Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA Slamet Riyadi Yuwono KOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU JAKARTA,26 SEPTEMBER 2013

KONDISI YANG TERJADI

Kecenderungan angka kematian ibu

Kecenderungan Angka Kematian Ibu Tahun 1991 -2015 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Saudara sekalian, Berhubung Rakornas hari ini adalah dalam upaya Percepatan Pencapaian Target MDGs Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, maka Saya akan lebih rinci dalam penyampaian MDG 5 ini Angka Kematian Ibu memang telah berhasil diturunkan dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007, namun target MDGs 2015 kita, AKI diharapkan akan diturunkan sampai 102 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan analisis regresi linier SDKI tahun 1994-2007, proyeksi AKI pada tahun 2015 diprediksikan AKI hanya dapat turun sampai 161 per 100.000 kelahiran hidup Oleh sebab itu, untuk mencapai penurunan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, perlu upaya keras untuk bisa mencapainya Preliminary SDKI 2012 belum mengeluarkan data tentang AKI, masih/sedang dalam proses penghitungan Target MDG 2015 RPJMN 2014

Jumlah Kematian Ibu per provinsi 2010 - 2012 Sumber : Data Rutin Kesehatan Ibu 2010 - 2012

Karakteristik Ibu meninggal Ibu meninggal yang berusia < 20 dan > 35 tahun sebesar 33% dari seluruh kematian ibu, sehingga apabila program KB berhasil, mungkin kita akan bisa menurunkan kematian ibu sebesar 33 % Sumber : Kajian Lanjut hasil SP 2010

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2006-2012 Pn Jumlah total Fasilitas Kesehatan tahun 2010 : 65.275 Terdiri dari : Poskesdes/Polindes 32. 887 Puskesmas Pembantu 22.273 Puskesmas non perawatan 6.033 Puskesmas Perawatan Non PONED 1.167 Puskesmas Perawatan mampu Poned 1.537 RS Rujukan (Pemerintah dan swasta) 1.378 Kriteria dan Standar Fasilitas kesehatan yang melayani KB sesuai standar terlampir. NB. Faskes KB baru menjadi indikator sejak tahun 2010 Sumber: Lap KIA Dinkes Provinsi Faskes KB

HIV-AIDS

Latar Belakang 34 juta orang terinfeksi HIV di seluruh dunia. Sebanyak 50% di antaranya adalah perempuan dan 2,1 juta anak berusia kurang dari 15 tahun. (Laporan UNAIDS,2012) Di Asia Tenggara, terdapat kurang lebih 4 juta orang dengan HIV, sekitar 1,3 juta orang (37%) perempuan terinfeksi HIV. (menurut Laporan Perkembangann HIV-AIDS WHO-SEARO 2011) Di Indonesia, jumlah kumulatif AIDS sampai tahun 2012 adalah 42.887 , kumulatif HIV sampai tahun 2012 98.390, dengan persentase anak usia ≤ 4 tahun yang terinfeksi HIV mencapai 2,5% (Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS, Tahun 2012). 21.103 ibu hamil yang menjalani test HIV, sebanyak 534 (2,53%) positif HIV (2011) 43.264 ibu hamil yang menjalani tes HIV, 1.329 (3,04 %) positif HIV (2012) Hadirin yang berbahagia, Sejak pertama kali di temukan pada tahun 1987 di Bali , Kasus HIV / AIDS semakin lama semakin meningkat Saat ini jumlah ibu hamil yang menjalani tes HIV masih sedikit , data tahun 2009 menunjukan dari 10.026 ibu hamil yang diperiksa, 289 (2,9%) positif HIV. Jumlah kumulatif AIDS yang dilaporkan pada maret 2012 sebanyak 30.430 kasus. Proporsi laki-laki dan perempuan adalah 2,5 : 1, akan tetapi di Papua proporsi antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 1:1 Program pencegahan Penularan HIV Dari Ibu ke Anak sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2004, namun sampai saat ini cakupannya masih rendah, antara lain di sebakan masih kurangnya fasilitas yang bisa memberikan layanan PPIA

Peta Epidemi HIV di Indonesia Estimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 : 591 Pada slide ini dapat dilihat peta epidemi HIV di Indonesia. Bisa dilihat disini bahwa HIV-AIDS sudah ada di semuaa provinsi di Indonesia. Berdasarkan estimasi yang dilakukan pada tahun 2009, diperkirakan terdapat 186.000 odha. Tingkat epidemi HIV di Indonesia adalah epidemi terkonsentrasi dimana prevalensi HIV tinggi di beberapa provinsi dan pada beberapa populasi kunci. Sementara itu di Tanah Papua, epidemi HIV nya adalah epidemi meluas (generalized epidemic), dimana prevalensi HIV sudah tinggi di populasi umum. Estimasi jumlah odha dapat dilihat pada gambaran bola2 berwarna hijau. Terlihat disini bahwa odha cukup banyak di pulau jawa dan Tanah Papua.

