EVALUASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN SYSTEM INTERRELATIONSHIP MODEL.
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
"Ekor" Badai Perburuk Cuaca di Indonesia
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum Seminar Nasional Sharia Economic Event UII 2012 Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas.
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
PEMANTAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM JAKARTA, 14 MEI 2011.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Andrian Noviardy,SE.,M.Si.
Modernisasi Pelabuhan Banjarmasin dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan pada Pertengahan Kedua Abad Ke-20 oleh: SOLEKHA
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Disampaikan pada acara :
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Berita Resmi Statistik
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
BERITA RESMI STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Ir. Didit Okta Pribadi, Msi.
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
IKHTISAR PEREKONOMIAN 2010 DAN PROSPEK 2011
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Bahan tayang 3-4 Mei.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
AKTIFITAS PETERNAKAN,PERIKANAN, PERTAMBANGAN,DAN KEHUTANAN
Peraturan undang-udang TENTANG PERIKANAN
PEMBANGUNAN PERIKANAN
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
UNIVERSITAS HALU OLEO SISTEM TRANSPORTASI LAUT MATA KULIAH MANAJEMEN INFRASTRUKTUR PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA UNIVERSITAS.
Hasil Permodelan Tahap II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Judul Penelitian: PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN POTENSI ENERGI ANGIN DAN GELOMBANG LAUT DI WILAYAH INDONESIA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL PROGRAM.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
Transcript presentasi:

EVALUASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2012 Oleh : Suhana Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim KIARA, 20 Desember 2012

ISU UTAMA KEGAGALAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERUS BERULANG EKONOMI PERIKANAN DIKUASAI ASING (INVESTASI SEKTOR PERIKANAN, IMPOR IKAN, ABK ASING, EKSPOR IKAN) PEMBANGUNAN DI PULAU-PULAU KECIL MASIH BERPARADIGMA DARATAN (PEMBANGUNAN JALAN)

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2011 Permasalahan Minapolitan Tahun Anggaran 2009, 2010 dan Semester 1 2011 : Penetapan kawasan Minapolitan tidak memperhatikan kondisi kesiapan daerah; Pengadaan Kapal Pole Line Fiberglass 30 GT tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.394.450.292; Peningkatan produksi perikanan melalui transpormasi penggunaan kapal tradisional ke kapal Inka belum efektif; Pelaksanaan PUMP tahun 2011 belum berjalan efektif; Perencanaan pembangunan pabrik rumput laut berpotensi tidak efektif; Upaya peningkatan kualitas hasil perikanan melalui program sistem rantai dingin belum efektif; Pengelolaan kawasan minapolitan belum memperhatikan aspek lingkungan; Berdasarkan kondisi temuan BPK tersebut Kebijakan Minapolitan tidak berjalan efektif dikarenakan tidak melalui perencanaan yang matang dan cermat

Perkembangan Ekspor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 (Per September) Pendekatan Kwalitas menjadi utama dalam ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke negara tujuan  secara sistematis telah berperan dalam meningkatkan pasokan kebutuhan gizi SDM negara-negara tujuan ekspor; Berdasarkan riset penulis (2010) di Bali dan Kalimantan Barat menunjukan bahwa ikan-ikan yang di ekspor adalah ikan-ikan berkwalitas 1 dan 2, sementara untuk konsumsi dalam negeri berkwalitas 3 ke bawah

Perkembangan Impor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 (Per September) Pendekatan Volume menjadi ciri khas ikan dan produk ikan yang di impor Indonesia  Bukan Pendekatan Kwalitas Ikan dan Produk Perikanan  secara sistematis telah berperan dalam menyediakan ikan dan produk perikanan kwalitas rendahan bagi penduduk Dalam Negeri  untuk bahan baku Industri Ikan Asin dan olahan lainnya; Volume impor ikan meningkat terjadi pada saat nelayan nasional “panen ikan” (Cuaca baik)  ikan hasil tangkapan nelayan tidak terserap karena kalah bersaing dengan ikan impor yang harga murah;

Perkembangan 20 Jenis Produk Ekspor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 Kelompok crustacea dan pelagis masih menjadi andalan utama produk ekspor Indonesia;

Perkembangan 20 Jenis Produk Impor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012

