Pada Dialog Nasional Forum Wartawan Koperasi (FORWAKOP) Jakarta, 28 Juli 2009 1 KEBIJAKAN KUR UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM Disampaikan oleh CHOIRUL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Teori Graf.
Advertisements

Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
START.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM KUR KUPEDES.
Harga beli = 100% Jika untung = a %  H. Jual = …….% (100 + a) %
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
SUKU BUNGA
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Batam, 27 Oktober /18/ PERATURAN PERUNDANGAN: 11/18/20142 PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian.
BOROBUDUR (4) FAHMI BASYA
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT SRIJAYA PUSAKA NUSANTARA JAKARTA TIMUR
KETENTUAN KUR-LINKAGE
KUMKM SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN
PERSAMAAN AKUNTANSI.
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 11 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
DISTRIBUSI FREKUENSI oleh Ratu Ilma Indra Putri. DEFINISI Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas- kelas data dan dikaitkan dengan.
Diskripsi Mata Kuliah Memberikan gambaran dan dasar-dasar pengertian serta pola pikir yang logis sehubungan dengan barisan dan deret bilangan yang tersusun.
Usaha Mikro, Kecil & Menengah
MG-11 ANALISIS BIAYA MANFAAT ANALISIS PROYEK KEHUTANAN BERDISKONTO
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
HUBUNGAN BANK - NASABAH DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
KONSEP DASAR LKM Created by Jakes Sito.SP
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
DISAMPAIKAN DALAM ACARA FORWAKOP 28 JULI 2009
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
JL JURANG NO 39 TELP BANDUNG SEJARAH Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL BANGKIT didirikan pada tanggal 09 Agustus 2008 di Bandung.
Kredit UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Global Peringatan Hari Koperasi Ke-62 Forum Wartawan Koperasi Hotel Bidakara Jakarta, 28 Juli 2009 A. Tony Prasetiantono.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
Skala dan Kelompok Perusahaan
“Peran Bank Pertanian dalam Pembiayaan Sektor Pertanian”
KUMKM SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN
Modul / Tatap Muka 10 MENENGAH & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG BEKASI PROSES PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. for further detail, please visit
Bank Perkreditan Rakyat
BANK PERKREDITAN RAKYAT
Kompetisi dalam Jasa Keuangan
PT BANK LAMPUNG KANTOR CABANG PEMBANTU ANTASARI
Perbankan Kelembagaannya Kegiatannya Proses/prosedurnya
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
Bab 3 PENEMPATAN DANA BANK.
Transcript presentasi:

Pada Dialog Nasional Forum Wartawan Koperasi (FORWAKOP) Jakarta, 28 Juli KEBIJAKAN KUR UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM Disampaikan oleh CHOIRUL DJAMHARI, Ph.D Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Besar unit Menengah unit Kecil: 2,017 Juta unit Mikro 47,702 Juta unit PDB:Rp 2.121,3 T (53,6%) Investasi: Rp 462,01 T (46,9%) Tenaga kerja:91,8 juta org (97,33%) Sumber: BPS 2008 STATISTIK UNIT BISNIS DI INDONESIA Total jumlah UMKM 51,2 Juta atau 99,98 % dari total unit bisnis 2

(per september) Koperasi aktif Modal sendiri (Rp. Juta) Modal dari luar (Rp. Juta) ,73 Anggota Koperasi , Tenaga Kerja Volume usaha Koperasi (Rp. Juta) , ,96 PERTUMBUHAN KOPERASI

4 Pemihakan, dalam arti ada upaya bersungguh-sungguh dalam membela dan melindungi kepentingan UMKM Pelibatan, yang menjadikan UMKM sebagai subjek dan pelaku yang dapat terlibat secara aktif Pengorganisasian, yang dapat mensinergikan berbagai sumber daya produktif yang dimiliki UMKM Penguatan, agar usaha UMKM semakin tumbuh, berkembang dan berdaya saing Pemandirian, yaitu membangkitkan semangat berwirausaha secara mandiri, tidak tergantung pada pihak manapun

