KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN DI INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKONOMI INTERNASIONAL
Advertisements

Menuju Pembiayaan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan Dr. Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur Seminar Nasional Feed The World : Munuju Swasembada yang Kompetitif.
PEREKONOMIAN TERBUKA Samuelson Ch.30
BAB II LINGKUNGAN KEUANGAN
CETAK BIRU ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (A P I)
ARSITEKTUR PERBANKAN indonesia (api)
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
Lingkungan ?? Lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan faktor-faktor luar / eksternal yang dapat mempengaruhi individu, organisasi, masyarakat.
REFORMASI PERBANKAN INDONESIA : DARI REPRESI HINGGA DEREGULASI
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
BANK SENTRAL Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan.
- BANK MANAGEMENT- REVIEW PERBANKAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
Perbankan dan Pasar Uang Internasional
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
PENDAHULUAN.
Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KONSEP EKONOMI Materi Ekonomi Kelas X
SISTEM NILAI TUKAR RUPIAH
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
KEBIJAKAN MONETER DAN PENERAPANNYA
PEREKONOMIAN TERBUKA Samuelson Ch.30
Risiko & Regulasi Perbankan
Garapan Drs. Puji Suharjoko
BANK adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes.
Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
Suku Bunga dan Sistem Perbankan
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
ASPEK KEBIJAKAN PERBANKAN
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
LIBERALISASI PERBANKAN
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
Pertemuan 8 Manajemen Resiko
PEREKONOMIAN TERBUKA Rowland B.F.P
Kebijakan moneter.
Sari Yuniarti, SE.,MM. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA Sari Yuniarti, SE.,MM.
Money Supply and Monetary Policy
PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Bank dan Lembaga Keuangan
EKONOMI MONETER II KEBIJAKAN MONETER.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Bank dan Lembaga Keuangan
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
PEREKONOMIAN INDONESIA
PASAR FINANCIAL (FINANCIAL MARKET)
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Srategi Pengembangan Bisnis Perbankan di Indonesia
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
PASAR UANG.
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN DI INDONESIA DR. DARMIN NASUTION Presentasi pada “Indonesian Economic Briefing” 10 Mei 2012 New York

Permasalahan Terkini : Ekonomi Makro Two Way Capital Flows Krisis Eropa Ekonomi AS Ekspor Ekonomi China Nilai Tukar Rupiah Freight & Income Transfer Current Account Balance Impor Non-Migas BI Konsumsi & Investasi Kesinambungan Fiskal? Impor BBM Harga BBM Tidak Naik Harga Minyak Dunia Defisit Fiskal Beban Subsidi Harga BBM Naik Inflasi

HANYA DUA DARI TIGA YANG BISA DICAPAI ! “MACROECONOMIC TRILEMMA” / “IMPOSSIBLE TRINITY” (TERKAIT NILAI TUKAR, SISTEM DEVISA, DAN KEBIJAKAN MONETER): HANYA DUA DARI TIGA YANG BISA DICAPAI ! 21 Juni 2005 telah beralih ke managed floating Stabilitas Nilai Tukar (Fixed Exchange Rate) Fixed Exchange Low and stable Low and stable Rate System + Fixed Exchange inflation inflation Open CA Rate System + CA Restriction Abundant Abundant Hong International International Kong China Reserve Reserve Low External Debt Open Capital Account (Free Capital Mobility) Kebijakan Moneter Efektif (Monetary Policy Independence) Free Float Exchange Rate + Open Capital Account US, Japan, New Zealand, S. Korea, etc. Developed Financial Hedged External Market Transactions

Permasalahan Terkini : Sektor Keuangan Pasar Obligasi Investor Asing (30%) Nilai Tukar Mudah Tertekan Harga obligasi Volatile Investor Domestik Net Interest Margin Bank Tinggi Sk Bunga Kredit Tinggi Deposito Bank Sk Bunga Deposito Tinggi Investor domestik traumatic dengan jatuhnya harga obligasi pada th 2005 Deposito 77% bertenor 1 bulan Pembiayaan Bank lebih ke jk Pendek Struktur Pendanaan Bank Pemilik dana besar menuntut bunga tinggi Special Rate & Cash Back Struktur suku bunga deposito tidak rasional (no-time value of money)

Risiko Peningkatan Defisit Asesmen Kebijakan BBM Sumber Risiko Fiskal 5 Berbagai risiko internal dan eksternal dapat menimbulkan risiko fiskal …. Konsumsi BBM bersubsidi Subsidi Energi Risiko Perubahan Kebijakan BBM Subsidi Internal Lifting Minyak Revenue Sumber Risiko Fiskal Risiko Perubahan Asumsi Makro Risiko Peningkatan Defisit Ekonomi Global Ekspor, & Daya Beli Harga Minyak Subsidi Energi Eksternal Nilai Tukar Subsidi Energi Risiko Pembiayaan Capital Reversal SUN Yield

Risiko & Tantangan Ekonomi Nasional 6 Saat ini perekonomian makro dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, bersumber baik dari sisi internal maupun eksternal. Ekspektasi Inflasi Inflasi “Timing” Kebijakan Kenaikan Harga BBM Internal Konsumsi BBM PDB Rencana Pembatasan Konsumsi BBM Issue Fiskal Risiko & Tantangan Nilai Tukar Ekonomi China Ekspor Harga Minyak Impor Eksternal Krisis Eropa Two Way Capital Flows Ekonomi AS

