Diklat Prajab Gol.III Bapelkes Cikarang

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Etika Pergaulan Remaja dalam Pandangan Islam
Advertisements

MUQODDIMAH AN-NIZHOM AL-IJTIMA’IY. FAKTA DI MASYARAKAT Terjadi Kesalahan Persepsi Masyarakat Menyamakan antara Anzhimatul mujtama’ dengan An-Nizhom Al-
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
   Pendidikan Agama Islam ( PAI )
Etika Profesi Public Relations
PENDAHULUAN ETIKA ADMINISTRASI Ika Ruhana
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
KONSEP DASAR NILAI, NORMA, MORAL
Karakteristik dan Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
MATERI IX: KODE ETIK ADVOKAT
KAJIAN PENGGUNAAN INTERNET Kelompok 1. Tim Kelompok I Peserta Diklat Prajab.Gol III Bapelkes Cikarang Agus Evendi,M.Biomed. ~ Poltekkes Kaltim.
Kelompok 4 Agung Andrew Redy roikhatul Amel Yustin Ratrieh Mila Ririn
Kajian Operasi Plastik
Etika Guru Profesional
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
7. JANGAN MENCURI Allah menuntut manusia menghormati hak milik orang lain. Hak milik pribadi bisa diakui jika yg dimiliki didapat atau diterima dgn cara.
KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS
VII. Etika kristen Oleh Pdt. Martin Luther Batubara, S. Th
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Materi : Prostitusi Dan Aborsi
Sumber: ainurrahimyaqin.files.wordpress.com/.../etika-bisnis.p...‎
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
ETIKA DAN PROFESIONALISME ASESOR
KELOMPOK 4 : Ribka Junita Magdalena M
Problem Keragaman Serta Solusinya Dalam Kehidupan Masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam selalu memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KODE ETIK PROFESI Mahfudhoh anugraeni
PERNIKAHAN DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM ISLAM
POKOK – POKOK MATERI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.
ETIKA PROFESI KESEHATAN MASYARAKAT
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS
SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN UMAT
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH GURU
ZAKAT DAN PAJAK oleh Farida P
ETIKA BISNIS “Perspektif Etika Bisnis dalam Ajaran Islam (Sudut Pandang) dan Barat, dan Etika Profesi” Nurdesri Wahyu Ningtyas 4EA Fakultas.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kode Etik Profesi Hukum (Materi 9)
KAIDAH-KAIDAH/PETUNJUK HIDUP
SISTEM PERGAULAN HIDUP DALAM ISLAM
Aspek Etika Bisnis dalam skb
Dosen Dr. Horadin Saragih, SH.,M.Hum
Oleh : dr. Nur Indarawati Lipoeto
IMPLIKASI ETIK DARI TEKNOLOGI INFORMASI
PADA DIKLAT PRAJABATAN
PERTEMUAN 2 ETIKA BERMEDIA SOSIAL.
KONSEP ETIKA DAN ETIKET
Ritual Potong Jari1 kelompok : 6 Agung Alexander ( )
ILMU SOSIAL DAN BUDAYA “NILAI, NORMA, MORAL, DAN HUKUM”
Pacaran dalam Alkitab Kelompok 7
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Etika Pelayanan Publik
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
ETIKA MUSLIM DALAM MASYARAKAT DAN NEGARA
SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN UMAT
Bahan ke-2 Sistem Hukum Indonesia
Pengenalan Mata Kuliah
PERNIKAHAN DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM ISLAM. Pernikahan dalam Islam Pengertian dan Dasar Hukum.  Alquran ( Q.S. Ar-Ruum, 30 :21, An- Nisa’,4 : 3,
NORMA SOSIAL. PENGERTIAN NORMA SOSIAL Norma merupakan perwujudan atau aplikasi dari nilai- nilai yang dianut oleh suatu masyarakat Contoh : Dalam rumah.
MORAL & ETIKA PROFESI Bahan 02 b
ETIKA & NORMA Baham 02 a.
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
Pendidikan Agama Islam
Penyebab Sex Bebas Dampak Sex Bebas : Solusi Mengantisipasi Perilaku Sex Bebas.
Pendidikan Multikultur
AKHLAQ QUR’ANI DAN ASAS MUAMALAH ISLAMIYAH
Formula Solusi Aplikatif Menghindari Budaya Hutang.
Modul ke: Fakultas Program Studi Pendidikan Agama Islam Etos Kerja Islam Dian Febrianingsih, M.S.I 08 PSIKOLOGI Psikologi.
Transcript presentasi:

Diklat Prajab Gol.III Bapelkes Cikarang Kajian Pornografi Diskusi kelompok 2 Diklat Prajab Gol.III Bapelkes Cikarang Materi Etika PNS

Kelompok 2 Anggota Tim : 1. dr. Handry carlos 2. dr. Adhrie 3. Erlina Hamzah 4. dewi 5. ana yuli 6. ana ria 7. isnen 8. Shinta Pramartasari 9. Heti 10. dr. Lady

pendahuluan Pornos Graphos pornografi

pornografi RELATIF

Penyebab masalah & Contoh/Fakta yang ada 22100 1997 180.000 2000 1,3jt 2003 Jumlah website pornografi

Pornografi memicu agresifitas dan pada akhirnya memicu seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal. Selain itu, resiko terhadap psikologis dan pendidikan Ketiga, resiko kesehatan. Keempat, resiko kultural yaitu pergeseran nilai-nilai.

Kajian Etika Dalam kajian etika kasus pornografi dipandang tidak sesuai dengan prinsip prinsip etika yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan dan kebenaran. Secara manusia, setiap orang mempunyai dorongan seksual. Tapi perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya adalah masalah penyikapan dan penyalurannya. Gambar porno adalah masalah utama pada kesehatan mental masyarakat dunia saat ini. Ini tak Cuma memicu ketagihan yang serius tapi juga pergeseran pada emosi dan perilaku seksual. Pornografi sekali terekam dalam otak, image porno itu mendekam dalam otak selamannya.

Dalam pandangan hidup dan budaya kita, pornografi adalah fenomena di luar sistem nilai. Hidup social memerlukan sejumlah batasan antara apa yang termasuk ruang public dan privasi. Pornografi adalah wilayaha publik yang bergantung pada apresiasi banyak orang sebagai pengguna, tapi juga berhubungan dengan konsep martabat kemanusiaan.

Secara Moral Dilihat dari segi moral, pornografi berdampak merusak tatanan, norma-norma dalam masyarakat, merusak nilai moral masyarakat, seperti nilai cinta kasih, kesetiaan, keadilan, dan kejujuran, dimana nilai ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terjamin interaksi yang sehat dan harmonis dalam masyarakat.

Secara agama Dalam kajian secara agama, pada umunya pornografi dilarang dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi berupa dosa. Dalam Islam, seorang muslim diperintahkan untuk menahan pandangannya dan menjaga kehormatan (Qs. An-Nur: 31); serta dilarang mendekati zina (Qs. Al-Isra: 32). Dalam Kristen/Katolik, “Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?” (Alkitab 1 Korintus 3: 16) sehingga harus dijaga dan diberi hal-hal yang baik.

Solusi Dalam hal mengatasi pornografi, dibutuhkan kerjasama lintas sector baik kesehatan, agama, pendidikan dan hukum. Dari segi hukum hendaklah UU anti pornografi dapat diterapkan dengan tegas Dari segi pendidikan, hendaklah sejak kecil mendapat pendidikan moral, agama dan kesehatan dan sex yang baik dan benar. Masalah pornografi itu seperti narkoba, selama masih ada demand, akan ada suply

END