5 PERBEDAAN SUDUT PANDANG KUR ANTARA BANK DAN DEBITUR ParameterPandangan BankPandangan Debitur 1.Tujuan dan Targeta.Membuka akses Permodalan bagi UMKM b.Mencari UMKM /Debitur Potensial untuk diarah menjadi nasabah kredit komersial Program Pemerintah untuk membiayai UMKM 2.Sumber DanaDana pihak ketiga, yaitu para penabung Deposan, dan Lembanga Keuangan Depository Dana Pemerintah dari APBN/Penyertaan Modal negara (PMN) 3.Persyaratana.Debitur yang usahanya layak tapi tidak bankable b.Mempunyai pengalaman berusaha 6 bulan Usaha Baru disemua sektor dengan atau tanpa pengalaman berusaha 4.Pelaksanaana.KUR telah menjangkau wilayah/sentra kegiatan ekonomi, semua sektor b.Penetapan persetujuan/kelayakan KUR sepenuhnya merupakan hak perbankan a.Layanan terbatas diwilayah Jawa, Bali dan di kota-kota besar b.Bank enggan memberikan info tentang KUR c.Petugas Bank kurang menguasai aspek- aspek KUR 5.Jaminana.Sesuai dengan aturan Credit Landing (bassel II) b.Kelayakan proyek itu sendiri c.Sebagai cara untuk mendeteksi tingkat keseriusan dan karakter debitur d.Hanya dalam keadaan memaksa, asset jaminan dilikuidasi (piutang subrogasi) Syarat untuk kredit harus berupa jaminan fisik (Tanah, bangunan, BPKB dll) 6.Suku Bungaa.Untuk mengcover biaya operasional bank b.Sumber pendapatan/keuntungan c.Merupakan refleksi biaya a.Tidak terlalu dipersoalkan. Yang lebih penting adalah kemudahan pelayanan b.Refleksi dari resiko 7. NPLa.Diusahakan rendah. Perlu dilakukan restrukturisasi jika masih prospektif b.Dimungkinkan tambahan kredit (Suplesi) a.NPL langsung diklaim ke perusahaan penjaminan sebagai pengelola dana penjaminan pemerintah b.Kredit akan dihapus dan beban dibayar pemerintah

Prospek KUR Nasional Sumber : Riset PT PNM dan UKM Center FE UI, 2009 Status Kredit PerbankanPersen Perlu Kredit64% Tidak Perlu Kredit36% Jumlah100% Status Kredit PerbankanPersen Telah Menerima Kredit31% Kredit Tidak Disetujui22% Belum Pernah Berhubungan dengan Bank47% Jumlah100%

Responden Adakah Pembinaan dari Bank Pelaksana Tidak JawabYaTidak Non KUR98.48% % Mikro0.88%18.82%80.31% Ritel1.01%22.22%76.77% All11.25%17.36%71.38% Persepsi Debitur terhadap Suku Bunga Sumber : Riset PT PNM dan UKM Center FE UI, 2009.

 Siklus Perputaran Produk (Product Life Cycle).  Terbatasnya akses dan jangkauan layanan (jumlah dan sebaran kantor cabang/unit pelayanan terbatas. Demikian pula ketersediaan sarana IT. Jumlah karyawan yang kompeten juga terbatas).  Menciptakan iklim kompetisi (suku bunga, kualitas layanan).  Masih banyak UMKM (feasible tapi tidak bankable) yang belum terlayani. Dari 51,2 juta UMKM, baru terlayani sekitar 18 juta.  Perlunya partisipasi bank lain, karena memiliki core bisnis dan pengalaman sektoral yang beragam.

 Konsentrasi ke mikro, dipilih bank yang berpengalaman.  Dilarang melakukan retro aktif.  Melibatkan LKM terpilih melalui linkage program (dengan KSP/USP, BMT, Baitul Qirot, dsb).  Penyempurnaan dan konsistensi aturan, termasuk peningkatan kesiapan perusahaan penjamin.  Penciptaan skim alternatif (KUR generasi baru).

 Kredit Investasi 19.66%  Kredit Modal Kerja 40.84%  Kredit Konsumsi 37.80%

NoKelompok BankMKMTotal Kredit % UMKM Terhadap Total Kredit 1 Bank Persero247,807,847491,162, % 2 Bank Swasta Nasional285,476,688534,408, % 3 Bank Asing24,757,182172,480, % 4 Bank Pemerintah Daerah 97,568,015107,324, % DATA BAKI DEBET KREDIT MKM DAN TOTAL KREDIT PERBANKAN MENURUT KELOMPOK (POSISI MEI 2009) Sumber : Bank Indonesia (Biro Pengembangan BPR dan UMKM-DKBU, 2009.

12