Persentase AIDS yang Dilaporkan Menurut Kelompok Umur Januari-Desember 2012 Berdasarkan kelompok umur, Persentase Kasus AIDS di Indonesia Tahun 2012, sebanyak 59,2% % terjadi pada usia reproduksi aktif yaitu 15-39 tahun yang apabila dia hamil atau isterinya hamil berpotensi menularkan dari ibu ke Bayi Data Dirjen P2PL, Tahun 2012

Perkiraan Jumlah Ibu Hamil Terinfeksi HIV Kabupaten/Kota Jumlah Bumil Kunjungan Antenatal Bumil HIV Papua dan Papua Barat 82,714 50,721 (61%) 3,003 (3,63%) Kab/Kota daerah terkonsentrasi 2.842.341 2.776.673 (98%) 7,106 (0,25%) Kabupaten/Kota daerah epidemi rendah 2,509,329 2,397,342 (96%) 6,273 TOTAL 5,434,384 2,448,063 16,382 (0,30%) Tabel di atas merupakan perkiraan jumlah ibu hamil yang terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan PPIA Dari hasil perhitungan modeling didapatkan prevalensi ibu hamil didaerah Papua dan Papua Barat sebesar 3,63%, sedangkan daerah di luar Papua dan Papua barat sebesar 0,25% . Bila di kalikan jumlah ibu hamil yang ada sebanyak 5.434.384 , diperkirakan 16. 383 (0,3%) bumil tertular HIV dan membutukan pelayanan PPIA

TANTANGAN DALAM percepatan penurunan aki dan ppia

1.Diskontinuitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi Tantangan dalam pencapaian MDG 4 dan 5 1.Diskontinuitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi FAKTA: Risfaskes 2011 & data rutin KIA 2011: 70.15% Bidan tinggal di desa Puskemas memiliki sarana persalinan 47,4% puskesmas perawatan mampu PONED Ketersediaan oralit & zinc di puskemas Kualitas pelayanan KIA yang sub standar Studi Banten, sebab keterlambatan 474 kematian ibu thn 2006: 45% terlambat krn pengambilan keputusan FAKTA: Risfaskes 2011 Ketersediaan dokter spesialis di RS 21% RS Pemerintah Memenuhi Kriteria Umum PONEK Kualitas pelayanan KIA di RS sub standar Studi di Banten: 44% terlambat mendapatkan pelayanan di RS BIAYA Ibu , Bayi Balita Selamat Persalinan III. Kualitas pelayanan di RS Akses ke RS tepat waktu 15% perkiraan komplikasi, tak dpt diprediksi tp dapat dicegah Kualitas pelayanan Pencegahan komplikasi Identifikasi komplikasi Pertolongan pertama thd Komplikasi & penstabilan sebelum rujukan I. Pemanfaatan penolong persalinan terampil , Penanganan Balita Sakit di fasilitas kesehatan II.Rujukan Efektif 85% normal Masih banyak tantangan yang dilaporkan dari hasil Risfaskes 2011 dan laporan rutin program KIA antara lain: 70.15% Bidan tinggal di desa 64.86% Bidan di Desa yang mempunyai Kit BdD mampu GDON: 10.80%, BdD telah dilatih APN: 45.63%. 47,4% puskesmas perawatan mampu PONED 42,6% puskesmas PONED tersedia MgSO4 Studi Banten, sebab keterlambatan 474 kematian ibu thn 2006: 45% terlambat krn pengambilan keputusan Data SP 2010-Litbangkes 2012 SP 2010 – Litbangkes 2012: 49.7%-75.3% meninggal di RS pemerintah dan swasta (tgt jenis komplikasi); 17.1-37.8% di rumah sendiri Studi di Banten: 66% terlambat mencapai fasilitas rujukan Pelayanan Rujukan (Risfaskes 2011) Risfaskes 2011 21% RS Pemerintah Memenuhi Kriteria Umum PONEK 52.7% RSU pemerintah dengan Dr telah terlatih PONEK 50.4 % RSU pemerintah dengan Bidan telah terlatih PONEK Studi di Banten: 44% terlambat mendapatkan pelayanan di RS

