A DHI P UTRA A LFIAN D IREKTUR P EMBERDAYAAN K OPERASI DAN UKM 27 F EBRUARI 2014
1. P ENDAHULUAN 2. R ANCANGAN K ERANGKA K EBIJAKAN R ANCANGAN S ASARAN K EBIJAKAN R ANCANGAN P ROGRAM R ANCANGAN K ERANGKA K ELEMBAGAAN 6. R ANCANGAN K ERANGKA P ENDANAAN 7. P OLA P EMBAHASAN P RA T RILATERAL M EETING O UTLINE 2
1. P ENDAHULUAN 3
P ENDAHULUAN 4 RKP 2015 disusun dalam masa transisi pemerintahan sehingga acuan yang digunakan RPJPN Prioritas pembangunan mengacu pada 9 Bidang Pembangunan RPJPN : 1.Sosial budaya dan kehidupan beragama; 2.Ekonomi; 3.Ilmu pengetahuan dan teknologi; 4.Politik; 5.Pertahanan dan keamanan; 6.Hukum dan aparatur; 7.Pembangunan wilayah dan tata ruang; 8.Penyediaan sarana dan prasarana; dan 9.Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Evaluasi pencapaian target RPJMN : lima indikator sudah on- track yaitu pertumbuhan produktivitas UMKM, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan PDB, proporsi koperasi aktif yang melaksanakan RAT, dan pertumbuhan volume usaha koperasi
2. R ANCANGAN K ERANGKA K EBIJAKAN
R ANCANGAN I SU S TRATEGIS ISU STRATEGIS: P ENINGKATAN D AYA S AING UMKM & K OPERASI UMKM: Peningkatan skala usaha UMKM (scaling-up) 1.Peningkatan produktivitas UMKM (terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, dan insentif fiskal dan non fiskal); 2.Peningkatan inovasi dan standardisasi; 3.Penguatan kelembagaan usaha (kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok); 4.Perluasan jangkauan pemasaran. KOPERASI: Peningkatan tata kelola usaha koperasi 1.Peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi; 2.Modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; 6
Peningkatan kompetensi SDM UMKMK: kewirausahaan, technopreneur, kompetensi teknis dan manajemen, layanan usaha terpadu; Perluasan akses ke pembiayaan: inovasi skema pembiayaan, penguatan KSP dan keuangan mikro, penjaminan usaha, clearing house, credit scoring, pengembangan linkage; Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK: produk unggulan, inovasi dan teknologi, standardisasi proses dan produk, trading house, informasi pasar; Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi: kemitraan usaha berbasis rantai nilai, revitalisasi dan modernisasi koperasi; Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK: penataan regulasi, formalisasi/registrasi usaha, perlindungan usaha. R ANCANGAN A RAH K EBIJAKANDAN S TRATEGI P ENINGKATAN D AYA S AING UMKMK ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global STRATEGI
3. R ANCANGAN S ASARAN K EBIJAKAN
SasaranIndikator 1. Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan modal tetap/investasi 2. Meningkatnya daya saing UMKM Pertumbuhan produktvitas UMKM Proporsi UMKM yang formal/teregistrasi Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi & sertifikasi produk Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan atau jaringan produksi 3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif Proporsi wirausaha baru Proporsi technopreneur Pertumbuhan output UMKM di sektor-sektor unggulan Pertumbuhan jumlah wirausaha baru/usaha mikro di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi 4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi Pertumbuhan unit dan anggota koperasi Proporsi koperasi aktif yang melaksanakan RAT Proporsi koperasi berkualitas Jumlah koperasi yang masuk Global Cooperative 300 List Pertumbuhan volume usaha koperasi S ASARAN P ENINGKATAN D AYA S AING UMKM DAN K OPERASI 9
4. R ANCANGAN P ROGRAM
MISI ARAH KEBIJAKAN SASARAN Bangsa yang berdaya saing Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing Koperasi: meningkat-kan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya Pertumbuhan Ekonomi Pengurangan Angka Kemiskinan Pemberdayaan usaha mikro: meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah Pemerataan pembangun- an dan berkeadilan Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang untuk pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan SDA, SDM dan IPTEK Tema RPJMN Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKMK Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKMK Peningkatan Produktivitas: SDM & Pembiayaan Peningkatan Inovasi & Standardisasi Perluasan Pemasaran & Kemitraan Peningkatan Kontribusi Anggota Koperasi Modernisasi Tata Kelola Koperasi Modernisasi Tata Kelola Koperasi RPJPN Program Peningkatan Daya Saing UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi R ANCANGAN P ROGRAM Penguatan Iklim Usaha
Program *Kegiatan Unggulan 1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM ** Diklat Kewirausahaan, Manajemen dan Teknis Pengembangan Technopreneur Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Inovasi Skema Pembiayaan: penjaminan & clearing house, sistem informasi debitur UMKM, linkage/kerja sama pembiayaan Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Pemanfaatan Inovasi & Teknologi Standardisasi Proses dan Produk Peningkatan Fasilitasi Ekspor Produk UMKM Pengembangan Kemitraan Berbasis Investasi dan Rantai Nilai Pengembangan Sistem Registrasi UMKM Online Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha bagi UMKM 2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Penataan Badan Hukum dan Akuntabilitas Koperasi Pemasyarakatan, Penyuluhan dan Kaderisasi Perkoperasian Revitalisasi Koperasi Produsen dan Pemasaran Penguatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam & Infrastruktur Pendukungnya R ANCANGAN P ROGRAM * Masing-masing program mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional penanggulangan kemiskinan ** Sekaligus menjadi Program Nasional UMKM (wadah bagi 17 K/L)
5. R ANCANGAN K ERANGKA K ELEMBAGAAN
SINERGI KEBIJAKAN dan PROGRAM PUSAT DAN DAERAH Peningkatan Daya Saing UMKM Kebijakan Sektoral dan Regional Sasaran, Skema, Kriteria Pembinaan, Perkuatan dan Fasilitasi K ERANGKA K ELEMBAGAAN : S INERGI K EBIJAKAN DAN P ROGRAM P ENINGKATAN D AYA S AING UMKM Sesuai PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemda melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan UMKMK di daerah 14
6. R ANCANGAN K ERANGKA P ENDANAAN
Resource envelope Memberi ruang gerak pada pemerintah berikutnya Penyesuaian asumsi makro dan kebijakan subsidi Pembiayaan Pinjaman dan hibah indikasi Kebijakan Transfer Daerah Penataan Dekon yang didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mengintegrasikan fungsi-fungsi Kedeputian Pengalihan Dekon & TP ke DAK (duplikasi): Pasar & PLUT Dana Desa Lain-lain Penataan Bantuan Sosial nomenklatur/definisi baru? Bantuan untuk Dekopin 16 P OKOK - POKOK K EBIJAKAN
7. P OLA P EMBAHASAN P RA T RILATERAL M EETING 17
Penataan Program, Kegiatan, Output dan Komponen Identifikasi efisiensi Identifikasi Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan Biaya Langsung Keluaran (BLK) Identifikasi usulan kegiatan and output prioritas (termasuk inisiatif baru) 18 P OLA P EMBAHASAN
T ERIMA K ASIH 19