Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
DATABASE UPPKS ONLINE di Kabupaten Bantul oleh : Kodrat Untoro, S Sos disampaikan pada “seminar ICT dalam menunjang perkembangan kependudukan dan KB”
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
PERBANDINGAN PROSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN KB BULAN ( DESEMBER 2007 DAN DESEMBER 2008 ) PROVINSI BANTEN.
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK UPPKS
1. Tujuan Umum U/ mambantu petugas, Kader, Pelaksana dan Pengelola dlm menyampaikan informasi Program KB dan KR kepada khalayak sasaran Khusus Untuk Meningkatkan.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PASCA RAKERDA program KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI BALI
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA MINI
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PERKENALAN N A M A : ANDANG TERUNA, SH N I P :
FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
ANALISIS DATA HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI DAN PENGENDALIAN LAPANGAN PROVINSI DKI JAKARTA BULAN : APRIL 2016 Oleh : Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan.
EVALUASI PROGRAM KKBPK
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
PARTISIPASI PERAN SERTA
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
BPMPKB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Evaluasi dan Rencana Kerja
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) oleh Dinas PMDPPKB Kab.Tanah Datar 2019, drsafriwaltanjung BINA KEBINA.
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BPMPKB) TAHUN 2009

PENDAHULUAN Perda 1/2008 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2007-2012, merupakan landasan operasional penyelenggaraan 3 (tiga) urusan wajib, yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Perda 10/2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah menempatkan BPMP & KB Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  Lembaga Teknis Daerah; Tupoksi BPMP & KB Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga berencana;

KERANGKA PROG. PMP & KB PEMBERDAYAAN SASARAN FUNGSI Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Masyarakat FASILITASI PENG- GERAK- AN Keluarga Pasangan Suami -Istri PEN- DAMPING- AN Pria/Perempuan dan Anak Individu

Kantor PMP & KB Kabupaten STRUKTUR ORGANISASI Provinsi BPMP & KB Kota/Kab. Kantor PMP & KB Kabupaten Kantor KB Kota Kantor PMP Kota Kec. P. PLKB Kec. Kel. PKB PKB PKB PKB PKB PKB

HIRARKI FUNGSI Regulator Badan Pemberdayan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana PROVINSI Regulator O P E R A T Kantor PM & Perempuan Kantor KB Kantor PMP & KB KOTA/ KABUPATEN Implementator Program Pengendali Program Lapangan KB Supervisor Kegiatan KECAMATAN Pelaksana Kegiatan (Eksekutor) Penyuluh Keluarga Berencana KELURAHAN

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERPADU (Pilot Project 2009) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Target 2% RTS 2008 Jak- Pus (Kel. Kb. Melati) Jak - Ut (Kel. Penjaringan) Jak- Bar (Kel. Kamal) Jak-Sel (Kel. Manggarai) Jak-Tim (Kel. Kayu Putih) Kep. Seribu (Kel. P. Tidung) Pelayanan Keluarga Sejahtera Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengembangan & Pemanfaatan TTG

TARGET PESERTA KB BARU Provinsi DKI Jakarta - 2009 NO WIL IUD MOW MOP IMP STK PIL KDM S. 1 JP 7.759 398 396 1.810 13.326 12.283 3.763 40.155 2 JU 2.595 187 426 2.771 21.695 25.845 6.914 60.433 3 JB 3.951 455 457 2.765 37.690 32.881 2.952 81.151 4 JS 7.207 438 292 2.251 22.612 19.539 9.415 61.754 5 JT 9.158 411 346 4.091 27.242 27.453 10.820 79.751 6 KS 20 64 499 618 176 1.386 TOTAL 30.396 1.892 1.937 13.752 123.294 119.219 34.040 324.630 Triwulan I (15%) Triwulan II (35%) Triwulan III (30%) Triwulan IV (20%)

