untuk Perencanaan/Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
A. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan
Advertisements

Oleh : Dr. Edison, MPH Bagian IKM Fakultas Kedokteran Unand
LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
LAPORAN.
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
Penyiapan bahan Presentasi
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM
PENGANTAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
ASKEP KONDISI SEHAT JIWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS JAMBI 2008
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN
PENYUSUNNAN PERENCANAAN PROGRAM P2M ( Pengalaman & Pelaksanaan )
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
Assalamualaikum, Wr WB. KEWARGANEGARAAN Kelompok : 5 Dosen : Drs Mujiyana M,si PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKES ‘AISYIYAH YOGYAKARTA.
NOOR AZIZAH, pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah.
PERANCANGAN SIG 11/04/2017.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Latar Belakang  Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi  Kesehatan, pendidikan.
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
13. Laporan Studi Kelayakan Bisnis
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
RISET KESEHATAN DASAR ( RISKESDAS ) 2013
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
KODE ETIK DAN UU KESEHATAN
DASAR-DASAR PENDIDIKAN KESEHATAN TOPIK 1 PENGANTAR.
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
Epidemiologi lanjut Suharyo.
Warga negara dan MASALAH SOSIAL
ANALISIS POTENSI KEBANGKRUTAN PADA PT UNILEVER INDONESIA,TBK DAN PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR,TBK DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE PERIODE 2006 – 2010.
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
LATAR BELAKANG INVESTASI
PRINSIP- PRINSIP MONEV
PERTEMUAN II DAN III Dasar- dasar Pendidikan Kesehatan
PRIMARY HEALTH CARE (PHC)
Aspel legal dan legislasi dalam pelayanan kebidanan
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
PERENCANAAN SPONSORSHIP Buku 4 bab 1 & 2 hal
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Perencanaan & Kendali Manajemen
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
Kom III SUHARI MM.
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
KONSEP KEPERAWATAN KELUARGA
PENELITIAN TINDAKAN KELAS Utk Forum Ilmiah Guru PUSBANGPRODIK BPSDMPK
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
PARADIGMA SEHAT OLEH : KAMERIAH GANI, SkM, M.Kes.
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PENGANTAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SYAFRIZAL, SKM, M.Kes ILMU KESEHATAN MASYARAKAT.
Arti dan Konsep Sehat  WHO (1947) Sehat : suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau.
Seminar Nasional Teknologi Industri 2018
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Transcript presentasi:

untuk Perencanaan/Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular Penggunaan Informasi untuk Perencanaan/Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular Latar belakang Penggunaan informasi dalam perencanaan -pelaksanaan program pemberantasan penyakit tidak menular. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan informasi. Rekomendasi dan saran berdasarkan pengalaman.

LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Undang Undang No.25 Tahun 2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Diperlukan Perencanaan Program/Kegiatan Dengan Data Dan Informasi Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan.

MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Peny menular & tdk menular cenderung meningkat, muncul peny menular baru Potensi bencana meningkat  pd masalah kes Masalah Kes ibu, bayi, gizi di masy masih ada. Kualitas, pemerataan, keterjangkauan Yankes < optimal Kondisi kes lingkungan < optimal Perilaku & gaya hidup masy < dukung PHBS (tmsk pengguna narkoba) SEKTOR NON KES SEKTOR KES Mutu & pemanfaatan tenaga kes < optimal. Pembiayaan kes utk promotif & preventif <, << dorong kemandirian masy (gratis bg non miskin) Ketersediaan, pemerataan, mutu, yan obat – OAI & perbekalan kes, pengendalian makanan aman << optimal. Pembangunan berwawasan kes < jadi pertimbangan pembangunan keseluruhan. Kebijakan & manajemen kes (keterpaduan LP & LS) << mantap

ARAH KEBIJAKAN KESEHATAN Meningkatnya sarana, jaringan & kualitas yankes, meningkat akses yankes daerah sulit & terpencil, serta mendorong pelaksanaan SPM bidang kes. Meningkatnya upaya2 pencegahan & penanggulang-an penyakit menular/ tidak menular (tmsk potensi KLB & bencana), atasi permasalahan kes lintas batas. Terwujudnya PHBS, lingk sehat melalui promosi dan pemberdayaan masy. Terwujudnya manajemen pembang kes yg terpadu, efisien, rasional, akuntabel, dg kembangkan sistem informasi termasuk surveilans  mendorong pembang berwawasan kes.

Terwujudnya ketersediaan, pemerataan, mutu & yan obat & perbekalan kesehatan, serta pengemb & pemanfaatan OAI Meningkatnya kualitas, pendayagunaan & pemerataan tenaga kes. Berkembangnya sistem pembiayaan kesehatan termasuk berkembangnya jaminan pemeliharaan kes masyarakat

Situasi Penyakit Tidak Menular (SKRT, 2001) dikalangan penduduk umur 25 tahun keatas menunjukkkan bahwa 27% laki-laki dan 29% wanita menderita hipertensi ; 0,3% mengalami penyakit jantung iskemik dan stroke; 1,2% mengalami diabetes; 1,3% laki-laki dan 4,6% wanita mengalami kelebihan berat badan ( obesitas ) Survei faktor risiko penyakit tidak menular di Jawa Tengah (2006), menunjukkkan bahwa laki-laki yang menderita hipertensi sebanyak 40,8% dan perempuan 32,8%; obesitas sebanyak 7,90% laki-laki dan 15,8% perempuan; 2,7% laki-laki mengalami diabetes dan wanita 1,7%; laki-laki yang mengalami hiperkolesterolemi sebanyak 26,1% dan perempuan 25,9%.

Prevalensi faktor risiko konsumsi manis sebesar 62%, hal ini berhubungan dengan meningkatnya kasus diabetes mellitus. Kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak yang dilakukan seminggu sekali sebesar 52,3% dan yang lebih dari tiga kali seminggu sampai dengan setiap hari sebesar 13%. kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis, penyakit jantung, stroke, asma dan lain-lain, mempunyai angka yang cukup fantastis yaitu sebesar 60,3% Prevalensi kebiasaan olah raga adalah 44,0% pada laki-laki dan 26,8% pada perempuan

PENGGUNAAN INFORMASI DALAM PERENCANAAN/PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT TIDAK MENULAR Tujuan Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan penyakit tidak menular. Prioritas Jantung dan gangguan sirkulasi, Diabetes Mellitus dan Kanker.

Sasaran Penyakit Tidak Menular dalam Renstra Dinas Kesehatan Meningkatnya surveilans penyakit Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 % Kab/Kota yang melakukan surveilans faktor resiko PTM > 25%. 10% 20% 30% 40% 50% % RS yang melaksanakan deteksi dini kasus PTM 75% 90% % Kab/Kota dengan puskesmas melakukan deteksi dini PTM tertentu > 75%. 55% 70% 80%

Kebutuhan Data dalam Perencanaan,Pelaksanaan dan Evaluasi Program Rencana Strategis SKPD Rencana Kerja Pengukuran Kinerja Kegiatan Sasaran Diperlukan data/informasi (indikator kinerja) SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

INPUT Sumber data/informasi : Rutin : format pelaporan PTM (17 variabel penyakit) Insidentil : survei faktor resiko PTM Jenis data/informasi Statis dan dinamis PROSES Manajemen data: Pengumpulan data : pelaporan dan survei faktor resiko Pengolahan data : manual dan komputer Analisis data : Penyajian data/info

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT Ada struktur pengelola PTM (Provinsi). Software pelaporan PTM (belum oline). Faktor penghambat Kedisiplinan pelaporan data. Gangguan virus. Perangkapan pengelola program. Keterbatasan komputer di pengelola program kab/kota

REKOMENDASI DAN SARAN Perlu adanya pengembangan software pelaporan yang ada (output). Manajemen data satu pintu