NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN LUK2008, 248 p. ;21 cm 302. 303. 340.1 RAH 348.02 IND RAHARJO, Satjipto INDONESIA Lapisan-Lapisan Dalam Studi.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

Advertisements

AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.

Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.

Page: 33 NO 836. CALL NUMBER LAT PENGARANG LATIF, Abdul JUDUL Politik Hukum/Abdul Latif; Hasbi Ali. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.

IMAM CANDRA YUSTISIANTO, Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi tentang Kecelakaan.

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Contoh Perhitungan Kebutuhan Dosen Jurusan X

Penyiapan bahan Presentasi

NOKAB / KOTANOMENKLATURDASAR HUKUM NO / TANGGAL 1KAB JAYAPURABADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB PERDA NO: 18 THN TGL

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.

NOPENGARANG CALL NUMBER NAS JUDUL Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku I/Naskah. -- PENERBIT/TAHUN.

Hak atas Kebebasan Pribadi

PENDAHULUAN F.X DJOKO PRANOWO ARY NATALINA.

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi

WIWIT SHOLECHAH, Analisis Yuridis atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)

PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

DIAN PRAMITA SARI, Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten.

CALL NO PENGARANG JUDUL PENERBIT/TAHUN Page: 21 NUMBER

Page: 26 NO CALL NUMBER Soi Soi LUT PENGARANG Soimin LUTFI, Mustafa JUDUL Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.

NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN SAN SANTOSO, BudiAspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (build opearte transfer)/Budi.

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Page: 22 NO 547. CALL NUMBER HAM Inv PENGARANG Investigasi JUDUL Tentang Hukum (acara) Perdata/A.T. Hamid. -- Investigasi Pelanggaran HAM/Investigasi.

DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN

HARTANTO, TINGKAT PEMAHAMAN GURU PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008/2009.

NO CALL NUMBER 2X4.27 CHA NAS SIA PENGARANG CHAPRA, M. Umer NASKAH SIAHAAN, Maruarar JUDUL Corporate Governance, Lembaga Keuangan.

META INDAH ROSANTI, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pelaksanaan Pengupahan dan Kesejahteraan.

BERSAMA KALIS PURWANTO,MM.

Page: 34 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN Mada, BUK BUKUBuku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum Advokat/Buku. -- Yogyakarta:

DIDIK PRIYANA, DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KONDISI PSIKOLOGIS DAN EKONOMIS ANAK (STUDI PADA KELUARGA YANG BERCERAI DI DESA LOGEDE KECAMATAN SUMBER.

Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan

Page: 28 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN Ref ReformaReforma Agraria:DinamikaAktordan Kawasan/Reforma. -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi.

NO 351. CALL NUMBER HAR AGA PENGARANG AGAMA. JUDUL Grafika, 2008 Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia/Agama.. -- PENERBIT/TAHUN 2008 Tanpa Kota: Institut.

KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT

NO 695. CALL NUMBER ROK JUD PENGARANG Kamal JUDHARIKSAWA N JUDUL Indonesia)/Mustafa Kamal Rokan. -- Hukum Penyiaran/Judhariksawan. -- PENERBIT/TAHUN.

Page: 3 NOPENGARANG CALL NUMBER DJA JUDUL Kudeta, Dan Tumbangnya Seorang Bintang/Erros Djarot. -- PENERBIT/TAHUN HAB HABIBIEPrabowo Dan Wiranto.

HASIL KAJIAN SK MWA ISI SK MWA NO SK PASAL/AYAT TERKAIT (PP. 66/2010)

FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

FRANKY NEZMAR AUGUS HARPADI, Proses Pendaftaran Tanah Wakaf yang Berasal dari Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Page: 24 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN 2008/Mengais. --Indonesia, SUH 340.5A HAD 340 KAN SUHERMAN, E. HADIKUSUMA,

DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

HEIGO PEBRIANTO, Legalitas Sumpah Advokat Untuk Beracara di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasca Putusan.

ELIZA CHANDRADEWI ARIUS, Pelaksanaan Perjanjian Antara Pedagang Besar Farmasi PT. Indofarma Global Medika Cabang Semarang dengan Apotek di Ambarawa.

DIYAH SETIYANI, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang dengan Pelanggan.

UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II

Page: 19 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN KauPress, SAR SARIPMengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia/Sarip; Achmad Rizky.

