POLITICAL CONTEXT & DIPLOMATIC LANDSCAPES: ACTORS, ROLES & INTERESTS M.K. Rejim Lingkungan Internasional Program Sarjana Reguler Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Semester Gasal Nurul Isnaeni
AKTOR NEGARA ORGANISASI INTERNASIONAL KORPORASI MULTINASIONAL ORGANISASI NON PEMERINTAH KOMUNITAS EPISTEMIK
NEGARA Subjek Hukum Internasional Memegang kendali utama dalam proses formulasi kesepakatan & perjanjian internasional serta implementasinya Menentukan kebijakan perdagangan & keuangan serta bantuan pembangunan internasional. Menentukan agenda internasional Mempertimbangkan keterlibatan aktor lain.
NEGARA LEAD STATE Melakukan inisiatif, komitmen kuat untuk kesuksesan rejim, dukungan politik & pendanaan bagi negara lain. SUPPORTING STATE Sukseskan proposal negara pemimpin SWING STATE Mengajukan konsensi untuk setiap dukungan VETO / BLOCKING STATE Menolak proposal & melemahkan efektivtas rejim
PERTANYAAN (1) Faktor-faktor apa yang menentukan posisi diplomatik negara? Faktor apa yang paling dominan? Sejauhmana terjadi polarisasi antar negara? Bagaimana peta aliansi negara-negara dalam negosiasi multilateral? Jelaskan dalam sebuah contoh kasus
References for further studies: Gareth Porter & Janet W. Brown, Global Environmental Politics, Oxford, Westview Press, 1996 (Bab 2: Nation-States Actors: Roles and Interests, hal:32-41) Paul G. Haris (Eds.), International Environmental Cooperation: Politics and Diplomacy in Pacific Asia, Colorado: University Press of Colorado, (Bab 6: Environmental Agreements in SEA: Balancing Economic Interests and Regional Politics, hl:133)
References for further studies: Richard N. Cooper, “US Policy Towards the Global Environment” dalam, A. Hurrell & B. KIngsburry (Eds.), The International Politics of the Environment, Oxford University Press, 1992, hal.290 Nurul Isnaeni, “Japan and Global Environmental Politics: An Overview on Japan’s International Roles in Environmental Issues”, MANABU (Journal of Japanese Studies), Vol.1, No.2, April/Juni Nurul Isnaeni, “Bencana Hutan Gundul, Akankah Berakhir?: Menelisik 2 Tahun Kebijakan Lingkungan SBY-JK)”, SPEKTRUM (Jurnal Kebijakan Publik dan Hubungan Internasional), Vol.IV, No.3, Juli 2007.
ORGANISASI INTERNASIONAL (1) Berperan besar dalam proses pembentukan hukum lingkungan internasional (soft law & hard law) Berperan besar dalam mendukung proses penegakan aturan (hukum) dan regulasi internasional OI = “Reservoir of legal and technical expertise”
ORGANISASI INTERNASIONAL (2) Menyediakan forum dialog, kerjasama dan koordinasi antar negara Menjadi agen yang mengumpulkan, menyebarkan dan mempertukarkan informasi Menjadi fasilitator bagi pengembangan hukum internasional Mendorong kepatuhan (compliance) negara anggota terhadap standar & kewajiban yg sudah disepakati Menjadi fasilitator penyelesaian konflik
ORGANISASI INTERNASIONAL (3) Menyediakan dana bantuan bagi proyek pembangunan, termasuk bantuan teknis utk mempertajam strategi pembangunan Melakukan riset yang bertujuan untuk mempengaruhi birokrat lembaga pemerintahan untuk mengadopsi suatu kebijakan tertentu Memfokuskan diri pada tekanan-tekanan yang bersifat normatif, misal isu pembangunan berkelanjutan
AGEN KHUSUS PBB UNEP (Resolusi GA-2997, 15 Des.1972) Menjalankan mandat Stockholm Plan: menjadi koordinator, fasilitator dan katalisator program-program LH CSD (Resolusi GA-47/191, 22 Des 1992) Memonitor implementasi Agenda 21 & Mengintegrasikan kepentingan pembangunan & LH dlm sistem PBB dan negara-negara anggota GEF (November 1990) Menyediakan dana bagi proyek-proyek LH (ivestasi, bantuan teknis, penelitian) di negara miskin yang berpengaruh pada kondisi lingkungan global
BRETTON WOODS INSTITUTION Mempengaruhi strategi pembangunan & kebijakan ekonomi negara-negara berkembang melalui dana-dana pinjaman pembangunan setiap tahunnya Structural Adjustment Lending: Shift resources from domestic consumption to the export sector WB: large scale, capital-intensive, centralized projects, and the basis of quantiable rate of return
WTO Mengatur hampir semua aspek perdagangan, termasuk komoditi pertanian, jasa, teknologi, investasi dan perbankan. Miliki enforcibility yang kuat dalam implementasi aturan-aturannya Article XX -> ambiguity Proses dan metode produksi, internalisasi biaya lingkungan
PERTANYAAN (2) Bagaimana mekanisme kerja agen-agen khusus tersebut? Sejauhmana kinerja dan capaian tujuan mereka dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan? Apa masalah-masalah utama yang dihadapi mereka dalam menjalankan peran dan fungsinya?
