A DHI P UTRA A LFIAN D IREKTUR P EMBERDAYAAN K OPERASI DAN UKM 27 F EBRUARI 2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Advertisements

BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Dr. Ir. Marzan A. Iskandar KEPALA BPPT
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Teknis
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
IDENTIFIKASI PRODUK/KOMODITAS UNGGULAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DIY
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pertemuan X KEMITRAAN USAHA.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
KERANGKA ROADMAP Pendahuluan 2. Tantangan Perekonomian Indonesia
ASSALAMUALAIKUM .
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
RPJMN Bidang Tata Ruang
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
Direktorat Kelautan dan Perikanan
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Transcript presentasi:

A DHI P UTRA A LFIAN D IREKTUR P EMBERDAYAAN K OPERASI DAN UKM 27 F EBRUARI 2014

1. P ENDAHULUAN 2. R ANCANGAN K ERANGKA K EBIJAKAN R ANCANGAN S ASARAN K EBIJAKAN R ANCANGAN P ROGRAM R ANCANGAN K ERANGKA K ELEMBAGAAN 6. R ANCANGAN K ERANGKA P ENDANAAN 7. P OLA P EMBAHASAN P RA T RILATERAL M EETING O UTLINE 2

1. P ENDAHULUAN 3

P ENDAHULUAN 4  RKP 2015 disusun dalam masa transisi pemerintahan sehingga acuan yang digunakan RPJPN  Prioritas pembangunan mengacu pada 9 Bidang Pembangunan RPJPN : 1.Sosial budaya dan kehidupan beragama; 2.Ekonomi; 3.Ilmu pengetahuan dan teknologi; 4.Politik; 5.Pertahanan dan keamanan; 6.Hukum dan aparatur; 7.Pembangunan wilayah dan tata ruang; 8.Penyediaan sarana dan prasarana; dan 9.Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.  Evaluasi pencapaian target RPJMN : lima indikator sudah on- track yaitu pertumbuhan produktivitas UMKM, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan PDB, proporsi koperasi aktif yang melaksanakan RAT, dan pertumbuhan volume usaha koperasi

2. R ANCANGAN K ERANGKA K EBIJAKAN

R ANCANGAN I SU S TRATEGIS ISU STRATEGIS: P ENINGKATAN D AYA S AING UMKM & K OPERASI UMKM: Peningkatan skala usaha UMKM (scaling-up) 1.Peningkatan produktivitas UMKM (terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, dan insentif fiskal dan non fiskal); 2.Peningkatan inovasi dan standardisasi; 3.Penguatan kelembagaan usaha (kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok); 4.Perluasan jangkauan pemasaran. KOPERASI: Peningkatan tata kelola usaha koperasi 1.Peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi; 2.Modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; 6

Peningkatan kompetensi SDM UMKMK: kewirausahaan, technopreneur, kompetensi teknis dan manajemen, layanan usaha terpadu; Perluasan akses ke pembiayaan: inovasi skema pembiayaan, penguatan KSP dan keuangan mikro, penjaminan usaha, clearing house, credit scoring, pengembangan linkage; Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK: produk unggulan, inovasi dan teknologi, standardisasi proses dan produk, trading house, informasi pasar; Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi: kemitraan usaha berbasis rantai nilai, revitalisasi dan modernisasi koperasi; Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK: penataan regulasi, formalisasi/registrasi usaha, perlindungan usaha. R ANCANGAN A RAH K EBIJAKANDAN S TRATEGI P ENINGKATAN D AYA S AING UMKMK ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global STRATEGI

3. R ANCANGAN S ASARAN K EBIJAKAN

SasaranIndikator 1. Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan modal tetap/investasi 2. Meningkatnya daya saing UMKM Pertumbuhan produktvitas UMKM Proporsi UMKM yang formal/teregistrasi Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi & sertifikasi produk Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan atau jaringan produksi 3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif Proporsi wirausaha baru Proporsi technopreneur Pertumbuhan output UMKM di sektor-sektor unggulan Pertumbuhan jumlah wirausaha baru/usaha mikro di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi 4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi Pertumbuhan unit dan anggota koperasi Proporsi koperasi aktif yang melaksanakan RAT Proporsi koperasi berkualitas Jumlah koperasi yang masuk Global Cooperative 300 List Pertumbuhan volume usaha koperasi S ASARAN P ENINGKATAN D AYA S AING UMKM DAN K OPERASI 9