Perkembangan 2 Jenis Produk Impor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012

Kapasitas Produksi Terpakai Pada Industri Perikanan Indonesia Periode 2008 - Triwulan III 2012 No Tahun Triwulan Ke I II III IV 1 2008 65,5 68,7 68,1 75,4 2 2009 68,63 73,05 75,53 78,97 3 2010 79,14 66,28 70,69 68,72 4 2011 68,82 74,39 78,43  74,99  5 2012 70,62 68,66 76,83 Sumber : Survey Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia Tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan Triwulan III 2012 Meningkatnya ikan impor belum berdampak pada meningkatnya kapasitas industri perikanan nasional  Kemana larinya ikan impor ?

Nilai Tukar Nelayan Tahun 2012

Perkembangan Investasi Perikanan

Ironis Bayi Kekurangan Gizi di Sentra Perikanan Nasional Dokumen BAPPENAS (2010) menunjukan bahwa bayi yang masih kekurangan gizi masih sangat tinggi, terutama di provinsi-provinsi berbasis sektor kelautan dan perikanan. Misalnya Maluku (27,8 %), Maluku Utara (22,8 %), Nusa Tenggara Timur (33,6 %), Nusa Tenggara Barat (24,8 %), Sulawesi Tenggara (27,6 %), Papua (21,2 %), Papua Barat (23,2 %), Gorontalo (25,4 %), Riau (21,4 %), Kalimantan Barat (22,5 %), dan Kalimantan Timur (19,3 %)

PEMBANGUNAN DI PULAU-PULAU KECIL MASIH BERPARADIGMA DARATAN (KASUS PULAU FANI, RAJA AMPAT, PAPUA BARAT)

Kasus di Pulau Kecil Tahun 2012 No Hari/ Tanggal Penulis Judul Berita Penerbit Kutipan 1 Kamis,22 November 2012 Agus Sana'a Eksploitasi Pasir Mengancam Wakatobi Sinar Harapan Penggunaan pasir lokal untuk membangun rumah atau gedung-gedungmilik pemerintah maupun swasta di wakatobi meningkat tajam kurun waktu lima tahun terakhir menyusul penetapan wakatobi sebagai kabupaten otonom baru di Sultra. dampaknya, pasir di pinggir pantai pulau 2 Selasa,9 Oktober 2012 Ichwan Susanto Penyu Sisik Kepulauan Seribu Terancam Kompas Keberadaan lokasi bertelur penyu sisik dikepulauan seribu terancam pembangunan dam dan jalan lingkar di seputar pulau permukiman. Bangunan fisik tersebut menghambat akses penyu menuju pantai berpasir sehingga pemerintah daerah diminta mengkaji ulang proyek itu

Degrowth Ekonomi Perikanan : Dari Pertumbuhan Volume ke Pertumbuhan Kwalitas Untuk SDM Nasional Reorientasi kebijakan ekonomi perikanan dari kepentingan asing ke kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 25B Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan (yang berkwalitas baik) ke luar negeri (ekspor) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Perbaikan sistem jaringan pasar ikan antar pulau dan antar wilayah; Penguatan armada kapal pengangkut ikan antar pulau; Kembalikan manfaat subsidi perikanan (BBM, Kapal, Pakan Ikan dan Pupuk) untuk rakyat melalui penyediaan ikan berkwalitas baik dengan harga terjangkau; Tindak tegas para pelaku ekspor dan impor ikan illegal, termasuk penjualan ikan di tengah laut. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan Tuna illegal dari Indonesia ke Thailand. Pada Tahun 2000 tercatat dugaan ekspor ikan tuna Albacore secara illegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand, yaitu mencapai 271.419 Kg dengan nilai mencapai 1.070.630 US $. Sementara itu pada Tahun 2010, dugaan ekspor ikan tuna Albacore illegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna Albacore illegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 Kg dengan nilai mencapai 8.326.839 US $; Evaluasi implementasi MEA 2015 untuk sektor perikanan; Pendekatan karakteristik dan daya dukung pulau dalam melalukan pembangunan di pulau kecil

SUHANA Kepala Riset dan Kebijakan Ekonomi Kelautan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim HP : 081310859708; Blog : http://suhana-ocean.blogspot.com, Email : suhanaipb@gmail.com