Alur Simpang dari Demokrasi Postcommunist (Herbert Kitschiest)

LATAR BELAKANG DEMOKRASI POSTCOMMUNIST Semua pasca sistem partai komunis di negara-negara demokrasi akan berbagi sifat-sifat penting yang berasal dari persamaan pengalaman di negara ekonomi sosialis dan "Warisan Pengikut Lenin“. KESIMPULAN Keanekaragaman lintas-nasional antara demokrasi pasca komunis tidak sembarangan, tetapi berasal dari kedua warisan sejarah dan institusi pada umumnya. HIPOTESIS 1. Mengapa partai memobilisasi individu dengan cara yang berbeda dalam negara demokrasi baru? 2. Mengapa sistem partai nasional, bervariasi di Eropa Timur?

Mengapa Pihak di Demokrasi? Demokrasi organisasi harus menciptakan kendaraan yang mengatasi masalah aksi kolektif dan masalah pilihan sosial Politisi tidak peduli atas semua tentang organisasi infrastruktur, tapi tidak berinvestasi dalam model konsensus hanya sekitar program kebijakan umum, mereka kemudian menciptakan Partai Klientelis. Politisi memungkinkan berinvestasi dalam infrastruktur organisasi dan cara konsensus untuk menciptakan program partai. Perkiraan dari berbagai model organisasi partai cenderung mengelompokan di berbagai daerah. Di Amerika Latin, misalnya partai-partai besar cenderung mengikuti model Klientelis sampai baru-baru ini

Akibat dari Aliran Partai Politik Masyarakat-masyarakat komunis dan market-market dari para partai adalah paling sedikit menginginkan membangun organisasi politik .

Warisan Sejarah di Eropa Timur Pemerintahan Komunis Proses Transisi Kelembagaan Pilihan

Warisan Sejarah dan Sistem Partai Komunis Patrimonial Liberal demokratis

Persaingan Hipotesis Hasil kepustakaan ilmu pengetahuan politis banyak menjelaskan tentang kondisi, bahwa dimana perjanjian dan sistem partai hanya dikembangkan sebagai rencana .

Keuntungan dari Kemunduran Politik demokratis komunis yang baru mempunyai paling sedikit kesempatan dari pembangunan mencakup partai massa terlihat mempunyai kesempatan terbaik untuk berkonsolidasi di sekitar demokratis liberal yang kuat, dan partai demokratis sosialis dan dari yang dialami tatanan ekonomi yang relatif baik.

ANALISIS Dalam setiap pemerintahan yang mengatasnamakan demokrasi bukan otorisasi terutama yang mengakui bahwa negara mempunyai aturan hukum diharuskan adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

KESIMPULAN Demokrasi membutuhkan bukan berupa pemilihan yang ringkas, tetapi dengan investasi yang besar, dalam infrastruktur partai, terutama lewat pembangunan dari kelompok massa yang memanfaatkan pemilihan yang sedikit mendorong dan membangun ke dalam pertukaran secara langsung.

Terima Kasih