FORMULIR LHKPN MODEL KPK-B

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
PAJAK PENGHASILAN UMUM
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013/2014 YOSSUA MIKHAIL HADIIJAYA NIM
PEMBINAAN PRA OLIMPIADE EKONOMI TINGKAT KOTAMADYA JAKARTA UTARA
Akuntansi keuangan lanjutan 1
QUICK SURVEY PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
PT Raja Anugrah Sejahtera
Pertemuan #4 PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
Seminar BASIC With Children’s Institute IBLP by Bill Gothard
CV BONELAYANA JAYA.
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pajak WP Orang Pribadi.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
PERUBAHAN LHKPN DALAM KPK B perubahan item Adanya perubahan item yang dilaporkan sebelumnya (nilai atau keterangan lain)‏ penambahan item Adanya penambahan.
Pasa 7 UU No. 36 Tahun 2008 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : a. Rp ,-- untuk diri Wajib Pajak orang.
Bab II Pajak Penghasilan

Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011
PPh Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta. Dasar Hukum PPh 1.Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); 2.Undang-Undang No. 7.
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
DANATTT HP Skema Bantuan Tunai tanpa Borog, tanpa Bunga, tanpa Potongan, dan tanpa Cicilan DANATTT
PERSAMAAN AKUNTANSI.
LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Elastisitas.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12
LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.
BAGAIMANA PEMBAGIAN WARISANNYA ?
TAHAP PENCATATAN DALAM AKUNTANSI
VISASIA POIN SYSTEM CONCEPT
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Sesi : 3.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Universitas Gadjah Mada
PENYUSUTAN dan AMORTISASI
DRS. H. RAHMANDA ANGGOTA DPR RI PERIODE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ANUITAS BERTUMBUH DAN ANUITAS VARIABEL
PERUSAHAAN AFILIASI LAPORAN KONSOLIDASIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN
Karakteristik PPh Final
KOMPARISI YAYASAN: BERTINDAK MENGHADAP MEWAKILI YAYASAN KELOMPOK 7
Informasi Pendaftaran KALBIS & Biaya Kuliah Periode 2014/2015
Pengelolaan Keuangan Pribadi Hendi
Akuntansi manajemen Analisis Titik Impas Ajang Mulyadi.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Surat-Surat Berharga Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012
TATA CARA PENGENAAN BPHTB
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
SPT 1770 S 1 SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi mempunyai penghasilan :
Pajak Penghasilan.
Akuntansi keuangan lanjutan 1
PERAN SERTA MASYARAKAT MEMANTAU LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT
BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP PENGISIAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DATA PRIBADI Pertanyaan:
Gedung Kaca Pemerintah Kab. Kulon Progo Kulon Progo, 26 Oktober 2015
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
LHKPN UNTUK DPRD PEMATERI : AKBP Dr. SUGIHARTO,SH, M.Hum
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi
SOSIALISASI E LHKPN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TNGAH
Komisi Pemberantasan Korupsi
Transcript presentasi:

FORMULIR LHKPN MODEL KPK-B FORMULIR PERUBAHAN

FORMULIR LHKPN LHKPN MODEL KPK – A LHKPN MODEL KPK – B Diisi oleh pejabat Wajib LHKPN untuk yang Pertama kalinya. LHKPN MODEL KPK – B Diisi oleh Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi A dan apabila : - Mutasi/Promosi/Pensiun; - Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.

PERUBAHAN Perubahan Data Penambahan Data Penghapusan Data

PERBEDAAN FORMULIR MODEL KPK - A VS FORMULIR MODEL KPK - B

1 DRS. H. RAHMANDA ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOMISI IV v ------- ------------- Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Jl. Gatot Subroto 6 Jakarta Pusat 10270 021-6716741 Jakarta, 01 Juni 2016 DRS. H. RAHMANDA ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOMISI IV v ------- ------------- Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Jl. Gatot Subroto 6 Jakarta Pusat 10270 021-6716741 Jakarta, 01 Juni 2016

1 0 1 0 6 2 0 1 6 Cut off Harta DRS. H. RAHMANDA A-501 250.575 2 ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

