KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Usulan dari Ahyuni (BKPRD unsur Perguruan Tinggi).
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Strategi Nasional Literasi Keuangan
assalamu’alaikum wr. wb
MATERI (10) STRATIFIKASI SOSIAL
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Air dan Sanitasi Sesi 1: Pengantar Air dan Sanitasi Berkelanjutan Pemulihan dan.
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
OPENING PENGANTAR - PWK assalamu’alaikum wr. wb Johannes Parlindungan Siregar Blog: johannes.lecture.ac.id PERENCANAAN.
assalamu’alaikum wr. wb
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Presentasi Sesi I.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Hasil Diskusi Panel Kelompok Kerja : Land and Housing.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
Pandangan Tentang Tantangan Penataan Ruang Kedepan
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
STBM SEBAGAI BAGIAN STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI KOTA/KABUPATEN
KONSEP PENGEMBANGAN/ PENATAAN PERMUKIMAN PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
STRUKTUR DAN POLA RUANG
KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK
KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK
R. Azizah. Sumber : 1.Maksum, Irfan Ridwan. Pemerintahan Kawasan Perkotaan 1.Yuniarto, Yusuf Desain Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Disampaikan.
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
No 4/92 1/ LATAR BELAKANG KONDISI PERUMAHAN PADA SAAT PENYUSUNAN UNDANG2 TRANSAKSI 1980.
Pertumbuhan Ekonomi II
22 September 2014 Bappeda Jabar
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Housing Resource Center Hizrah Muchtar, Diskusi mengenai Perumahan-Permukiman, Jakarta, 12 Januari 2011 (HRC)
STUDIO PERENCANAAN KOTA
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Administrasi Data dan Basis data
PERENCANAAN TAPAK BERKELANJUTAN – PRINSIP ANALISIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Karakteristik Permukiman dan Lingkungan Pertemuan 2
Hotel Royal Kuningan - Jakarta, 28 Agustus 2014
Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PERMUKIMAN.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Kota yang berkelanjutan
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
KEMISKINAN Anis Fitrah Abadi [4] Fawaidul Amaliyah Putri [19]
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MENATA KAMPUNG TEPI AIR BEBERAPA ALTERNATIF
PERENCANAAN TAPAK BERKELANJUTAN – PRINSIP ANALISIS
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
assalamu’alaikum wr. wb
SEMARANG, 28 MEI 2018 PROF. DR IR NANY YULIASTUTI MSP
I. Rencana Perkuliahan. Penilaian Akhir 1. Kehadiran: 10 % 2. Tugas kecil/diskusi/presentasi: 10 % 3. UTS: 25 % 4. Tugas Besar: 30 % 5. UAS: 25 %
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK assalamu’alaikum wr. wb KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BERMUKIM SEBAGAI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT PERMUKIMAN : BAGIAN DARI LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR KAWASAN LINDUNG YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT MENDUKUNG PERI KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN BERKELUARGA KARYA KARSA BERKEHIDUPAN BERLINDUNG KEBUTUHAN DASAR !!!!!

PERMUKIMAN KUMUH DAN PERMASALAHANNYA PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HUNIAN (KUMUH) KEMISKINAN BAGAIMANA HUBUNGANNYA ??

KRITERIA PERMUKIMAN KUMUH PELAYANAN DASAR RENDAH STRUKTUR BANGUNAN BURUK BERKEPADATAN TINGGI KUALITAS LH. RENDAH TANPA JAMINAN KEPEMILIKAN LAHAN KEMISKINAN & SOSIAL PERCOBAAN PERCOBAAN LAGI LAGI DAN LAGI

KRITERIA BPS KUALITAS BANGUNAN SALURAN LIMBAH PEND. PADAT JAMBAN LOKASI MARJINAL

KAW. KUMUH JATIM LUAS PROV = 3,616,267 Ha LUAS KAW. KUMUH = 533.30 Ha Jlh. LOKASI = 433 % KAW. KUMUH = 0.015% KAW. DKI JAKARTA LUAS PROV = 66,019 Ha LUAS KAW. KUMUH = 1,753.90 Ha Jlh. LOKASI = 887 % KAW. KUMUH = 2.657%

PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN KUMUH VITALITAS NON EKONOMI VITALITAS EKONOMI STATUS TANAH SARANA DAN PRASARANA KOMITMEN PEMERINTAH PRIORITAS PENANGANAN PERCOBAAN IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PENYANGGA KOTA METROPOLITAN. Ditjend Cipta Karya. 2006

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PROPERTY DEVELOPMENT KAW. PERMUKIMAN KUMUH DIKELOLA SEC. KOMERSIAL WARGA SBG KELOMPOK SASARAN, PEMERINTAH SBG PEMILIK ASET DAN SWASTA SBG INVESTOR COMMUNITY BASED DEVELOPMENT TIDAK MEMILIKI NILAI KOMERSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI TUJUAN UTAMA GUIDED LAND DEVELOPMENT PERLINDUNGAN HAK PENDUDUK UTK TETAP TINGGAL