2. Desentralisasi sektor kesehatan Lemahnya tata kelola di tingkat kabupaten/kota Kesenjangan dalam sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM, obat dan alat, pembiayaan, informasi/manajemen/regulasi, pemberdayaan masyarakat) Kurangnya kualitas pelayanan dan lemahnya sistem rujukan Dalam era desentralisasi ini, masih banyak kendala yang dihadapi, terutama terjadinya rotasi yang cepat diantara penanggung jawab program serta dukungan anggara daerah untuk kesehatan masih belum optimal. Demikian pula kualitas pelayanan dan sistem rujukan masih memerlukan peningkatan sesuai standar Sumber: Analisis bottle neck untuk penyusunan RAD MDG Jateng

STRATEGI percepatan penurunan aki dan ppia

Kerangka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Tahun 2013 – 2015

ILUSTRASI PENTAHAPAN PROVINSI No Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 Sumut Kepri Aceh Sumbar Jambi 2 Sumsel Jogja Babel Riau GTO 3 Lampung NTB Kalsel Bengkulu Malut 4 DKI Bali Sulut Kalteng Papua 5 Banten Kalbar Sulbar Kaltim Papua Barat 6 Jabar Sultra Maluku Kaltara 7 Jateng   8 Jatim 9 NTT 10 Sulsel MDG’s UP4B PKP Agustus 2013

Kebijakan PPIA (SE MENTERI KESEHATAN NO.GK/MENKES/001/I/2013) Melaksanakan pelayanan pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) untuk diintegrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan konseling remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan dapat melibatkan peran swasta serta LSM. PPIA dalam pelayanan KIA merupakan bagian dari Program Nasional Pengendalian HIV-AIDS dan IMS. Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remaja harus mendapat informasi mengenai PPIA.

Kebijakan PPIA (lanj) Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. Untuk daerah yang belum mempunyai tenaga kesehatan yang mampu / berwenang memberikan pelayanan PPIA dapat dilakukan dengan cara : Merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan HIV yang memadai Pelimpahan wewenang (task shifting) kepada tenaga kesehatan lain yang terlatih. Penetapan daerah yang memerlukan task shifting petugas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Kebijakan PPIA (lanj) Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan mendapatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan lebih lanjut (PDP). Kepala Dinas Kesehatan merencanakan ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV) berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Kemenkes. Pelaksanaan Persalinan baik secara pervaginam atau Per abdominam harus memperhatikan indikasi obstetrik Ibu dan bayinya serta harus menerapkan kewaspadaan standar. Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik untuk bayi adalah pemberian ASI secara ekslusif selama 0-6 bulan, untuk itu maka Ibu dengan HIV perlu mendapat konseling laktasi dengan baik sejak perawatan antenatal pertama sesuai pedoman. Namun apabila ibu memilih lain (Susu Formula) maka, Ibu , pasangannya dan keluarga perlu mendapat konseling makanan bayi yang memenuhi persyaratan teknis

Strategi Pelayanan PPIA PPIA dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ekspansi bertahap Semua fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan PPIA Perlu adanya jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian dari LKB Melibatkan peran swasta dan LSM Daerah menetapkan wilayah yang memerlukan task shifting Ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV) Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka disusunlah enam (6) strategi Pelayanan PPIA, yaitu : PPIA dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ekspansi bertahap Semua fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan PPIA Perlu adanya jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian dari LKB Melibatkan peran swasta dan LSM Daerah menetapkan wilayah yang memerlukan task shifting Ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV) Adapun Kriteria “task shifting “adalah apa bila pada daerah tersebut : Tidak ada tenaga dokter atau, Tidak ada tenaga Laboratorium atau, Tidak ada tenaga bidan

Rencana dan Target Pengembangan Program PPIA

Rencana Pengembangan Layanan PPIA Target Baseline (2012) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan PPIA 18 67 133 185 339 497 RS Rujukan ARV 355 400 444 464 484 504** Puskesmas PPIA: Prong 1 dan 2 9323 9419*** Prong 1,2,3 & 4 90 1000 2000 4736 7046 9419**** * 100% Kabupaten/Kota ** 100% RS *** 100% Puskesmas PPIA Prong 1 & 2 (seluruh Puskesmas) **** Puskesmas dengan Rawat Inap (diutamakan)  

