MENINGKATKAN SINERGI DEWAN PENDIDIKAN DENGAN INSTITUSI TERKAIT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMAJEMUKAN BUDAYA ; UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI JATI DIRI BANGSA
Advertisements

Disadur dari berbagai sumber
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan Tinggi di Indonesia
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
Konsep Dasar Pendidikan
Rancang Bangun Pengembangan
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
Tim Dosen PIPS Jurusan PKn
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KARAKTER BIDAN DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN Disajikan dalam seminar Nasional Kebidanan di Sekolah.
LIMA PILAR BELAJAR GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Technique Informal School
OLEH : Sosiatun Ungaran 2
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II
Firdan A.R ( ) Ivan N ( ) Windi F ( )
PENDIDIKAN KARAKTER Universitas Negeri Yogyakarta Oleh:
Pengantar Kewarganegaraan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Human security in africa catatan kuliah polpem di afrika.
LANDASAN FILOSOFI KURIKULUM 2013
SISTEM PENDIDIKAN Di Indonesia
EVALUASI PEMBELAJARAN SUDIYONO
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
Resource Mobilization
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
RAVIK KARSIDI, PONPES WINDAN 2010
By: Bianca, Jennifer, Anny.
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
Kerangka Konsep Karakteristik NGO
Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kualitas PAI pada Sekolah DR. H. NI FASRI, M.Pd. Kasubdit PAI pada SMP Direktorat Pendidikan.
MENINGKATKAN SINERGI DEWAN PENDIDIKAN DENGAN INSTITUSI TERKAIT
HANDOUT 1 BELAJAR PEMBELAJARAN
Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Pendekatan Pembelajaran PKn berbasis isu (issues centred approach)
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Tujuan dan Standar Kompetensi
TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
NEGARA INDONESIA.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Analisis Kurikulum Penjasorkes dan Bahan Ajar
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Tujuan Nasional Bangsa Indonesia Tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 : ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah.
Korupsi.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KOMPONEN-KOMPONEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
THE INFORMATION ABOUT HEALTH INSURANCE IN AUSTRALIA.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
CIVIC EDUCATION Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Pendidikan Kewiraan UU N0.2 Tahun 1989 Alasan tidak relevan: a.Pola dan praktek pembelajaran yang indoktrinatif.
SISTEM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN, TUJUAN GERAKAN PRAMUKA DAN PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN DI INDONESIA Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian,
Pengembangan Pendidikan agama berbasis wawasan kebangsaan
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
HOTS Pengembangan INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
PKn yang berhasil menumbuhkan sikap mental : bersifat cerdas,
PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DAN DOSEN
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
MENJADI GURU JAMAN NOW. MEMPUNYAI 7B 1.Bersemangat juang tinggi 2.Berpikir kritis 3.Bertindak dinamis 4.Berkarya kreatif.
Transcript presentasi:

MENINGKATKAN SINERGI DEWAN PENDIDIKAN DENGAN INSTITUSI TERKAIT Oleh: Drs. Suparlan, M.Ed Website: www.suparlan.com E-mail: bsuparlan@yahoo.com

TUJUAN NEGARA melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

KI HADJAR DEWANTARA ”.... anak sebagai figur sentral dalam pendidikan dengan memberikan kemerdekaan sepenuh-penuhnya untuk berkembang”. ”Guru hanya membimbing dari belakang dan baru mengingatkan anak kalau sekiranya mengarah kepada sesuatu tindakan yang membahayakan (tut wuri handayani) sambil terus membangkitkan semangat dan memberikan motivasi (in madya mangun karsa) dan selalu menjadi contoh dalam perilaku dan ucapannya (ing ngarsa sung tuladha)” (Ki Gunawan, Kompas, 21 Juli 2003).

KH. AHMAD DAHLAN mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits.

JOHN DEWEY “education is not a preparation of life, but education is life itself”. Pendidikan adalah bukan persiapan kehidupan, tetapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. “education is the fundamental method of social progress and reform”

PENDIDIKAN DAN EKONOMI This research recognizes people as a type of economic asset – “human capital” – and shows that increased investment in health, skills, and knowledge provides future returns to the economy through increases in labor productivity. Education increases workers' average earnings and productivity, and it also reduces the incidence of social problems such as drug abuse, crime, welfare dependency, and lack of access to medical care, all of which can weigh heavily on the economy. Sumber: William Schweke (2004). Smart Money: Education and Economic Development

DARI MALAYSIA DAN KOREA PELAJARAN DARI MALAYSIA DAN KOREA Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Malaysia dan Korea adalah komitmen yang kuat dalam membangun pendidikan Program wajib belajar pendidikan dasar (universal basic education) di Korea sudah dilaksanakan sejak lama dan berhasil dituntaskan tahun 1965-an. Sekolah Rendah Percuma di Malaysia telah dilaksanakan sejak 1960. Anggaran pendidikan Korea dinaikkan dari 15% menjadi 23%, turun serendah-rendahnya 17% Anggaran pendidikan Malaysia tidak kurang 19%

LANDASAN YURIDIS TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA BRAZIL “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. The National Educational Bases and Guidelines Law enacted in 1961: "national education, inspired in the principles of freedom and in the ideals of human solidarity, has the purpose of: understanding individual rights and responsibilities, as well as those of citizens, the State and other community groups; respecting man's dignity and fundamental freedoms; strengthening national unity and international solidarity; integral development of the human personality and his/her participation in the work towards common welfare; preparing individuals and society to master scientific and technological resources which will allow the use existing possibilities to common welfare; protecting, disseminating and expanding cultural heritage; Condemning any unequal treatment resulting from philosophical, political or religious belief, as well as any social classes or racial prejudices.

LEBIH DARI ITU …… Konstitusi Brazil 1988 yang dengan tegas menyatakan bahwa "Education" is "a right for all, a duty of the State and of the family, and is to be promoted with the collaboration of society, with the objective of fully developing the person, preparing the individual for the exercise of citizenship and qualifying him/her for work".

Intrapersonal, dan Logical mathematics. KECERDASAN GANDA Spatial, 8 (delapan) tipe kecerdasan (SLIM n BIL): Spatial, Language, Interpersonal, Music, Naturalis, Bodily kinesthetics, Intrapersonal, dan Logical mathematics.

FAKTOR PENENTU PENINGKATAN MUTU PENDDIIKAN ”Tinggi rendahnya mutu pendidikan di daerah dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih bergantung pada komitmen daerah -- dalam hal ini termasuk komitmen orangtua dan masyarakat” (Prof. Suyanto, Ph.D)

CORRELATES OF EFFECTIVE SCHOOL Safe and orderly environment Climate of High Expectation for Success Opportunity to Learn and Student Time on Task Home-School Relations Instructional Leadership Clear and Focused Mission Frequent Monitoring of Student Progress

DEWAN PENDIDIKAN Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003: ”Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis”

GOOD GOVERNANCE

MANFAAT SINERGI Pertama, Dewan Pendidikan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat, termasuk institusi sosial dalam masyarakat. Kedua, dalam dunia yang semakin transparan, mana networking, team working menjadi satu kemestian. Untuk melaksanakan peran tersebut, Dewan Pendidikan harus bekerja sama dan membangun kebersamaan dengan institusi terkait, termasuk institusi DUDI.

PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pemerintah pusat menetapkan standar nasional dan norma-norma, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh pemerintah daerah Pemerintah daerah mengembangkan standar daerah dan menerapkan standar sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah

TERIMA KASIH, MERDEKA