VITALITAS NON-EKONOMI PROPERTY Dev. T S R COMMUNITY BASED Dev. GUIDED LAND Dev. VITALITAS NON-EKONOMI VITALITAS EKONOMI STATUS TANAH SARANA & PRASARANA KOMITMEN

4 ASPEK KUNCI UNESCAP & UN-HABITAT (2008a) PERUMAHAN WARGA MEMILIKI “DERAJAT KEMISKINAN” BERANEKA RAGAM. RESIKO KESEHATAN. KEBEBASAN DARI PRAKTEK HUKUM PEMBANGUNAN FORMAL.

INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SERING TIDAK DIIMBANGI DENGAN STRATEGI PENGELOLAAN YG BAIK

LOKASI ALT. 2 : MENGHUNI LAHAN ILEGAL JAUH DARI TEMPAT BEKERJA. JAUH DARI “KEMUDAHAN” PELAYANAN UMUM ALT. 1 : MENGHUNI LAHAN ILEGAL DI SEKITAR TEMPAT BEKERJA. MEMPEROLEH SEBAGIAN DARI “KEMUDAHAN” PELAYANAN UMUM

JAMINAN KEPEMILIKAN ANCAMAN PENGGUSURAN. KEKUMUHAN BERTAMBAH PARAH KARENA TIDAK TERSALURKANNYA PELAYANAN UMUM. PENYALURAN PELAYANAN UMUM AKAN BERIMPLIKASI PADA PENGAKUAN PADA LEGALITAS PERMUKIMAN.

PERBAIKAN KAMPUNG : PRINSIP PARTISIPATIF KEMITRAAN JAMINAN KEPEMILIKAN LAHAN KONTRIBUSI MASYARAKAT BIAYA TERJANGKAU PEMBIAYAAN BERKELANUTAN BAGIAN DARI STRATEGI YG LEBIH BESAR

7 TAHAP MEMILIH LOKASI PERKUAT ORGANISASI INTERNAL PERTEMUAN MULTI PIHAK SURVEI RANCANG RENCANA PERBAIKAN IMPLEMENTASI LANJUTKAN PERTEMUAN 7 TAHAP

STRATEGI PERUMAHAN SKALA KOTA MEMPERHATIKAN SEGALA LAPISAN MASYARAKAT KAWASAN SIAP BANGUN LOKASI FASUM & INFRASTRUKTUR PEMBIAYAAN RENSTRA PENGENTASAN KEMISKINAN

PENYEDIA PERUMAHAN PENYEDIA PEMBIAYAAN DIBANGUN PEMILIK DIBUAT MASYARAKAT HOUSING as PROCESS DIBANGUN PEMERINTAH SUBSIDI PERUMAHAN SOSIAL DIBANGUN SWASTA INVESTASI SEWA

5 STRATEGI PEMBIAYAAN UNESCAP & UN-HABITAT (2008b) BERBASIS SWADAYA BUDAYA MENABUNG PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN SEDERHANAKAN SEKTOR FORMAL BIROKRASI DAN KEAMANAN PEMINJAMAN KEKELUARGAAN PENTAHAPAN PINJAMAN MELALUI KELOMPOK PENABUNG PEMBIAYAAN KOLEKTIF LAHAN KOLEKTIF PENGELOLAAN KOLEKTIF UNESCAP & UN-HABITAT (2008b)

LEMBAGA PERANTARA PEMBIAYAAN LSM KOPERASI KAUM MISKIN C.O.D.I. (Thailand) PENGURANGAN BIAYA DESAIN PROSES KONSTRUKSI KOLEKTIF SUBSIDI SILANG MEMBANGUN BERTAHAP

KEPUSTAKAAN ESCAP & UN-HABITAT. 2008a. PERUMAHAN UNTUK MBR : MEMBERI TEMPAT YANG LAYAK BAIK BAGI KAUM MISKIN KOTA. ESCAP & UN-HABITAT. 2008b. PEMBIAYAAN PERUMAHAN : CARA-CARA UNTUK MEMBANTU KAUM MISKIN MEMBIAYAI PERUMAHAN LAQUIAN. BASIC HOUSING. PUBLIC-PRIVATE INFRASTRUCTURE ADVISORY FACILITY (PPIAF). 2000. ANNUAL REPORT. POVERTY REDUCTION STRATEGIES: PRIVATE SECTOR AND INFRASTRUSTURE. The World Bank.

wassalamu’alaikum wr. wb TERIMA KASIH UBAHLAH KEPRIHATINAN MENJADI SEMANGAT UNTUK MEMPERSATUKAN BANGSA …… … KITA HADIR UNTUK MEREKA … wassalamu’alaikum wr. wb