USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK ANGGARAN APBD PROVINSI & APBN TAHUN 2016 Materi Paparan BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat Pada Pra-MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT, 20 MARET 2015

Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat

DalamKontek Rencana Tata Ruang Wilayah, A. PADA LINGKUP NASIONAL: Kabupaten Bandung Barat berada pada Kawasan Andalan Nasional yakni KAWASAN ANDALAN CEKUNGAN BANDUNG (dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan); Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) yakni: METROPOLITAN BANDUNG (berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin); Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) yakni KAWASAN PERKOTAAN BANDUNG RAYA dengan pusat Kota Bandung; B. DALAM LINGKUP PROVINSI JAWA BARAT: Kabupaten Bandung Barat termasuk di dalam rencana pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, yakni WILAYAH PENGEMBANGAN CEKUNGAN BANDUNG (Wilayah pengembangan Cekungan Bandung merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air), yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Potensi Unggulan Daerah POTENSI UNGGULAN DAERAH yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, sangat dipengaruhi oleh, diantaranya: LETAK GEOGRAFIS YANG STRATEGIS (dilihat dari perspektif: sistem perkotaan Metropolitan Bandung Raya; Pertumbuhan sektor industri dan pengembangan pemukiman yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat); Kondisi KAWASAN BANDUNG BARAT sebelah utara BERUPA DATARAN TINGGI (meliputi Lembang, Parongpong dan Cisarua) dimana alam dan lingkungannya sangat mendukung dalam pengembangan peternakan dan pertanian tanaman holtikultura; KEBERADAAN 2 (DUA) WADUK BESAR di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi besar dalam : pengembangan wisata ramah lingkungan, agroindustri perikanan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat; MEMILIKI 3 (TIGA) ZONA WISATA UTAMA OBYEK WISATA (Zona Wisata Bandung Utara, Zona Wisata Bandung Selatan dan Zona Wisata Bandung Barat), yang menjadi salah satu kunci pengembangan WISATA di Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi Daerah yang dapat menopang perekonomian masyarakat; SUMBER DAYA ALAM YANG SUBUR, (menjadi modal utama kegiatan usaha tani), dimana struktur perekonomian masyarakat pada umumnya masih bersifat agraris sehingga memungkinkan pengembangan usaha agrobisnis yaitu suatu usaha di bidang pertanian untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengelola aspek budidaya, pasca panen proses pengolahan hingga tahap pemasaran.

Demografi Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2014 Jenis kelamin Jumlah % Laki-laki 834.515 50,73 Perempuan 810.469 49,27 Total 1.644.984 100 Sumber : BPS KBB 2014

Capaian IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2014 KESEHATAN PENDIDIKAN DAYA BELI I P M AHH Indeks AMH RLS PPP 2010* 68,85 73,08 98,32 8,34 84,08 632,53 62,98 73,38 2011* 69,13 73,55 98,35 8,77 85,06 633,39 63,18 73,93 2012* 69,24 73,73 98,41 8,96 85,52 635,10 63,57 74,28 2013* 69,30 73,84 98,48 9,02 85,71 638,46 64,35 74,63 2014* 69,33 73,88 98,50 9,06 85,81 641,58 65,07 74,92

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2014 Sumber: IPM, BPS KBB 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH

Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa.

PERIODE RPJMD DALAM RPJPD 2007-2025 (Perda KBB No. 3 / 2009) Periode Pembangunan Penataan Birokrasi dan Kelembagaan Penyusunan Dok Perencanaan Induk Penyusunan Regulasi Pembangunan Perkantoran Inventarisasi Aset Daerah RPJMD I 2007-2008 RPJMD II 2008-2013 RPJMD III 2013-2018 RPJMD IV 2018-2023 RPJMD V 2023-2025 Periode Pembangunan Pondasi: Penataan Birokrasi dan Kelembagaan PERDA NO.11 TAHUN 2013 Ttg RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2018 Periode Lanjutan Pembangunan Penataan Birokrasi dan Peningkatan kapasitas SDM Penyusunan dan penguatan regulasi Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar Penuntasan komplek perkantoran Pembangunan infrastruktur pendukung Pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah

ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2013-2018 Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun; Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumberdaya air; Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara terpadu; Peningkatan kualitas permukiman; Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawasan strategis; Percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa; Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial; Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi daerah; Pengembangan ekonomi kreatif; Pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata; Pengurangan resiko bencana; Implementasi Good Governance dan penguatan reformasi birokrasi; Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan; Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja; Optimalisasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2013-2018 Perluasan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau masyarakat; Perbaikan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; Peningkatan kualitas kinerja birokrasi; Peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan (profesional, efisien, efektif, dan akuntabel); Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta agroindustri; Peningkatan daya beli masyarakat, daya saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Peningkatan keterampilan tenaga kerja; Peningkatan penyediaan infrastruktur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, irigasi dan perhubungan; Peningkatan sarana prasarana pendukung investasi dan pengembangan pariwisata serta pelestarian budaya lokal; Pengurangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan; Peningkatan kapasitas kecamatan dan pemberdayaan desa; Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan; Peningkatan kerukunan antar umat beragama serta peran forum warga dan pemerintah daerah.

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN DALAM KERANGKA RPJMD 2013-2018 Peningkatan Kualitas Infrastruktur; Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat (Pendidikan,Kesehatan,Ketenagakerjaan/ Ketrampilan) Penuntasan Pembangunan Pusat Perkantoran 2014 2015 2016 2017 2018 “PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT” Pembinaan Koperasi dan UMKM; Peningkatan kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Dasar; Peningkatan Peran Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; Pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah

PROSES MUSRENBANG DAN PENYUSUNAN RKPD 2015 Januari Pebruari Maret April Mei 1 – 31 Januari 2015 11 – 15 Pebruari 2015 2-4 Maret 2015 MUSRENBANG DESA MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN PENETAPAN RKPD 2015 FORUM SKPD & LINTAS SKPD MUSRENBANG PROVINSI MUSRENBANG NASIONAL

TEMA RKPD 2016: “OPTIMALISASI PERAN DESA DALAM UPAYA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR”

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; Percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa; Lanjutan perintisan wajib belajar 12 tahun plus; Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Pemantapan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan irigasi dan sumber daya air; Peningkatan ketahanan pangandaerah; Pengembangan kepariwisataan dan destinasi wisata siap kunjung sertta ekonomi kreatif; Pengurangan resiko bencana dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup; Implementasi Good Governance dan Penguatan reformasi birokasi; Peningkatan mutu dan produktifitas tenaga kerja; Optimalisasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Perluasan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau masyarakat; Perbaika, pembangunan dan pemeliharan infrastruktur jalan dan jembatan; Peningkatan kualitas kinerja birokrasi; Peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan (profesional, efisien, efektif dan akuntabel); Intensifikasi dan ektensifikasi PAD; Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pangan dan hrtikultur serta agroindustri; Peningkatan daya beli masyarakat, daya saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif; Peningkatan ketrampilan tenaga kerja; Penigkatan penyediaan infrastruktur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, irigasi dan perhubungan; Penin gkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan; Penignkatan sarana dan prasarana pendukung investasi dn pengembanagn pariwisata serta pelestarian budaya lokal; Pengurangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup; Peningkatan kapasitas kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa; Penigkatan kerukunan anta umat beragama serta peran forum warga dan pemerintah daerah.

REKAPITULASI USULAN BANTUAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BANDUNG BARAT BANTUAN DANA PROVINSI DAN APBN 2016 Bidang Perencanaan SKPD Jumlah Anggaran   BIDANG PERENCANAAN FISIK DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 36,448,000,000.00 DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN 99,006,090,000.00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11,089,890,000.00 JUMLAH A 146,543,9890,000.00 B. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 11,500,000,000.00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 18,150,000,000.00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 48,950,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 9,850,000,000.00 JUMLAH B 88,450,000,000.00 C. BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DINAS KESEHATAN 61,202,555,484.00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 30,450,000,000.00 JUMLAH C 91,652,555,484.00 D. BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 2,500,000,000.00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3,000,000,000.00 JUMLAH D 5,500,000,000.00 TOTAL JUMLAH A+B+C+D 332,146,535,484.00 Pembulatan 332,146,534,000.00 Terbilang= Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Enm Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah