PERTEMUAN BAKOHUMAS REGIONAL INDONESIA BARAT TAHUN 2011 Tema

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Bismillahirrohmaanirrohiem
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Penjaminan Mutu Eksternal
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
PRAKTEK BAIK DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Prof. Dr. Sjamsiar Indradi REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Jakarta, 25 M a r e t 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN.
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BAB V HAK ATAS TANAH.
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(GRAND DESIGN) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PAPARAN MENTERI DALAM NEGERI
I. PENDAHULUAN II. PERANGKAT HUKUM III. UU HAK PATEN IV. CATATAN UU HAK PATEN 1987 V. CATATAN UU HAK PATEN NOMOR 12 TAHUN 1997 VI. UU HAK PATEN NOMOR 14.
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
DR. Boediarso Teguh Widodo, M.E.
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PANEL 1 : Pengarah pemaparan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

PERTEMUAN BAKOHUMAS REGIONAL INDONESIA BARAT TAHUN 2011 Tema “Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Dalam Pengelolaan Informasi” Disampaikan Oleh : Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt., M JURU BICARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI/KEPALA PUSAT PENERANGAN Bukittinggi, 11 Mei 2011 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011

Tujuan dan Disain Utama Pengelolaan Keuangan Daerah Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Money Follows Fuction HAK Pasal 21 Pasal 23 (1) (2) Masyarakat Kesejahteraan Rakyat Demokratisasi Otonomi Efisiensi & Efektivitas Sumber daya Pemberdayaan masyarakat KELOLA & IMPLEMENTASI UU 32/2004 Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Pembiayaan REVISI PP 105 (PP 58) RKPD Pengelolaan Keuda KEWAJIBAN Pasal 22 Urusan Wajib Pilihan Concurrent Pasal 167 ayat (3): SAB SPM Standar Harga Tolok Ukur Kinerja Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial

KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBIAYAAN DAERAH LANDASAN KEBIJAKAN KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBIAYAAN DAERAH UU 5/74 UU 22/99 Omnibus Regulation PP 105/00 KMDN 29/02 UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 UU 14/2008 PP 38/07 PERMENDAGRI 59/07 PP 41/07 PP 61/10 PERMENDAGRI 35/10 UU 39/2008

B I O D A T A Nama : Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt. M Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 14 Nopember 1962 Agama : Islam Status : Menikah, dengan 3 anak Alamat : Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal Pusat Penerangan Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat Tel/Fax: 021-3842021 Pesawat 2253 Hp: 0818710342 PENDIDIKAN 1987 : S1 Tugas Belajar pada UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 1993 – 1994 : S2 (Pasca Sarjana) pada ASIAN INSTITUTE Of MANAGEMENT (AIM) – Makati, Metro Manila, Phillippines. Master in Development Management (M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist. 1994 : “ Exchange Program ” Between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia. : Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “ Local Government and Regional Finance “. Disertasi: “Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases “. 2011 : Kandidat Doktor llmu Pemerintahan pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung PENGALAMAN/PEKERJAAN Pengajar/Pengajar Tamu, Konsultan Lepas pada berbagai institusi bidang Ekonomi, Keuangan, Manajemen, dan Desentralisasi Fiskal dalam dan luar negeri. Penyusun Modul berbagai Pelatihan / Pendidikan Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen. Pembicara / Keynote Speakers / Organizer Seminar dalam dan luar negeri bidang Ekonomi, Politik, Keuangan, Manajemen dan Desentralisasi Fiskal. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), Departemen Dalam Negeri. JABATAN SEKARANG Juru Bicara/Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.