1 MASUKAN MASTEL tentang SEKTOR TELEMATIKA 27 Juli 2004.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
KETAHANAN EKON0MI UNTUK MASA DEPAN KESATUAN BANGSA Membangun ketahanan ekonomi rakyat sebagai jaring pengaman M.C. Baridjambek dan Asmun A. Sju’eib, MA.
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peran dan Posisi Media Penyiaran dalam Politik di Indonesia Ezki Suyanto Yogyakarta, 18 September 2012.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Paparan Publik ID-SIRTII Indonesia - Security Incident Response Team
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STRUKTUR POLITIK NEGARA
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
1 PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Jakarta, 25 M a r e t 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN.
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
BAB XV Naskah Akademik dalam Pembentukan RUU
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Road to Public Service Excellence Pengalaman Warta Ekonomi dalam Menyelenggarakan e-Government Award
S. Abdulrachman RAPAT KERJA MASTEL 2007 – JAKARTA, 3 Juli 2007 BEBERAPA INFORMASI MENGENAI POKJA PENYIARAN MASTEL, KEGIATAN DAN HASIL KERJANYA.
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI DAERAH (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)
KILAS BALIK, URGENSI DAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (RUU-PRUN) Oleh: Prof. Dr. I B.
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
UU NO.18 TAHUN 2009 tentang PETERNAKAN DAN KESWAN
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
Pentingnya Perencanaan Sosial & Kontinjensi
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
Sistem Informasi di Sektor Publik Muhammad Firdaus.
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
Kebijakan dan Strategi Pengaturan Terhadap Infrastruktur ICT Vital Budi Rahardjo Institut Teknologi Bandung.
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA
DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Lembaga Pemerintah Pusat PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS): bertanggung jawab pada perencanaan INFRASTRUKTUR infrastruktur.
MENGAPA TELEVISI KOMUNITAS DIBUTUHKAN? Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007 Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007.
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Regulasi Pengembangan E-Government
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
Cyber Law.
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
Focal Point Produk Hukum
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.
KEY ISSUES.
SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
PENGANTAR TELEMATIKA.
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Globalisasi Online & Cyber-Security
Memahami dan Menyikapi Konvergensi
Implementi E-Government di Indonesia
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
Masyarakat Informasi (MI)/ Information Society
PELAYANAN TIM TERPADU DI BRR NAD-Nias
RASIO PENTINGNYA UU PERSAINGAN
Sejarah Perkembangan PLS
Information Communication and Technology (ICT)
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Transcript presentasi:

1 MASUKAN MASTEL tentang SEKTOR TELEMATIKA 27 Juli 2004

2 Kondisi Saat Ini Pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan sektor telematika (telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran) Penanganan yang terpisah-pisah –Telekomunikasi  di bawah Departemen Perhubungan –Penyiaran  di bawah Menteri Kominfo –TI  di bawah Menkominfo, Dephub dan Depperindag UU yang terpisah-pisah –Telekomunikasi  UU 36/99 –Penyiaran  UU 32/2002 –TI  belum ada. Draft Cyberlaw sudah 2 tahun belum selesai

3 Kondisi Saat Ini Badan Regulator –Telekomunikasi  BRTI –Penyiaran  KPI Pemisahan fungsi Pembuat Kebijakan dan Pengaturan masih belum jelas dan dilakukan setengah hati TKTI (Tim Koordinasi Telematika Indonesia), masih kurang efektif

4 Iklim Industri Saat Ini Kompetisi di hampir semua segmen industri telekomunikasi, kecuali layanan teleponi dasar. Kompetisi terjadi di sektor TI dan Penyiaran Pertumbuhan industri internet belum secepat yang diharapkan

5 Harapan Untuk Kabinet Meletakan pembangunan telematika sebagai salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan Terbentuk Komite Khusus “Information Economy” yang akan memberikan arahan kebijakan tentang pembangunan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan teknologi telematika. Perlu kepemimpinan tingkat Presiden ataupun Wakil Presiden

6 Harapan Untuk Kabinet Penanganan masalah telekomunikasi, TI dan Penyiaran dalam satu atap  Departemen Telematika Pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan pengaturan. Fungsi pembuat kebijakan: Kementrian, Fungsi pengaturan: BRTI dan KPI (yang mungkin dimasa datang akan melebur) Lembaga Pengatur harus diisi oleh personil yang berintegritas tinggi, profesional dan kompeten di bidangnya Revisi UU Telekomunikasi no. 36/99

7 Telematika Layanan Publik E-government Perdagangan E-commerce Kesehatan Tele-medicine Pendidikan Tele-education Pemberdayaan Masy E-Farmer, dll Layanan lain Pembangunan Indonesia Peran Telematika Dalam Pembangunan Indonesia

8 Presiden RI Departemen Perhubungan Depperindag Menteri Kominfo BRTI KPI Menangani Bidang Telekomunikasi, TI & Frekuensi Penyiaran Menangani Bidang Penyiaran dan Kebijakan Telematika Menangani pembina -an industri Telematika dalan negeri Sektor Telematika Dalam Kabinet Gotong Royong

9 Presiden RI Departemen Telematika Depperindag Menteri Dalam Negeri BRTI KPI Menangani Bidang Telekomunikasi, TI & Penyiaran Menangani Bidang Dalam Negeri dan “Government PR” Menangani Bidang Perdagangan dan Pos Sektor Telematika Dalam Kabinet LIN

10 Presiden RI Wakil Presiden RI Komite Khusus Pembangunan “Information Economy” Depar- temen Depar- temen Depar- temen Usulan Pembentukan Komite Khusus “Information Economy”

11 Terima Kasih THE INDONESIAN INFOCOM SOCIETY