1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
LAPORAN ARUS KAS (PSAK No 2)
LAPORAN ARUS KAS (PSAK No 2)
Disajikan pada acara Sosialisasi IPSAP dan Buletin Teknis SAP
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.
1 PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Piutang Wesel/ Wesel Tagih (Notes Receivable)
1 PSAP NO. 07 AKUNTANSI AKTIVA TETAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Juli 2006.
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
DEFINISI MENURUT PSAK.
DEFINISI MENURUT PSAK.
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
BULETIN TEKNIS NO 8 AKUNTANSI UTANG
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1 MODUL PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAK 11 PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
KREDIT PAJAK PENGHASILAN
PSAP NO 06 AKUNTANSI INVESTASI
HUTANG JANGKA PANJANG Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi.
PSAP NO 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
B. Metode Bunga Efektif PT Hasta Millenia mengeluarkan obligasi nominal Rpl ,-, umur 5 tahun, bunga 10% per tahun dibayarkan tiap setengah tahun.
PSAP KAS MENUJU AKRUAL (PP 24/2005) DAN
Biaya Pinjaman  .
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN Kelompok 11: Ganjar Pamungkas S Rizkiati Wahyu Utami.
PIUTANG WESEL WESEL adalah surat berharga yang berisi perintah dari pembuat surat kepada si wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebut.
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
PIUTANG WESEL Pengertian Macam-macam Piutang Wesel
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PIUTANG AKUNTANSI PENGANTAR 2.
Laporan Arus Kas Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA 1
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
Cash Flow – PSAK 2.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Piutang Dagang dan Piutang Wesel
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Kewajiban Lancar dan Kontijensi
Transcript presentasi:

1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007

2 KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

3 KLASIFIKASI KEWAJIBAN  Kewajiban Jangka Pendek  Kewajiban Jangka Panjang

4 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika : Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika : jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulanjangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan entitas bermaksud untuk mendanai kembali ( refinance ) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjangentitas bermaksud untuk mendanai kembali ( refinance ) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali ( refinancing ), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum LK disetujuimaksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali ( refinancing ), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum LK disetujui

5 PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul

6 PENGUKURAN KEWAJIBAN  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal  Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah  Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

7 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan

8 UTANG BUNGA Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan

9 UTANG PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada pihak yang berwenang harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

10 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan

11 PERUBAHAN VALUTA ASING Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12 PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo : Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo : karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit ( call feature ) dari sekuritas tersebut karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit ( call feature ) dari sekuritas tersebut karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan

13 TUNGGAKAN Adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal Adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur ( aging schedule ) Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur ( aging schedule ) Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban

14 PENGHAPUSAN UTANG Pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur Pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur Diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat Diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat  Jika dengan aset kas  debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru  Jika dengan aset nonkas  debitur harus melakukan penilaian kembali aset nonkas ke nilai wajarnya kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur Diungkapkan dalam CaLK Diungkapkan dalam CaLK

15 BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH Biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana : Biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana :  bunga  amortisasi diskonto atau premium  amortisasi biaya terkait pinjaman (biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee dll)  perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu ( qualifying asset ) harus dikapitalisasi Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu ( qualifying asset ) harus dikapitalisasi Apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yg berkaitan selama periode pelaporan Apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yg berkaitan selama periode pelaporan

16 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang Informasi yang harus disajikan dalam CaLK : Informasi yang harus disajikan dalam CaLK : (a)Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (b)Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya (c)Bunga pinjaman periode berjalan & tingkat bunga (d)Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo (e)Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang) (f)Jumlah tunggakan pinjaman  daftar umur utang (g)Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah,tingkat kapitalisasi) ________________________

17 Contoh Kasus Pemerintah Kab. ABC mengadakan suatu kontrak konstruksi dengan PT A pada tahun 2005 dengan nilai kontrak Rp ,00 dan diperkirakan akan diselesaikan pembangunannya pada 31 Nopember 2005 dengan 5 termijn pembayaran. Tanggal 31 Nopember 2005 ternyata pembangunan telah selesai dan aset tetap telah diserahterimakan, tetapi dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kab.ABC tidak bisa membayar tagihan PT A. Pada 31 Desember 2005 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kab. ABCdengan PT A, dimana Pemda dapat mencicil pembayaran hutang tersebut selama 5 tahun mulai tahun Pemerintah Kab. ABC mengadakan suatu kontrak konstruksi dengan PT A pada tahun 2005 dengan nilai kontrak Rp ,00 dan diperkirakan akan diselesaikan pembangunannya pada 31 Nopember 2005 dengan 5 termijn pembayaran. Tanggal 31 Nopember 2005 ternyata pembangunan telah selesai dan aset tetap telah diserahterimakan, tetapi dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kab.ABC tidak bisa membayar tagihan PT A. Pada 31 Desember 2005 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kab. ABCdengan PT A, dimana Pemda dapat mencicil pembayaran hutang tersebut selama 5 tahun mulai tahun Dari transaksi di atas, apakah pemda mengakui adanya kewajiban, jika jawabannya ya, apa alasannya dan kapan diakui kewajiban tersebut?Dari transaksi di atas, apakah pemda mengakui adanya kewajiban, jika jawabannya ya, apa alasannya dan kapan diakui kewajiban tersebut? Bagaimana Perlakuan Akuntansi kewajiban pada akhir periode akuntansi (31 Desember 2005) termasuk jurnalnya.Bagaimana Perlakuan Akuntansi kewajiban pada akhir periode akuntansi (31 Desember 2005) termasuk jurnalnya. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Kewajiban pada awal Periode Akuntansi (1 Januari 2006) termasuk jurnalnya.Bagaimana Perlakuan Akuntansi Kewajiban pada awal Periode Akuntansi (1 Januari 2006) termasuk jurnalnya.

18 TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) , website :