Tantangan Perbankan Nasional 7 Di sektor perbankan, tantangan nyata adalah perlunya peningkatan daya saing dalam rangka menyongsong penerapan MEA 2020……. . Tantangan : Meningkatkan Daya Saing Perbankan Nasional Lingkungan Eksternal Tuntutan bagi Perbakankan Nasional Integrasi Sektor Keuangan ASEAN 2020 Harmonisasi Regulasi Qualified ASEAN Banks Capacity Building Infrastruktur SSK Mampu bersaing dgn bank ASEAN di dalam negeri Mampu melakukan ekspansi ke negara ASEAN

Arsitektur Perbankan Perlu Pengaturan Tantangan Perbankan Nasional 8 Struktur Perbankan Pengaturan Pengawasan Industri Infrastruktur Perlindungan Nasabah Peningkatan Ketahanan Perbankan Kompetisi yang sehat Peningkatan daya saing dan efisiensi Peningkatan fungsi Intermediasi Kompleksitas produk dan aktivitas Sebaran jaringan kantor Permodalan Governance Tantangan Ketahanan Perbankan Daya Saing & Efisiensi Intermediasi & kontribusi pada perekonomian Tujuan

Policy Mix Respon Kebijakan Bank Indonesia Moneter 9 Bauran kebijakan (policy mix) terus dikalibrasi sesuai tantangan yang dihadapi, dan diterapkan memperhitungkan timing dan sequencing yang tepat. 1. Suku Bunga Kebijakan (BI Rate) Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar 2. Penyesuaian Struktur Suku Bunga Jangka pendek (sk bunga instrument moneter) 3. Pembelian SBN di pasar sekunder Policy Mix Dual Intervention 4. Stabilisasi Nilai Tukar (Intervensi) 5. Six Months Holding SBI (Capital Flows Management) Kebijakan Makroprudensial 6. Giro Wajib Minimum (Likuiditas & Prudensial ) 7. Loan to Value Ratio (Prudensial) 8. ULN Jk Pendek Bank (Capital Flows & Prudensial) 9. Memperkuat Strategi Komunikasi 10. Pengendalian Inflasi dari sisi pasokan (TPI-TPID)

Respon Kebijakan Bank Indonesia Moneter 10 1. Kebijakan Repatriasi Devisa Hasil Ekspor & ULN Implementasi Januari 2012 Kebijakan Struktural Koordinasi , antara lain : Infrastruktur pasar Penguatan basis investor domestik Channeling capital inflows ke sektor produktif 2. Pendalaman Pasar Keuangan Protokol Manajemen Krisis (PMK) BANK INDONESIA Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis PMK - Nilai Tukar Protokol Manajemen Krisis NASIONAL PMK - Perbankan Protokol Manajemen Krisis (PMK) KEMENKEU PMK – Pasar SBN

Respon Kebijakan Bank Indonesia Perbankan 11 Enforcement ketentuan : Mewajibkan Rencana Bisnis Bank (RBB) mencantumkan target-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar EFISIENSI BI telah melakukan kajian mengenai : Praktikk pemberian tingkat bunga dana pihak ketiga (DPK) di atas tingkat bunga LPS Praktik pemberian hadiah bagi nasabah. KETAHANAN PERBANKAN Meningkatkan kehati-hatian bank dalam pembiayaan sektor konsumsi (KPR dan KKB)...melalui kebijakan LTV dan Down Payment Penguatan permodalan agar bank siap mengantisipasi perubahan siklus bisnis ke depan (utk meng-cover risiko) Melanjutkan kebijakan perlindungan nasabah BI telah melakukan kajian ”kepemilikan bank per pihak” dan ”multi-license” sejalan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.

MENDORONG PERAN INTERMEDIASI Respon Kebijakan Bank Indonesia Perbankan 12 Melanjutkan upaya perluasan akses perbankan (financial inclusion) kepada masyarakat, terutama pedesaan Memfasilitasi pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah Inisiatif pembentukan Bank infrastruktur Mengkaji berbagai hambatan pembiayaan sektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya rendah Kajian perluasan program sertifikasi tanah MENDORONG PERAN INTERMEDIASI

AKHIR PRESENTASI

Tantangan di Sektor Keuangan LAMPIRAN 14 Tantangan di Sektor Keuangan Mobilisasi dan penyaluran dana di sektor keuangan belum efektif dan efisien bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional …..

Tantangan Perbankan Nasional 15 Penguatan ketahanan perbankan antara lain dilakukan melalui perbaikan tata kelola bank (good corporate governance)….. Tantangan : Memperkuat Ketahanan Perbankan Nasional Paska Krisis Global 2008 Sebelum Krisis 1997 Kegagalan penerapan good corporate governance pada industri perbankan di beberapa negara mendorong reformasi sektor keuangan dan perbankan dengan mengacu pada “Basel Committee on Banking Supervision” (BCBS) Beberapa kasus bank yang dilikuidasi mayoritas bank yang dimiliki pemegang saham perorangan atau merupakan grup. Pemilik bank memanfaatkan bank sebagai sumber dana bagi kepentingan usaha group Paska Krisis 1997 Kinerja perbankan membaik, namun masih terdapat beberapa kasus bank bermasalah, sebagian besar dikarenakan : Campur tangan pemilik bank Rendahnya kapabilitas pemilik bank perorangan sehingga mempengaruhi kondisi bank secara keseluruhan. Perlunya perbaikan tata kelola (governance) perbankan nasional. Kebijakan Paska Krisis 1997 Lebih mengarah pada proses liberalisasi Besarnya kebutuhan modal perbankan, dalam rangka proses rekapitalisasi Mengandalkan keberadaan mitra asing dan calon investor dari asing