Target Ibu Hamil di Tes HIV dan sifilis pada Pemeriksaan Antenatal Daerah Jumlah ibu hamil Ibu Hamil ANC 2013 2014 2015 2016 2017 Papua dan Papua Barat 82.714 50.721 60% 70% 80% 90% 100% 31.261 36.471 41.681 46.891 52.101 Kab/Kota epidemi terkonsentrasi 2.842.341 2.776.673 15% 35% 404.231 943.206 1.616.924 2.425.386 2.694.873 Kab/Kota epidemi rendah 2.509.329 2.397.342 10% 20% 25% 30% 226.856 340.284 453.712 567.140 680.568 Total 5.434.384 5.224.736 662.348 1.319.659 2.111.916 3.038.915 3.426.940 Tabel di atas merupakan target jumlah ibu hamil yang di periksa tes HIV dan sifilis pada tahun 2013 sampai 2017 Pada tahun 2013 jumlah ibu hamil yang di tes HIV dan sifilis ditargetkan sebanyak : 686.668 dan meningkat secara bertahap menjadi 3.546.597 pada tahun 2017

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

KERANGKA PIKIR PERCEPATAN MDG RAKERKESNAS 2013 PENJABARAN HSL RAKERKESNAS SINERGISME PERENCANAAN& & PELAKSANAAN: ANTAR UNIT UTAMA PROVINSI KAB/KOTA INTEGRASI PELAKSANAAN: KESEPAKATAN PERCEPATAN MDG HASIL MIDTERM RPJMN 2010-2014 TERKAIT MDG (3 ON THE TRACK,, 4 PERLU KERJA KERAS, 5 SULIT TERCAPAI ) PENETAPAN LOKUS : 9 PROV, 64 KAB/KOTA (Tahap I) PELAKSANAAN KEGIATAN DI DAERAH SUSUAN PRIORITAS SASARAN&PROGRAM ADVOKASI, ENDAMPINGAN & MONEV

Rekomendasi Rakerkesnas 2013 Mengutamakan upaya promotif-preventif dan peran aktif masyarakat serta komunikasi publik dalam rangka mendukung MDG dan target RPJMN 2010-2014 Menyediakan akses informasi kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui media massa dan membangun jejaring dengan lintas sektor serta LSM terkait Mewujudkan semua pelayanan kesehatan dan sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar yang berlaku, melalui penguatan program dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang diperkuat dengan sistem informasi SDM Kesehatan dan aspek legal Meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi, dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan KB, seperti di daerah padat penduduk (Provinsi Sulsel), wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Kluster 4, dan daerah tertentu perlu disiapkannya tenaga kesehatan strategis (nakesstra), dan standarisasi insentif SDM Kesehatan di DTPK dengan memperhatikan karakteristik daerah

Rekomendasi Rakerkesnas 2013 Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi minimal 85% dan penyediaan rumah tunggu persalinan di daerah terpencil untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh nakes di faskes Mempercepat terwujudnya revitalisasi program Keluarga Berencana untuk pencapaian target penurunan TFR Menurunkan AKI dan AKB, seperti penguatan Puskesmas PONED dan RS PONEK termasuk peningkatan kolaborasinya, penguatan sistem rujukan, pengembangan Sistem Komunikasi - Informasi Maternal dan Neonatal Meningkatkan persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas melalui dukungan regulasi daerah dan penguatan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Meningkatkan pengetahuan komprehensif HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-24 tahun, seperti dengan cara memperluas kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda

Rekomendasi Rakerkesnas 2013 Menurunkan annual parasite index (API) dengan kegiatan seperti: penemuan kasus malaria secara aktif di daerah fokus dan perlindungan pada masyarakat Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) sejak dini, seperti: pembentukan jejaring PTM di setiap kabupaten/kota, dengan minimal terdapat satu Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana PTM Meningkatkan pembinaan pelayanan kefarmasian, seperti: penyediaan obat, alat Kesehatan, dan alat kontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan E-Catalogue; menjamin ketersediaan dan pemerataan melalui pengelolaan satu pintu (one gate policy); menjamin kualitas obat, alat kesehatan dan alat kontrasepsi melalui sampling dan pengujian laboratorium; serta perwujudan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar melalui pemenuhan dan pemerataan tenaga kefarmasian