TARGET PELAYANAN KS Provinsi DKI Jakarta - 2009 No Kota/Kab. Indikator Anggota Bina Keluarga Balita Anggota Bina Keluarga Remaja Usaha Peningkatan Pendepatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kelompok KPS & KS I (Berusaha) 1 Jakarta Pusat 2.872 291 107 987 2 Jakarta Utara 3.186 255 97 844 3 Jakarta Barat 5.430 510 226 1.332 4 Jakarta Selatan 6.732 437 125 1.056 5 Jakarta Timur 5.700 193 1.279 6 Kep. Seribu 494 72 22 322 DKI JAKARTA 24.414 2.075 770 5.820

TUPOKSI KANTOR PMP KOTA Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayan masyarakat & perempuan, perlindungan anak & teknologi tepat guna (PMP, PA & TTG); Koordinasi pelaksanaan PMP, PA & TTG; Pengumpulan, pengolahan, penyajian & pemanfaatan data & informasi PMP, PA & TTG; Penyelenggaraan kegiatan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat kelurahan; Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam PMP, PA & TTG.

TUPOKSI KANTOR KB KOTA Koordinasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan KR, pengembangan pelayanan KS serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat (KR, KS & PSM); Pelaksanaan kebijakan & bimbingan teknis di bidang pelayanan KB; Pelaksanaan & peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi; Pelaksanaan & peningkatan pelayanan keluarga sejahtera; Pelaksanaan & peningkatan PSM; Pengumpulan, pengelolaan, penyajian & pemanfaatan data & informasi pengelolaan pelayanan KR, KS & PSM;

TUPOKSI KANTOR PMP & KB KABUPATEN Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan PMP & KB; Fasilitasi pelaksanaan kegiatan PMP & KB; Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan PMP & KB; Penyuluhan sosialisasi & internalisasi norma keluarga berencana & keluarga sejahtera; Pengumpulan, pengolahan & penyajian data & informasi permasalahan & potensi PMP & KB; Penyelenggaraan kegiatan bina sosial & bina fisik; pemberdayaan masyarakat kelurahan; Fasilitasi , pembinaan & pengembangan pemanfaatan TTG. TUPOKSI KANTOR PMP & KB KABUPATEN

TUGAS P. PLKB KECAMATAN Melaksanakan pelayanan KR, KS dan PSM pada longkup Kecamatan; Mengoordinasikan kegiatan pelayanan KR, KS & PSM; Mengelola dan menyajikan data KR, KS & PSM; Mendokumentasikan hasil pelayanan KR, KS & PSM; Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan KR, KS & PSM; Melaksanakan, memfasilitasi, memonitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PMP, PA & TTG;

PENYULUH KB (PKB) PKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program PMP dan KB; PKB adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional BPMP & KB pada lini lapangan; PKB yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor KB Kota Adm. dan secara operasional berkedudukan di bawah & bertanggung jawab kepada P. PLKB Kecamatan; Dalam pelaksanaan tugas di tingkat Kelurahan, PKB dikoordinasikan oleh Lurah;

TUGAS PENYULUH KB (PKB) Melaksanakan pendataan dalam rangka pengumpulan data basis program; Membuat peta operasional; institusi masy., org. non pemerintah/LSM pada tingkat kelurahan; Melakukan KIE kepada masyarakat secara perorangan & kelompok; Melakukan fasilitasi kepada kader; Menyalurkan alat & obat kontrasepsi pada sarana pelayanan KB tingkat kelurahan; Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik; Melakukan pendampingan individu dan keluarga melalui kelompok-kelompok kegiatan

TUGAS PENYULUH KB (PKB) Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga & Kelompok Ekonomi Produktif Keluarga); Melakukan pembinaan generasi muda dalam rangka mengoptimalkan pelayanan KRR; Memfasilitasi pelaksanan kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat & perempuan, perlindungan anakl dan pengelolaan teknologi tepat guna di tingkat kelurahan.

Selamat Bekerja