4. R ANCANGAN P ROGRAM

MISI ARAH KEBIJAKAN SASARAN Bangsa yang berdaya saing Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing Koperasi: meningkat-kan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya Pertumbuhan Ekonomi Pengurangan Angka Kemiskinan Pemberdayaan usaha mikro: meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah Pemerataan pembangun- an dan berkeadilan Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang untuk pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan SDA, SDM dan IPTEK Tema RPJMN Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKMK Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKMK Peningkatan Produktivitas: SDM & Pembiayaan Peningkatan Inovasi & Standardisasi Perluasan Pemasaran & Kemitraan Peningkatan Kontribusi Anggota Koperasi Modernisasi Tata Kelola Koperasi Modernisasi Tata Kelola Koperasi RPJPN Program Peningkatan Daya Saing UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi R ANCANGAN P ROGRAM Penguatan Iklim Usaha

Program *Kegiatan Unggulan 1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM ** Diklat Kewirausahaan, Manajemen dan Teknis Pengembangan Technopreneur Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Inovasi Skema Pembiayaan: penjaminan & clearing house, sistem informasi debitur UMKM, linkage/kerja sama pembiayaan Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Pemanfaatan Inovasi & Teknologi Standardisasi Proses dan Produk Peningkatan Fasilitasi Ekspor Produk UMKM Pengembangan Kemitraan Berbasis Investasi dan Rantai Nilai Pengembangan Sistem Registrasi UMKM Online Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha bagi UMKM 2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Penataan Badan Hukum dan Akuntabilitas Koperasi Pemasyarakatan, Penyuluhan dan Kaderisasi Perkoperasian Revitalisasi Koperasi Produsen dan Pemasaran Penguatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam & Infrastruktur Pendukungnya R ANCANGAN P ROGRAM * Masing-masing program mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional penanggulangan kemiskinan ** Sekaligus menjadi Program Nasional UMKM (wadah bagi 17 K/L)

5. R ANCANGAN K ERANGKA K ELEMBAGAAN

SINERGI KEBIJAKAN dan PROGRAM PUSAT DAN DAERAH Peningkatan Daya Saing UMKM Kebijakan Sektoral dan Regional Sasaran, Skema, Kriteria Pembinaan, Perkuatan dan Fasilitasi K ERANGKA K ELEMBAGAAN : S INERGI K EBIJAKAN DAN P ROGRAM P ENINGKATAN D AYA S AING UMKM Sesuai PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemda melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan UMKMK di daerah 14

6. R ANCANGAN K ERANGKA P ENDANAAN

 Resource envelope  Memberi ruang gerak pada pemerintah berikutnya  Penyesuaian asumsi makro dan kebijakan subsidi  Pembiayaan  Pinjaman dan hibah  indikasi  Kebijakan Transfer Daerah  Penataan Dekon yang didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mengintegrasikan fungsi-fungsi Kedeputian  Pengalihan Dekon & TP ke DAK (duplikasi): Pasar & PLUT  Dana Desa  Lain-lain  Penataan Bantuan Sosial  nomenklatur/definisi baru?  Bantuan untuk Dekopin 16 P OKOK - POKOK K EBIJAKAN

7. P OLA P EMBAHASAN P RA T RILATERAL M EETING 17

 Penataan Program, Kegiatan, Output dan Komponen  Identifikasi efisiensi  Identifikasi Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan Biaya Langsung Keluaran (BLK)  Identifikasi usulan kegiatan and output prioritas (termasuk inisiatif baru) 18 P OLA P EMBAHASAN

T ERIMA K ASIH 19