Pengimbasan Implementasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 1. REVISI PROPOSAL - Softcopy proposal unggah ke SIM - Hardcopy Proposal sebanyak 1 eks di Lemlit - waktu pelaksanaan :
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Penggunaan Dana hibah Madrasah
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Alur Kegiatan Workshop
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Program Bantuan Sosial
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi Kurikulum SMA
TIM MANAJEMEN BOS KABUPATEN BREBES TAHUN 2013
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PENULISAN PROPOSAL Pemberdayaan UPKu TAHUN 2010.
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp
Implementasi Pendampingan Kurikulum 2013 di SMK
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Pajak Bumi & Bangunan.
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
KOORDINASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU
MEKANISME PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PEMBUKUAN BENDAHARA BOS 2017 Oleh : Hj. Meiyana, EW.
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP STANDARISASI PELAPORAN BANSOS
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
Surat Pemberitahuan (SPT)
Bagi Bendahara Kelurahan/Desa
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
PENJELASAN ADMINISTRASI
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
Transcript presentasi:

Pengimbasan Implementasi Bantuan Sosial Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 SMA 1.270 SMA Sasaran

Karakteristik Bansos Pengimbasan Sasaran : 1.270 SMA (33 Prov- 295 K/K) Besar Bansos : A. Rp. 26 Jt (30 Org) B. Rp. 33 Jt (45 Org) C. Rp. 40 Jt (60 Org) Sumber : Dit. Pembinaan SMA Jangka Waktu : 31 Desember 2013

RAB BANSOS PENGIMBASAN Kategori A nilai Rp. 26.000.000,-, jumlah peserta s.d 30 orang Kegiatan Jumlah Dana (Rp)*) Keterangan 1. Penggandaan Panduan dan Bahan IHT 650.000 Penggandaan Panduan dan Bahan IHT untuk 2 kali IHT 2. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap I) 15.000.000 Uang saku dan konsumsi peserta 3. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap II) 7.150.000 4. Honor Penugasan (PR) 3.200.000 Honor Pembuatan Tugas Jumlah 26.000.000 Dua Puluh Enam Juta

RAB BANSOS PENGIMBASAN Kategori B nilai Rp. 33.000.000,-, jumlah peserta s.d 45 orang Kegiatan Jumlah Dana (Rp)*) Keterangan 1. Penggandaan Panduan dan Bahan IHT 950.000 Penggandaan Panduan dan Bahan IHT untuk 2 kali IHT 2. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap I) 19.000.000 Uang saku dan konsumsi peserta 3. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap II) 9.400.000 4. Honor Penugasan (PR) 3.200.000 Honor Pembuatan Tugas Jumlah 33.000.000 Dua Puluh Enam Juta

RAB BANSOS PENGIMBASAN Kategori C nilai Rp. 40.000.000,-, jumlah peserta minimal 60 orang Kegiatan Jumlah Dana (Rp)*) Keterangan 1. Penggandaan Panduan dan Bahan IHT 1.150.000 Penggandaan Panduan dan Bahan IHT untuk 2 kali IHT 2. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap I) 24.000.000 Uang saku dan konsumsi peserta 3. Workshop Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 (IHT tahap II) 11.650.000 4. Honor Penugasan (PR) 3.200.000 Honor Pembuatan Tugas Jumlah 40.000.000 Dua Puluh Enam Juta

Surat Perjanjian & Kuitansi Surat Perjanjian dibuat 6 (enam) rangkap (empat rangkap bermaterei Rp. 6000,-) ditandatangani Pemberi dan Penerima Bantuan Sosial dan dibubuhi stempel masing-masing institusi; Kwitansi dibuat 6 (enam) rangkap, lembar pertama bermaterai Rp. 6000,- ditandatangai pemberi dan penerima bansos. Rekening yang digunakan : Rekening BNI 46 a.n. Sekolah bukan perorangan atau yayasan. Menggunakan rekening yang digunakan utk RBOS atau rekening bansos sarana prasarana SMA Pengambilan oleh 2 (dua) orang. Cek kebenaran pencatuman Nomor rekening dan alamat pada Kwitansi dan MoU. Foto Copy kartu NPWP Sekolah Fotc Copy SK Pengangkatan Kepala Sekolah

Penandatanganan mOu Penandatangan MoU dilakukan apabila : Rincian Anggaran Biaya (RAB) telah disetujui oleh Tim Asistensi dan Kepala Sekolah dengan membubuhkan tandatangan Kepala Sekolah (atau a.n Kepala Sekolah) beserta PPK Peningkatan dan Penyediaan Layanan Pendidikan SMA Apabila Kepala Sekolah berhalangan hadir, MoU ditandatangani oleh yang mewakili dengan surat kuasa. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) untuk Direktorat Pembinaan SMA, 2 (dua) untuk sekolah

Penerbitan SK Penetapan Direktorat PSMA akan menerbitkan SK Penetapan SMA Penerima dana bantuan sosial Program Pendampingan Kurikulum 2013 SMA, setelah RAB disepakati bersama antara Tim Dit. PSMA dengan Kepala Sekolah, pada workshop asistensi.

Pelaksanaan dan Pengelolaan Bansos Dana Bansos digunakan sesuai dengan RAB; Bila terdapat perubahan RAB, sekolah harus mengajukan revisi ke Direktorat PSMA; Seluruh pengeluaran dana Bansos harus dicatat dalam Buku Kas tersendiri. Sekolah harus memungut pajak dari berbagai transaksi (sesuai ketentuan perpajakan, dan langsung menyetorkan ke kantor Pajak). Seluruh perangkat, bukti pengeluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan Bansos harus disimpan dengan rapih dan aman, dengan batas waktu min. 3 tahun.

Ketentuan Perpajakan Konsumsi ATK dan Penggandaan Honorarium Rumah Makan, pajak 0% Catering, konsumsi 1jt – 2jt (Ppn 10%) Catering, konsumsi diatas 2jt (Ppn + Pph 1,5%) ATK dan Penggandaan ATK dan Penggandaan antara 1jt – 2jt (Ppn 10%) ATK dan Penggandaan diatas 2jt (Ppn + Pph 1,5%) Honorarium Golongan IV, Pajak 15% Golongan III, Pajak 5% Golongan II, Pajak 0% Transportasi Transportasi di SMA sendiri (tidak ada transport) Transportasi dalam kota (PP) Rp. 100.000,-

PELAPORAN Laporan terdiri dari laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana. Sekolah wajib membuat laporan bulanan. Waktu pengiriman laporan ke Direktorat PSMA dilaksanakan 1 (satu) kali, paling lambat diterima tanggal 10 Januari 2014. Peruntukan Laporan Keuangan: - 1 (satu) berkas asli untuk arsip sekolah - 1 (satu) berkas foto copy dikirimkan ke Direktorat PSMA – U.p. PPK Peningkatan Kualitas Pembelajaran SMA (Lihat PANLAK). - Tembusan ke Dinas Pendidikan Prov. dan Dinas Pendidikan Kab./Kota

Terima Kasih