References for further studies of International Organizations Patricia Birnie & Alan Boyle, International Law & the Environment, 2 nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2002 (Bab 2: International Governance and the Formulation of Environmental Law & Policy, hal ) Gareth Porter & Janet W. Brown, Global Environmental Politics, Oxford, Westview Press, 1996 (Bab 2: International Organizations as Actors, hal:41-50)
KORPORASI MULTINASIONAL Motor pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang. > TNCs (1970 -> 2000) 500 Top TNCs hasilkan 50% emisi dunia; 20/500 kuasai distribusi pestisida di dunia 90% berbasis di negara-negara maju _> kontrol sekitar subsidiaries 70% kontrol perdagangan dunia 90% kuasai teknologi & hak paten 70%
KARAKTER TNCs Profit oriented Ambiguity dalam bersikap terhadap hukum/regulasi. Bergantung pada kekuatan lobby terhadap pemerintah (dan aktor lain) Berperan dalam inovasi teknologi ramah lingkungan, khususnya otomotif dan elektronik Fenomena “corporate environmentalism”
PERTANYAAN (3) Apakah kontrol TNCs terhadap pemerintah suatu yang absolut? Bagaimana anda menilai “corporate environmentalism”? Sudahkah transfer teknologi berjalan? Sejauhmana? Apakah teknolgi sebuah jawaban (yang efektif) bagi permasalahan lingkungan?
References for further studies Ian Rowlands, “Transnational Corporations and Global Environmental Politics”, in Josselin & Wallace (Eds.), Non-State Actors in World Politics, Palgrave Publishers, 2001 Jed Greer & Kenny Bruno, Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmentalism, Penang: Third World Network, 1996 Peter Utting, The Greening of Business in Developing Countries: Rethoric, Reality and Prospects, London: Zed Books, 2002 (Bab 7: Environmental Regulation of TNCs: Needs and Prospects)
ORGANISASI NON PEMERINTAH Independen secara politik dan kelembagaan thd pemerintah & bisnis 1980an, fenomena pertumbuhan NGO di level internasional maupun nasional/lokal Bersandar pada kekuatan jaringan, spesialisasi isu dan kedekatan pada grass-roots Aset utama: legitimasi, transparansi dan transnasionalisme
KATEGORISASI NGOs International NGOs (INGOs) memiliki perwakilan di beberapa negara. Struktur dapat berupa federasi, atau sebuah organisasi yang terpusat Misal: Friends of the Earth International (FOEI), berbasis di Amsterdam, konfederasi 33 NGO di tingkat nasional National NGOs Di AS telah berakar sejak akhir abad ke-19; punya program internasional, pendekatan hukum, ekonomi. Misal: Sierra Club, the NWF, EDF, NRDC Environmental Think Tanks Keberadaannya didukung oleh para ahli, program2 riset dan publikasi ilmiah. Misal: WWI, WRI
PERTANYAAN (4) Bagaimana profil NGOs di negara berkembang? Adakah features yang membedakan antara NGOs di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju? Bagaimana (sejauhmana) anda menilai keberhasilan peran NGOs, baik dalam mempengaruhi proses perundingan ataupun reformasi kebijakan? Apakah hubungan NGOs – State atau NGOs – Corporations selalu diametral?
References for further studies Lorraine Elliot, the Global Politics of the Environment, New York: New York University Press, (Bab 5: Global Environmental Governance: Democratization and Local Voices -Global Civil Society- hal Gareth Porter & Janet W. Brown, Global Environmental Politics, Oxford, Westview Press, 1996 (Bab 2: Nongovernmental Organizations as Actors, hal:41-50) Thomas Princen & Matthias Finger: Environmental NGO in World Politics: Linking te Local and the Global, Routledge, London, 1994
KOMUNITAS EPISTEMIK Jaringan profesional dengan keahlian dan kemampuan yang telah diakui dalam bidang tertentu; serta miliki tuntutan kewenangan atas pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan dalam wilayah / bidang isu tertentu. Miliki kesamaan atas norma/prinsip & cara pandang thd suatu masalah, metodologi dalam mencari akar permasalahan & solusinya, bgm hrs memformulasikan rekomendasi kebijakan Scientific Assessment -> legitimasi politik
PERTANYAAN (5) Apakah Komunitas Epistemik dapat dianggap sebagai sebuah kelompok kepentingan / kelompok penekan? Sejauhmana pertimbangan politik dan ilmiah dapat diselaraskan? Bagaimana (sejauhmana) anda menilai peran mereka dalam perundingan internasional? Ambil contoh kasus untuk menjelaskan.
References for further studies Lorraine Elliot, the Global Politics of the Environment, New York: New York University Press, (Bab 5: Science and Environmental Governance, hal ) Stephen H. Schneider, et.all (Eds.), Climate Change Policy: A Survey, Washington: Island Press, 2002 (Bab 2: Uncertainty and Climate Change, hal.53)
Additional References Andreas Pramudianto, Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2008 (Bab 3 dan 4) Nurul Isnaeni, “Pembangunan Berkelanjutan dan Peran Strategis Kelompok Bisnis-Industri”, GLOBAL (Jurnal Politik Internasional), Vol: 5, No.1, November 2002) Daniel C. Esty, “Pivotal States and the Environment” dalam Robert Chase, Emily Hill and Paul Kennedy (Eds), The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing World, New York: WW Norton, 1999