Rekomendasi Rakerkesnas 2013 Menyiapkan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai secara operasional per 1 Januari 2014 meliputi berbagai hal terkait dengan regulasi, penyiapan (kecukupan dan distribusi) SDM Kesehatan yang kompeten dan merata, kesiapan fasilitas Kesehatan, pengembangan regionalisasi sistem rujukan berjenjang, penyiapan standar pelayanan termasuk penyiapan formularium obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta mengutamakan pelayanan Kesehatan primer Mempercepat penyelesaian produk-produk hukum untuk pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), advokasi dan sosialisasi Perpres SKN melalui dialog kepada seluruh stakeholder di Daerah; penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang di-Perda-kan; serta pembinaan intensif dan sesuai jenjang administratif Mempersiapkan RPJMD 2015-2019 di tingkat Daerah dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan: 1) analisis situasi dan kecenderungan Kesehatan, 2) analisis situasi dan kecenderungan lingkungan yang memengaruhi pembangunan Kesehatan, 3) aspek promotif-preventif menjadi arus utama, 4) perumusan dan pengkajian skenario/altenatif penyelesaian masalah Kesehatan, 5) penetapan stratregi program pembangunan Kesehatan, dan 6) penetapan reward system

Rekomendasi Rakerkesnas 2013 Mengusulkan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke daerah, yang pengelolaannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Mewujudkan good and clean governance melalui sinkronisasi perencanaan yang tepat dan evidence-based dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memanfaatkan teknologi informasi melalui dukungan dan pemberdayaan peran Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada seluruh satuan kerja

TINDAK LANJUT TINGKAT PROVINSI DILAKSANAKAN DI KAB/KOTA KESEPAKATAN RAKERKESNAS 2013 TINDAK LANJUT TINGKAT PROVINSI DILAKSANAKAN DI KAB/KOTA (ACTION PLAN) RPJMN RENSTRA SISTEM FEEDBACK INFORMASI RPJMD RENSTRA SISTEM MONITORING EVALUASI PERIODIK (3 BULANAN) RPJMD RENSTRA

MAPPING/ANALASIS DETAIL (PER KAB/KOTA)

LOKUS TAHAP 1 NO PROVINSI JUMLAH KAB/KOTA 1 SUMUT 9 2 SUMSEL 4 3 LAMPUNG 7 DKI 5 JABAR 10 6 BANTEN JATENG 12 8 JATIM SULSEL

CONTOH KAB BANJARNEGARA JAWA TENGAH Jml penduduk: 989.403 Kecamatan: 20 Desa/Kelurahan: 266/12 Puskesmas: 35 Puskesmas PONED: 13 Bumil: 18.354 Bulinfas: 16.424 Posyandu: 1.592 Poskesdes: 173 Dokter Umum: 47 Bidan: 445 Perawat: 197 Dokter SpOG : 1 Dokter SpA : 1 Total Kematian Ibu tahun 2012: 23 kasus

KABUPATEN BANJARNEGARA Fokus Intervensi Puskesmas Punggelan 1 Puskesmas Susukan 1 Puskesmas Purwonegoro 2 Puskesmas Pejawaran Puskesmas Batur 1 Puskesmas Wanayasa KRITERIA: Berdaya ungkit tinggi Data kinerja capaian program belum optimal BATUR Jumlah Kematian : Ibu (2) , Neonatal (1). Wilayah sangat sulit (pegunungan), kematian ibu tinggi tiap tahun, masyarakatnya spesifik 1 1 5 2 PUNGGELAN Jumlah Kematian : Ibu (3), Neonatal ( 4 ) , Daerah fokus vokasi kab, kematian ibu tinggi dengan penyebab perdarahan dan terlambat penanganan, 1 3 3 PEJAWARAN Jumlah kematian : Ibu (3) Noenatal (3) , Jumlah sasaran terbanyak, Kematian ibu tertinggi, cakupan indikator KIA belum mencapai target 1 1 3 1 4 2 3 4 Keterangan : 1 SUSUKAN Jumlah Kematian : Ibu (2), neonatal (5), wilayah luas perbatasan mobilitas tinggi Kematian Ibu 2 2 5 1 Kematian Neonatal 3 4 1 1 2 1 2 5 PURWONEGORO Jumlah Kematian : ibu (3), Neonatal ( 4)

