU UNIT ESELON I PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL

VISI DAN MISI BARU SETJEN Menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan Mempertahankan ambisi yang tinggi bagi unit SetJen Menekankan Kemenkeu sebagai stakeholder utama Misi Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan; Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja; Menyediakan sumber daya manusia yang terbaik di kelasnya; Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi sempurna Menyediakan layanan sentra korporat yang efisien Menggeser fokus ke kegiatan-kegiatan 5 tahun mendatang Menetapkan benchmark yang tinggi

DESTINATION STATEMENT TK SETJEN Sentra korporat akan difokuskan kembali untuk menyediakan keahlian strategis, layanan efisien, dan memberdayakan unit Eselon I di seluruh 8 fungsi inti korporat. Pengelolaan kinerja yang dipandu pimpinan akan direvitalisasi melalui IKU-IKU yang dirampingkan dan penerapan dialog kinerja model baru bagi 200 Eselon I/Eselon II. Kegiatan-kegiatan utama SDM akan berlangsung 10-30% lebih cepat dan lebih efektif melalui penyempurnaan dalam struktur, proses, TI, dan kapabilitas pegawai yang khas. 100% jabatan strategis akan diisi melalui upaya-upaya terobosan bagi program-program SDM seperti perencanaan suksesi, perekrutan tenaga profesional eksternal, dan talent pool.

8 FUNGSI INTI SETJEN

8 INISIATIF KESETJENAN

INISIATIF-INISIATIF TIK

Menciptakan budaya talent INISIATIF SDM DAN LATAR BELAKANG Kebutuhan akan proses seleksi pemimpin yang lebih holistik dan transparan Kelebihan/kekurangan suplai kandidat suksesor dalam Unit Eselon I utama E Kebutuhan Memenuhi syarat A Calon yang dibutuhkan vs. calon yang memenuhi syarat1 (level Es. 4) Melibatkan dan menghubung-kan pegawai Merencanakan kebutuhan pegawai DJA 324 D G 1,677 DJP 6,763 Menciptakan budaya talent B 878 Menumbuh-kembangkan pemimpin DJBC 1,214 Minimnya keterkaitan antara kinerja individu dengan penghargaan Memperoleh dan memperta-hankan orang yang tepat 840 DJPB 1,435 C 709 DJKN 753 Peluang karier Kemenkeu mempromosikan para pegawai berdasarkan pencapaian mereka, N= 24,137 Mengevaluasi dan menghargai kinerja 116 SEKJEN 415 F Memperkuat kapabilitas SDM Kebutuhan yang mendesak akan pro-hire eksternal untuk pengisian posisi fungsional yang strategis1 Netral 25 Potensi untuk memperkuat peran SDM sebagai mitra strategis bagi Kemenkeu 50 Setuju 25 1864 Total pro-hire yang dibutuhkan Tidak setuju 1,106 Auditor pajak yang dibutuhkan Gabungan peran operasional vs strategis SDM sentral Potensi pemberdayaan Ditjen dengan alokasi SDM yang lebih besar 263 Pakar hukum yang dibutuhkan Hanya 50% responden yang setuju 80 IT programmers … 1 Berdasarkan permintaan awal yang diperoleh dalam MiniLab dari Ditjen-Ditjen dan unit-unit Es. 1

Menciptakan budaya talent Tema Utama Transformasi Kelembagaan Area SDM Dari Menjadi A Perencanaan pegawai kurang aligned dengan strategi organisasi dan berfokus pada prakiraan kebutuhan rekrutmen Perencanaan strategis pegawai terstandardisasi [yang mengoptimalkan pemenuhan akan kebutuhan pegawai pada tiap jenjang] E A Melibatkan dan menghubungkan pegawai Merencana-kan kebutuhan pegawai B Menggeneralisasi upaya rekrutmen untuk memenuhi gap pegawai Terobosan upaya rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan Kemenkeu D G B Menciptakan budaya talent Menum-buhkem-bangkan pemimpin Memper-oleh dan memperta-hankan orang yang tepat C Sistem penilaian kinerja berorientasi proses dengan penilaian kinerja minimum Sistem penilaian kinerja berorientasi outcome dengan kaitan yang jelas atas kinerja perorangan dengan rewards dan konsekuensi C Mengevaluasi dan menghargai kinerja D Dianggap tidak transparan dengan minimnya kaitan pada strategi Pengembangan kepemimpinan dan proses seleksi yang strategis, top-team-led dan transparan F Memperkuat kapabilitas SDM F Berperan sebagai ‘mitra strategis’ dengan berfokus pada kegiatan strategis yang memiliki nilai tambah Fokus pada kegiatan operasional dan administratif