CALL NO PENGARANG JUDUL PENERBIT/TAHUN Page: 16 NUMBER HAR

SHINTA MUSTIKA HARYANTI, Peran Perum Perhutani KPH Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

MATA KULIAH KURIKULUM INTI DAN INSTITUSIONAL KURIKULUM 2002 PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS.

BAYU IRMA KURNIA, Eksekusi Pengosongan Rumah Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 01/Pdt.G/2007/PN PBG dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan.

Page: 31 NOPENGARANG CALL NUMBER BAD JUDUL (Asuransi Syar`ah) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992/Badan PENERBIT/TAHUN Pembinaan Hukum Nasional Departemen.

TOTOK YUNIANTO ZEIN, Kompetensi Guru PKn Pasca Sertifikasi Guru di SMP Negeri di Kabupaten Bantul.

FENNY AMBIYAH, Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Perturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

DIKY HARMANTO, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi.

Page: 18 NO 435. CALL NUMBER 2X4.6 YUR PENGARANG YURISPRUDENS I. JUDUL Yurisprudensi Badan Peradilan Agama/Yurisprudensi.. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta:Direk.

INDRA PUSPITA SARI, Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)

AHMAT SUHARI, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Wilayah Hukum POLRES.

RAHASIA BANK Materi Kuliah.

OKTAVIA INDIRA HAPSARI, Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial.

Page: 14 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN ;22 cm Per PeraturanPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang.

PENDAHULUAN TUJUAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM atau STIE LAMPUNG TIMUR RINNANIK, S.H.I.

Transcript presentasi:

NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN LUK2008, 248 p. ;21 cm RAH IND RAHARJO, Satjipto INDONESIA Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum Undang-Undang Pornografi ( UU RI No. 44 Th.2008 ) Malang: Bayumedia Publishing, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, p RAJ RAJAGUKGUK, Erman Hukum Investasi di Indonesia; Anatomi Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al- Azhar Indonesia, 2007, 302 p. ;23 cm NAS NASUTION, Khoiruddin Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia Jakarta: INIS, 2002 xv, 357 p. ;23 cm FUA FUADY, MunirPerbandingan Hukum PerdataBandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005 viii, 288 p. ;23 cm RID Hukum Administrasi di DaerahYogyakarta: FH UII,RIDWAN. 2009,64 p. ;24 cm AZW HUS AZWAR, Saifuddin HUSIN, Sukanda Metode Penelitian/Saifuddin Azwar. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 xv, 169 p. ;23 cm X4.4 MUH MUHIBBIN, Moh. Hukum Kewarisan Islam;SebagaiPembaharuan Hukum Positif di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, 2009 vii, 221 p. ;23 cm SUT SUTEDI, AdrianHukum PerburuhanJakarta: Sinar Grafika, 2009 xi, 390 p. ;22 cm SUT SUTEDI, AdrianAspek Hukum Obligasi & SukukJakarta: Sinar Grafika,2009, 266 p SUT SUTEDI, AdrianHak Atas Kekayaan IntelektualJakarta: Sinar Grafika, 2009, 313p X4 MUS MUSTOFAHukum Islam Kontemporer/Mustofa.Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 184 p IND SOE DEP INDONESIA SOEROSO, R. DEPARTEMEN KUHP Khusus ; Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak dipergunakan dalam Praktek Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan/Departemen. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 1028 Jakarta: Sinar Grafika, 2009,544 Jakarta: Departemen Perhubungan - Dirjen Postel, 2009 v, 110 p. ;24 cm KAE KAELAN M.SPendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Berdasarka SK Dirjen Dikti NO.43/Dikti/Kep/2006 Yogyakarta: Paradigma, 2007 viii, 208 p. ;23 cm UNI UNIVERSITASWisuda Magister, Sarjana dan Ahli Madya Periode IV TA.2008/2009 Yogyakarta: Biro Administrasi Pengajaran UII, 2009, 140 ;24 cm IND INDONESIALima Tahun MenegakkanKonstitusi/Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, IKh IkhtisarIkhtisar Putusan mahkamah Konstitusi Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, ;22 cm Put PutusanPutusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal Pasal UUD 1945 ( Periode ) Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, p. ;22 cm Put Putusan Mahkamah konstitusi Tanpa Mufakat BulatJakarta: SekretariatPutusan Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, 2008,784.;22 cm Kon KontraversiKontraversi Atas Putusan Mahkamah KonstitusiJakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, 2008, 416;22 cm Men MenataMenata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, Page: 13