Upaya PP AKI dan AKN Kab Banjarnegara: Masalah SDM Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran PONEK belum maksimal karena SpOG tidak standby 24 jam Jumlah bidan di puskesmas baik PONED maupun Non PONED dengan persalinan 24 jam belum ideal untuk jadwal jaga 3 shift Kebutuhan: SpOG 4, Bidan 621 Kekurangan: SpOG 1, Bidan 77 Ketersediaan: Dokter Umum 111, Dokter gigi 94, Perawat 664, bidan 544, farmasi 68, gizi 43, sanitasi 64, kesehatan masyarakat 84, 2 SpA, 3 SpOG, 1 Sp Anestesi Dari audit kasus kematian masih ada permasalahan kompetensi dan kepatuhan SDM Rekrutmen tenaga dokter SPOG dan bidan Melakukan mapping penempatan tenaga bidan Penguatan Tim Supervisi Fasilitatif (Sufas) di Kab & PKM Sufas, evaluasi & pembinaan ke 35 Puskesmas Sufas Bidan Koordinator PKM ke bidan desa (278 desa) Melakukan kualifikasi dan pembinaan tekhnis medis oleh Bidan CI/CT 2014-2015: SpOG 1, bidan 10 2015-2019: bidan 10 2020-2025: bidan 57 Jk pendek 2014-2015: 35 Puskesmas BKD, Dinkes

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA Masalah SDM Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran Dari audit kasus kematian masih ada permasalahan kompetensi dan kepatuhan SDM Seringnya mutasi dokter terlatih PONED ke Pusk non PONED 5 Puskesmas tidak memiliki supir ambulans/ Pusling Uji petik pelayanan ANC dan KN oleh CI/CT kepada 35 Puskesmas Sistem reward bagi bidan yang berhasil dan punishment kepada bidan yang bermasalah Mapping SDM sesuai kompetensi Rekrutmen tenaga pengemudi 35 Puskesmas Jk pendek: 2 Jk men: 2 Jk pjg: 1 BKD, Dinkes Dinkes, BKD Kewenangan Dokter di Puskesmas PONED Membuat protap setiap Puskesmas PONED Pengusulan pedoman dan juknis bagi dokter PONED ke provinsi dan pusat Jk pdk Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes, IDI Legalitas dokter SpOG dan SpA memberikan pelayanan di Puskesmas PONED dalam rangka deteksi dini Audiensi dengan IDI Dinkes, Dinkes Prov, IDI

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA Masalah Sarana & Peralatan Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran Dari 13 PONED baru 3 yg memiliki ruang khusus pelayanan PONED yang representatif Kekurangan: 10 Pengadaan sarana & prasarana pertolongan persalinan normal dan tindakan emergency obstetri neonatal di 10 Puskesmas PONED sesuai standar Jk pdk: 3 pkm Jk men: 3 pkm Jk pjg: 4 pkm Dinkes, Kemkes 22 Pusk non PONED dengan pelayanan persalinan belum memiliki sarana yang memenuhi standar Assesment Faskes dengan menggunakan daftar tilik kelengkapan faskes Jk pdk: 5 pkt Jk men: 10 pkt Jk pjg: 7 pkt Pengadaan sarana dan prasarana APN di 8 Puskesmas fokus yang sesuai standar 1 Puskesmas tidak punya mobil Pusling sebagai fasilitas rujukan Pengadaan mobil Pusling Jk pdk: 1 bh Dari 13 Puskesmas PONED, 3 belum memiliki Pengadaan PONED kit Pusk Banjarmangu 1, wanadadi 1 dan punggelan 1 Jk pdk: 3 bh Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes Dari 278 desa baru 75 desa yang memiliki bidan kit dalam keadaan baik, Kebutuhan: 278 kit Pengadaan, monitoring dan evaluasi penggunaan bidan kit Jk pdk: 100 kit Jk men: 53 kit Jk pjg: 50 kit Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes Dari 100 kelas bumil hanya 13 kelas ibu hamil yang memiliki paket kelas ibu hamil, Pengadaan paket Kelas Ibu Hamil Jk pdk: 102 pkt