Framework Transformasi Kelembagaan Area SDM (Timeline)

Nilai Tambah Implementasi Transformasi Kelembagaan Bidang SDM Bagi Pegawai Perencanaan kebutuhan pegawai A Terdapat keseimbangan komposisi SDM dalam unit-unit kerja di lingkungan Kemenkeu, baik secara jumlah, kualifikasi dan kompisisi sehingga antara tuntutan produktivitas dan kualitas kerja dengan beban kerja akan lebih berimbang Memperoleh dan mempertahankan pegawai yang tepat Proses rekrutmen regular dan pro hire mampu menghadirkan pegawai baru yang fit dengan kebutuhan organisasi yakni memiliki kompetensi tinggi dan meyakini nilai yang sejalan dengan nilai-nilai kemenkeu. Kemudian pegawai baru Kemenkeu tersebut akan menjadi input yang berkualitas sebagai peer dan anggota tim kerja yang mampu menciptakan suasana kerja yang produktif dan kondusif yang akan selalu ditingkatkan kapasitasnya melalui proses pengelolaan SDM end to end. B

Nilai Tambah Implementasi Transformasi Kelembagaan Bidang SDM Bagi Pegawai Mengevaluasi dan menghargai kinerja Pengelolaan kinerja yang lebih baik, sehingga diperoleh pengukuran kinerja fair yang yang mampu mengidentifikasi high performer. Melalui mekanisme dialog kinerja diharapkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan lebih baik dan produktif C Pengelolaan kesejahteraan pegawai yang lebih baik melalui penyusunan skema financial reward dan non-financial reward Menumbuh-kembangkan pimpinan D Pengembangan karir pegawai akan lebih transparan dan akuntabel, melalui mekanisme manajemen talenta dan program reguler dalam rangka mendukung succession plan Fokus organisasi yang lebih jelas, sehingga dimungkinkan disusun proses bisnis yang lebih efisien, sehingga memungkinkan pegawai lebih berkonsentrasi pada pekerjaan yang lebih challenging dan sesuai kompetensinya Memperkuat kapabilitas SDM F Aplikasi SDM HRIS yang terintegrasi memberikan kemudahan bagi pegawai dalam pengurusan administrasi kepegawaian (employee self-service) dan pada sisi lain memberikan informasi pegawai yang akurat dalam proses pengelolaan SDM

Kendala & Tantangan EKSTERNAL INTERNAL Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU ASN dan aturan pendukungnya sebagai payung hukum untuk terobosan-terobosan baru Terjadi persaingan ketat dalam memperoleh dan mempertahankan talent berkompetensi tinggi dan berintegritas Belum tumbuhnya sense of urgency atas program Transformasi Kelembagaan sehingga belum muncul ownership Struktur organisasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan inisiatif Transformasi Kelembagaan

CAPAIAN PELAKSANAAN TK SETJEN TAHUN 2014 Memfokuskan Organisasi Setjen Tersusunnya Pedoman Penyusunan SOP Berformat RASCI Tersusunnya Naskah Akademik Pembentukan Deputi dan Sekretariat Setjen Merevitalisasi Manajemen Kinerja Revisi KMK 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan menjadi KMK 467/KMK.01/2014 Menyelaraskan strategi, perencanaan, dan kinerja Tersusunnya Better Practice Guide Tersusunnya spending review 4 bulanan Memperkuat Pengadaan dan Pengelolaan Aset Tersusunnya e-catalogue untuk produk IT Tersusunnya e-catalogue untuk produk non-IT Aplikasi SIMPeL Memperkuat Proses Hukum Pembuatan Aplikasi SIMFONI

CAPAIAN PELAKSANAAN TK SETJEN TAHUN 2014 Memperkuat TIK Tersusunnya struktur organisasi IT sesuai Blueprint Pemetaan seluruh aplikasi IT yang dikelola oleh seluruh unit Kemenkeu Tersusunnya langkah-langkah penanganan ancaman utama Penetapan organisasi Disaster Recovery (DR) dan prosedur-prosedurnya Memperkuat SDM Tersusunnya Pedoman Perencanaan SDM yang integral Tersusunnya data talent dan mentor PMK-6/PMK.01/2015 tentang Pengelolaan Sistem Informasi SDM di lingkungan Kemenkeu Desain Reward Financial dan non-financial Teridentifikasinya jabatan strategis di lingkungan Kemenkeu

Terima Kasih…

Terima Kasih…