Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
Lpmp sumsel present sumsel laboratory M E N Y A J I K A N.
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Manajemen Stratejik Sektor Publik
AUDIT MANAJEMEN FUNGSI KEUANGAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
AKUNTABILITAS BIROKRASI
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
KONSEP DASAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
AUDIT SUMBER DAYA MANUSIA
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008

Kerangka Presentasi Potret Birokrasi dan Pelayanan Publik Saat Ini Pemahaman Salah Tujuan Reformasi Birokrasi Sasaran Reformasi Birokrasi Hal-hal yg Diperlukan untuk Reformasi Birokrasi Hambatan Reformasi Birokrasi Kesimpulan

Potret RB & Pelayanan Publik Saat Ini Maraknya Suap Sistem tidak teratur –Masuk Back Office –Tidak ada antrian –“Self-service”

Pemahaman yang Salah Reformasi Birokrasi ≠ Kenaikan Remunerasi

Tujuan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif) ‏ penyempurnaan sistem atau tatakelola PERUBAHAN PERILAKU

Sasaran Reformasi Birokrasi Sasaran umum: mengubah pola pikir dan budaya kerja Secara khusus mencakup area sbb: Sumber: Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

Hal-hal yg Dibutuhkan untuk Reformasi Birokrasi Komitmen pimpinan Membutuhkan sumber daya dan waktu yang luar biasa Memerlukan tahapan aktivitas yang terstruktur (dari perencanaan sampai implementasi) Membutuhkan keberadaan unit pengendalian internal yang kuat dan independen Perlu adanya right sizing Harus ada perubahan pelayanan kepada masyarakat

Hambatan Reformasi Birokrasi Peraturan PNS yang tidak sejalan dengan semangat RB.

SISTEM MANAJEMEN SDM PERENCANAAN SDM REKRUTMEN DAN SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AUDIT SDM KOMPENSASI PEMBERHENTIAN DAN PHK HUBUNGAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SDM MANAJEMEN KINERJA LAIN - LAIN PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT KEPEGAWAIAN PNS PERLUKAH ?

Apakah Kenaikan Remunerasi Mengubah Perilaku???

Kesimpulan: Tujuan akhir reformasi birokrasi adalah perubahan perilaku Perlu komitmen dan keseriusan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tahapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN Menyusun Blue Print Reformasi Birokrasi Nasional Menyesuaikan semua peraturan PNS untuk mendukung Reformasi Birokrasi Nasional Mengelola pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional

Terima Kasih