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA Masalah Pembiayaan Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran Mekanisme pencairan dana Jampersal untuk puskesmas terkait peraturan keuangan yang harus disetor ke pemda sehingga terlambat diterima puskesmas Audiensi dengan Dinkes Provinsi dan Kemenkes Jk pdk Dinkes, Pemda, Dinkes Prov, Kemkes Standar penggunaan keuangan di daerah yang tidak bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan program Audiensi dengan BUD Pemda Dinkes, Pemda Belum ada pembiayaan fasilitasi PONEK ke PONED Audiensi dengan Direktur RS PONEK Dinkes, RS

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA Masalah Pemberdayaan Masyarakat Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran keterlambatan pengambilan keputusan keluarga menjadi salahsatu penyebab dalam kasus kematian Ibu dan Bayi Sosialisasi dan advokasi kepada linsek tk kabupaten dan kecamatan terkait peran keluarga dan masyarakat serta lintas sektor dalam percepatan penurunan kematian ibu dan neonatal. Pendataan sasaran dan mapping bumil risiko Melaksanakan pertemuan tk Desa di 15 wilayah puskesmas fokus Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan KP KIA/KelasIbu Balita di setiap Desa di 15 wilayah pusk fokus Jk pdk: 15 PKM Dinkes, Kecamatan, PKK Belum optimalnya sistem rujukan:disebabkan keterbatasan fasilitas Membuat call center dan jejaring informasi antar puskesmas PONED dan antar Rumah Sakit rujukan termasuk swasta Penyusunan pedoman sistem rujukan mengakomodir kondisi lokal namun tetap mengacu pada Permenkes Mendorong RS BLU untuk mendukung kegiatan PONEK 24/7 Menyusun SOP, monev implementasi SOP AMP klinis harus dilakukan rutin Peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui studi kelompok, magang, pembahasan kasus, dan lain-lain Jk pdk Dinkes, Dinkes Prov keterbatasan fasilitas rujukan Menyusun peraturan dan pedoman sistem rujukan tingkat kabupaten dan kota: Perbup dan Penyusunan mekanisme rujukan / regionalisasi alur rujukan ke puskesmas PONED dan rumah sakit Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes, IDI

SINKRONISASI INTERVENSI SELURUH UNIT UTAMA MELAKUKAN INTERVENSI SASARAN YG SAMA SESUAI DG TAHAPAN PELAKSANAAN ALOKASI SUMBER DAYA DG SASARAN YG SAMA,DENGAN TETAP TIDAK MENINGGALKAN DAERAH YG BLM DALAM TAHAPAN SINKRONISASI MULAI PRENCANAAN,PELAKSNAAN,MONEV ADVOKASI,PENDAMPINGAN UTK KAB/KOTA DAN KOMITMEN DARI KAB/KOTA RECORDING DAN REPORTING SUSUN ALAT MONEV

POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT NO IKT Program Utama Pokok Kegiatan 13 •% kab/kota yang memiliki perda yang mendukung pembangunan kesehatan   14 % Kab/kota yang memiliki Desa Siaga Aktif 15 Jml Kebijakan yang dibuat berdasarkan kajian dari data yang tersedia 16 •% Puskesmas yg memiliki nakes dgn sertifikasi promosi & prevensi 17 •% Puskesmas yg memiliki tenaga terlatih Manajmen Puskesmas 18 •Tersusunnya PP Pelayanan Kesehatan Primer 19 %. Puskesmnas di Kab/Kota yang melaksanakan Simpus secara optimal 20 • % Yankes Primer dengan SPA sesuai standart 21 •% Yankes Primer yg mendapat obat dan dukungan perbekalan kesehatan sesuai standart dan kebutuhan Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT NO IKT Program Utama Pokok Kegiatan 1 •IMR 23/1000   2 •MMR 102/100.000 3 •Tk Kepuasan masyarakat pd pelayanan kesehatan primer 4 •Tk kepuasan nakes di pelayanan kes primer 5 •% Kabupaten/kota yg memiliki UKBM aktif lebih dari 50 6 •Tk kepedulian masyarakat pd kesehatan kesehatan 7 •% Kab/Kota yg memiliki sistim rujukan terstruktur 8 •% Rujukan yang tepat (% AMP) 9 •% Puskesmas terpenuhi asupan SD secara memadai 10 •% K4, % D/S, 11 •% Kab/Kota yeng memiliki lebih dar 2 bentuk UKBM yang melibatkan peran serta anak sekolah 12 •% kab/kota yg memiliki Posyandu mandiri lebih dr 50 % Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik TERIMA KASIH