3 4 DRS. H. RAHMANDA 250.575 5

KODE PERUBAHAN PADA DATA PRIBADI DAN KELUARGA 1. Perubahan Jabatan Karena Mutasi 2. Perubahan Jabatan Karena Promosi 3. Purnabakti 4. Perubahan Data Lainnya DATA PRIBADI 1. Bertambah Karena Menikah 2. Berkurang Karena Cerai 3. Berkurang Karena Meninggal Dunia DATA SUAMI/ ISTRI 1. Perubahan Data Anak 2. Perubahan Karena Anak Lahir 3. Berkurang Karena telah Mandiri/Meninggal DATA ANAK

------------------------------- 2 BELIMBING 33 0 0 7 0 1 1 CIBUBUR CIRACAS JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 1 0 2 7 0 INDONESIA 021 771 8741 ---- ------------------------------- DRS. H. RAHMANDA 250.575

1 MIRANDA JAKARTA JAKARTA 12 04 1975 10 09 2015 WIRASWASTA Bertambah krn Menikah 1 MIRANDA JAKARTA JAKARTA WIRASWASTA 12 04 1975 10 09 2015 DRS. H. RAHMANDA 250.575

2 Hj. SHINTA JAKARTA JAKARTA 11 03 1970 14 01 1990 WIRASWASTA Berkurang krn Cerai 2 Hj. SHINTA JAKARTA JAKARTA WIRASWASTA 11 03 1970 14 01 1990 DRS. H. RAHMANDA 250.575

KODE PERUBAHAN PADA HARTA KEKAYAAN 1. Perubahan atas Data yang di laporkan sebelumnya 2. Penambahan Data Baru 3. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dijual 4. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan 5. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena diwakafkan 6. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum 7. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena bencana alam /kerusuhan Harta Tidak Bergerak maupun Harta Bergerak

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---- NJOP naik JERUK XI NO.101 0 0 6 / 0 3 RAHMANDA ------------ ------------ 200 500.000.000,- 1 Lt. AGUNG 1 1 Rumah Tinggal JAGAKARSA 200 m X Rp 2.500.000 JAKARTA 100 RAHMANDA DKI JAKARTA ------------ ------------ INDONESIA 1 1 200.000.000,- Dijual 1 2 6 4 0 SHM 234 100 m X Rp 2.000.000 ----------------------- --------- --------- MARYAM 19 02 2015 150.000.000,- ------------ 3 MERAPI UTARA 500 4 2 Sawah Pertanian MERAPI NILAI JUAL MAGELANG ---- ----- JAWA TENGAH ------------ ------------ ------------ INDONESIA 3 1 4 7 0 ----- ----- ---- DRS. H. RAHMANDA 250.575

CONTOH PENGUMUMAN Status Laporan I. DATA PRIBADI 1. Nama : Drs. H. Rahmanda 2. Jabatan : Anggota DPR RI Periode 2014–2019 3. NHK : 250.575 Status Laporan 01 Juni 2014 01 Juni 2016 II. DATA HARTA A. HARTA TIDAK BERGERAK 1. Tanah & Bangunan seluas 200 m2 dan 100 m2, di Kota JAKARTA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun 2005 (Perubahan Harta Kekayaan)‏ 2. Tanah seluas 272 m2 & 254 m2, di Kota MAGELANG, yang berasal dari WARISAN, Perolehan tahun 2000 (Penghapusan Data Harta Kekayaan)‏ 3. Tanah & Bangunan seluas 100 m2 & 300 m2, di Kota DEPOK, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun 2010 4. Bangunan seluas 50 m2, di Kota JAKARTA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun 2013 1.100.000.000 1.350.000.000 400.000.000 700.000.000 50.000.000 - - - - - - 400.000.000 400.000.000 250.000.000 250.000.000

RAHMANDA 5.000.000,- 1 1 INDONESIA 3 1 ---- --------- ---- 1 1.000,- RAHMANDA 200.000.000,- 2 INDONESIA 2 1 BRI 2 0 1 0 123456789 2 1

Pengumuman lhkpn

Pengumuman lhkpn

Hubungi kami ALAMAT KANTOR Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920 Telp. : (021) 2557 8300 Web : www.kpk.go.id DIREKTORAT PP LHKPN Telp. : (021) 2557 8396 Faks. : (021) 5292 1230, (021) 5292 1231 Email : Informasi.lhkpn@kpk.go.id / pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id