KEBIJAKAN ENTREPRENEURSHIP INDONESIA Gek Sintha Mas Jasmin Wika, S.E., M.Sc.

Contents Pengertian Entrepreneurship Manfaat Entrepreneurship Kebijakan Entrepreneurship di Beberapa Negara Kondisi UMKM di Indonesia Kebijakan Entrepreneurship di Indonesia [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.

I. Pengertian Entrepreneurship Konsep Entrepeneurship: 1700an. Pada abad ke 20, Joseph Schumpeter (1883-1950): “destruksi kreatif” Entrepreneurship mengacu pada kemampuan individu untuk merubah ide menjadi tindakan (European Commission (2006a) dalam Redford (2012) Unsur penting untuk menstimulasi pertumuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja (US. Department State/Bereau of International Information Program)

II. Manfaat Entrepreneurship Mengkombinasikan insentif institusional, penciptaan organisasi dan kewirausahaan Robert Solow Douglas North Joseph Schumpeter Bagaimana entrepreneurship berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jawaban dari pertanyaan ini dijawab bertahun-tahun yang lalu oleh Robert Solow. Modal dan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi namun ia hanya menjelaskan sebuah fraksi pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang lainnya masih menjadi misteri. Namun, kita tahu dari Douglas North bahwa institusi merupakan faktor penting lainnya. Institusi memberikan struktur insentif pada pelaku ekonomi. Joseph Schumpeter menyebutkan bahwa pelaku ekonomi menciptakan organisasi baru yang memperkenalkan produk dan proses inovasi baru pada perekonomian, yang dikenal dengan the process of creative destruction. Mengkombinasikan incentif institusional, penciptaam organisasi dan kewirausahaan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan menjelaskan bagian yang hilang dalam teka-teki pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Summary Result of The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2006 “Regardless of the level of development and firm size, enterpreneurial behaviour remains a crucial engine of innovation and growth for the economy and for individual companies since, by definition, it implies attention and wilingness to take advantage of unexploited opportunities.” (U.S. Department of State/Bureau of International Information Programs, 2013) OECD (1997) dalam Redford (2012): Mendukung entrepreneurship merupakan cara yang efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan UMKM sehingga entrepreneurship itu sendiri mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Necessity Opportunity Penjelasan terdapat pada GEM 2013

IV. Kebijakan Entrepreneurship Beberapa Negara Jerman Korea Selatan Amerika Serikat

Amerika Serikat The Small Business Innovation Research (SBIR) Tahun 1980an - Respon terhadap hilangnya kemampuan Amerika untuk berkompetisi dalam pasar global. - Pengalokasian sebesar 4% dari APBN untuk mendanai perusahaan kecil yang inovatif SBIR berdampak positif pada semakin berkembangnya industri bioteknologi (Gilbert et al, 2004)

Jerman Klaim terhadap tingginya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan tahun 1990an akibat dari kurangnya aktifitas wirausaha. Respon: stimulasi pendirian usaha baru, terutama pada industri high-end. Pembentukan lima regional Exist di Jerman, yang mendorong pendirian usaha baru yang berasal dari perguruan tinggi dan laboratorium penelitian pemerintah Tujuan: (i) menciptakan budaya entrepreneurial, (ii) komersialisasi ilmu pengetahuan dan (iii) meningkatkan jumlah berdirinya usaha-usaha baru dan UKM

Korea Selatan Sebelum 1970an: kebijakan yang memihak pada golongan konglomerat (chaebol) 1980an: kebijakan yang mempromosikan usaha kecil 1990an: kebijakan yang mempromosikan high-technology entrepreneurship. Jenis Kebijakan: (i) pendanaan kredit, (ii) program pelatihan entrepreneurship dan pengembangan teknologi (iii) bantuan berupa tax break: pengurangan pajak penghasilan, pengurangan rate pajak. (iv) pengembangan pusat dan institusi penelitian teknis.

IV. Kondisi UMKM di Indonesia > 99 % perusahaan di Indonesia di semua sektor merupakan UMKM Mempekerjakan lebih dari 99 juta penduduk 57% GDP Indonesia berasal dari UMKM Jumlah entrepeneur hanya sebesar 0.24% dari seluruh populasi

Karakteristik UMKM Indonesia Tingkat pendidikan Jumlah (persen) Tanpa pendidikan Formal 4.40% SD 16.70% SMP 16.60% SMA 42% D3 5% S1 14% S2 1% S3 0.30% Jenis Kelamin: 77% laki-laki dan 23% perempuan Usia: pimpinan rata-rata 42 tahun Pimpinan: 65% pemilik usaha itu sendiri The Asia Foundation (2009): rata-rata jumlah pekerja 27 orang Sumber: USAID Report 2012

Total Early Stage Entrepreneur Activity GEM Annual Report 2012: Dalam perekonomian dengan GDP per kapita rendah, tingkat Total Entrrepreneurship Activity (TEA) cenderung tinggi dan sebaliknya GDP per kapita yang relatif tinggi memiliki TEA cenderung rendah namun memiliki proporsi yang lebih tinggi dalam peluang dan motivasi usaha Sumber: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012

VI. Kebijakan Entrepreneurship di Indonesia Naskah Kesepakatan Bersama Lima Kementerian: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Perindustrian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kemenetrian Koperasi dan UMKM Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama: Universitas Ciputra, Asian Productivity Organization (APO), ILO, Kadin, Apindo, PJI, Iwapi, Hipmi, dan Rhenald Kasali

Belanja Kementerian Koperasi dan UKM Sumber: Nota Keuangan 2013

PROGRAM PEMERINTAH Program Wirausaha (Spirit GKN) Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian perindustrian Program Wirausaha (Spirit GKN) Sentra/Klaster UKM One Village One Product (OVOP) Program Penumbuhan Wirausaha Baru Kementerian Pendidikan Program Mahasiswa Wirausaha

Pertumbuhan UMKM Indonesia Sumber: USAID Report 2012

KEBIJAKAN PEMERINTAH

See u Next Week