PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH (RTRWA)
Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
Penuntasan Aset RRO & M Aset RRFungsionalisasi Aset RR PEMERINTAH ACEH.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Update Proses dan Progress RTRWA serta Prosedur Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota Disampaikan pada : Fasilitasi Percepatan Rekomendasi Substansi Tingkat.
“PERAN TP PKK DALAM SISTEM INFORMASI POSYANDU”
Penyiapan bahan Presentasi
Sekolah Dasar SK/KD Indikator Tujuan Materi Evaluasi Referensi Penyusun Video © 2013.
Oleh Basuki Sumawinata Hotel Century Atlet, Jakarta 22 Juli 2014
PAPARAN AUDIENSI Pemerintah Provinsi Jawa Barat Disampaikan pada
1 . Pada hari ini . -Pukul . . -Menghadap kepada saya, , Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri.
SOSIALISASI Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Sulawesi Selatan Tahun Akademik 2014/2015.
Contoh Papan Proyek-Arah dan Proses Tanda Tangan Kontrak
Universitas Palangkaraya
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
Pariwisata Maros “BANTIMURUNG”
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
REKLAMASI dan MINE CLOSURE
LAJU DEFORESTASI INDONESIA
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
PENATAAN RUANG DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
DISAMPAIKAN PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI VI DPR RI JAKARTA, JUNI 2012 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG, BPKS JAKARTA, 23 APRIL 2013.
Catatan Regulasi Pilihan Kebijakan Penentuan Kawasan Hutan Partisipatif Grahat Nagara, 14 Agustus 2012.
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
Kriteria Alkon : Bulan JUNI 2012, nilai pewarnaan : < 41,66 % 41,66 – 50,00 % > 50,00 % Kriteria Non Alkon : < 85 % 85 s/d < 100 % > 100 %
Kriteria Alkon : Bulan MEI 2012, nilai pewarnaan : < 33,33 % 33,33 – 41,66 % > 41,66 % Kriteria Non Alkon : < 85 % 85 s/d < 100 % > 100 %
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
CAKUPAN LAPORAN SUB PROGRAM PENGATURAN KELAHIRAN.
PERWAKILAN BKKBN PROV. ACEH 2014
HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Indonesian International Coffee Symposium – IICS 2014
Gerakan Masyarakat Sipil Aceh dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola hutan dan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan.
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
KEPALA KPHP-MODEL SERUYAN HAIRIL ANWAR, S.Hut
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
Transparency International Indonesia
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
KEBUDAYAAN ACEH Pertemuan 10
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
Hutan Desa (HD).
KONDISI KEPENDUDUKAN DALAM MENYAMBUT BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI ACEH
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
Kekayaan Jenis Mamalia di Bukit Ketuyak Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara Oleh: Danil Satria Pembimbing.
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
Kuis Konsentrasi “Berbagai Pekerjaan”
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
Ringkasan Materi Sosialisasi PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
MANAJEMEN DATA KESEHATAN
© Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tujuan Pembelajaran.