Perijinan ISP.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Advertisements

Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK REGULATORY FRAMEWORK ORGANIZATIONAL FRAMEWORK
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Draft Regulasi Internet. Permohonan Ijin Surat Permohonan Lampiran –Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran.
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
Pajak Penghasilan Final
Mata kuliah : A Perpajakan
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
Perkembangan Model Bisnis Jasa ISP
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
Semarang, 14 Desember 2000 REGULASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunmikasi.
KEBERATAN.
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Indikator Internet Indonesia
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
KEY ISSUES.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
Revaluasi Aktiva Tetap
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Materi 12.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
PENILAIAN KELAYAKAN USAHA
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Pajak Penghasilan Final
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Indikator Internet Indonesia
BANK SYARIAH.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Perijinan ISP.
Surat Pemberitahuan (SPT)
Draft Regulasi Internet
Presented by: Cempaka Paramita,
Materi 12.
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997)
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Kemudahan Pembayaran Cukai
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Perijinan ISP

Permohonan Ijin Surat Permohonan (ke DIRJEN POSTEL) Lampiran Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran Usulan Tarip Spesifikasi Teknis Profil Perusahaan Akta SIUP – usaha multimedia NPWP Staff/Manajemen

Biaya Ijin Pada prinsipnya biaya izin “NOL” Rupiah Karena POSTEL akan memungut 1% dari Revenue (Pendapatan Operasi Akses Internet).

Ijin Ijin Prinsip Ijin Penyelenggaraan Memenuhi persyaratan administratif: Segmen pasar belum terlayani oleh lebih dari 2 perusahaan Rencana usaha yang realistis Ijin Penyelenggaraan Memenuhi persyaratan teknis Kemampuan operasional Penjualan Dukungan Pelanggan Administrasi dan Penagihan

Kerangka Waktu Pengajuan Permohonan Memenuhi Syarat ? Ya Ijin Prinsip Max 60 hari Pengajuan Permohonan Memenuhi Syarat ? Ya Ijin Prinsip Tidak Max 12 bulan Permohonan Ditolak 14 hari Ya Uji Laik Operasi Ijin Penyelenggaraan Laik ? Tidak Perpanjangan Ijin Prinsip (max 1 kali 6 bulan) atau ijin ditolak Max 3 bulan

Peraturan Pelanggan Etiket dan Perilaku yang bisa diterima (acceptable usage policy) Sistem penagihan dan proses pembayaran yang jelas, termasuk service level Hak konsumen PJI tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tersimpan atau melewati jaringannya, tetapi wajib membantu pihak yang berwenang sesuai undang-undang yang berlaku

Regulasi Internet Dunia Pemerintah mengakui dan berpartisipasi dalam badan-badan regulasi internet dunia Pengelolaan domain .ID, kebijakan dilaporkan ke pemerintah dan dipublikasikan ke masyarakat Pengelolaan nomor IP sesuai standar internasional

Hubungan antar PJI Interkoneksi lokal Penggabungan bandwidth internasional Dapat membentuk badan usaha untuk kedua hal di atas (IX, NAP), yang juga harus mendapatkan ijin sesuai regulasi internet Mengakui asosiasi Pemerintah sebagai arbitrator

Hubungan PJI dan Telco Fair treatment, auditable Tarif operator Unbundling PJI dilibatkan dalam teknologi baru

Aplikasi dan Teknologi Baru Awalnya tidak diregulasi, sambil dikaji Kalau perlu diregulasi, akan dikeluarkan peraturan khusus