PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
MODEL KEMITRAAN USAHA AGROINDUSTRI JAGUNG
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Prospek dan Kebijakan Industri Rotan Indonesia: AKAN DIBAWA KE MANA?
Hilirisasi Komoditas Rumput Laut
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
PELUANG AGROINDUSTRI PEDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
KULIAH 2 ENERGI DAN ELEKTRIFIKASI PERTANIAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
Arah Kebijakan Persusuan
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Definisi dan Arti Penting Agroindustri
Hutan Desa (HD).
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGASAPAN IKAN YANG EFISIEN, MENGGUNAKAN BAHAN BAKU LOKAL DAN BERORIENTASI PASAR DENGAN UKM SEBAGAI SENTRA PENGEMBANGAN PROGRAM.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
Arah Kebijakan Persusuan
STRATEGI PENGEMBANGAN HHBK UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
PEMBANGUNAN PERIKANAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
Membangun Pertanian Modern di Wilayah Perbatasan FARID BAHAR Bogor, 8 Maret 2018.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK SEMINAR NASIONAL ROTAN “KEBANGKITAN ROTAN INDONESIA” Jakarta, 21 – 22 Nov 2013 Direktorat Bina Perhutanan Sosial

Latar Belakang ROTAN di Indonesia Rotan sejak lama dikenal sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang penting dan sangat potensial di Indonesia Dari total 600 species rotan di dunia, ± 312 jenis rotan ada di Indonesia (51 jenis komersial, 261 jenis non‐komersial) Rotan banyak terdapat di P. Kalimantan, P. Sulawesi dan P. Sumatera; serta sedikit di beberapa pulau lain Indonesia memegang 80-90% SUPPLY rotan dunia. Produksi rotan lestari nasional diperkirakan berkisar antara 696.900 ton (basah) – atau 348.450 ton kering, 622.000 ton(basah) atau 311.000 ton kering , 210.064 ton (kering) dan 247.291 ton (kering). Rotan bagi masyarakat di beberapa daerah merupakan bagian dari kehidupan sehari – hari sebagai sumber mata pencaharian

Lanjutan.. Kementerian Kehutanan bertanggung jawab pada SEKTOR HULU (budidaya) rotan, termasuk pemberdayaan petani rotan Rotan merupakan salah satu HHBK unggulan yang telah ditetapkan sebagai Unggulan Nasional dan Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebagai lokasi pengembangan sentra Strategi Pengembangan HHBK ROTAN mengikuti pola pengembangan hhbk yaitu dengan Pembentukan Sentra HHBK Rotan

Kondisi Pengembangan HHBK Rotan Petani rotan mengalami PENURUNAN PENGHASILAN (nilai jual lokal produk lebih rendah dibanding ekspor Banyak petani rotan alih profesi, sehingga stok tanaman rotan menurun dan terjadi ALIH PENGGUNAAN LAHAN dari rotan menjadi tanaman lain KOORDINASI antar pihak terkait dalam pengembangan rotan MASIH RENDAH Industri rotan dalam negeri BELUM BISA BERSAING dengan produk luar negeri Banyak HASIL PANEN petani rotan yang BELUM BISA DISERAP INDUSTRI rotan dalam negeri

ALTERNATIF ATAS TANTANGAN PENGEMBANGAN HHBK ROTAN??? = SENTRA HHBK UNGGULAN

LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN HHBK UU 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PS 26 DAN PS 28 PERMENHUT P 35/MENHUT-II/2007 JENIS HHBK PERMENHUT P 21/MENHUT-II/2009 KRITERIA DAN INDIKATOR PENETAPAN JENIS HHBK UNGGULAN PERMENHUT P 19 /MENHUT-II/2009 STARTEGI PENGEMBANGAN HHBK UNGGULAN

LOKUS PENGEMBANGAN HHBK Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Rakyat Komoditas HHBK Areal Lainnya HKm (HHBK) HKm Komoditas : HHBK Hutan Desa (HHBK Hutan Desa Komoditas : HHBK IPHHBK IUPHHBK HA/HT PHBM Perhutani

Kondisi Pengelolaan HHBK Saat Ini Pengembangan HHBK kurang fokus pada jenis unggulan Belum terintegrasinya Kebijakan dan Program lintas sektoral Data dan informasi HHBK belum tersedia secara aktual dan lengkap (potensi, sebaran, pasar dll) Pengusahaan /industri HHBK masih dilakukan dalam skala kecil (petani) dan masih sulit memperoleh modal usaha Konvergensi hulu hilir belum berjalan Teknologi budidaya dan pengolahan hasil masih rendah Perijinan pemanfaatan kawasan /lahan untuk usaha HHBK kurang Masih kurang adanya dukungan riset terapan yang dapat mendorong industri HHBK

Pembentukan Sentra Hhbk Unggulan Prinsip Dasar Pembentukan Sentra Hhbk Unggulan 1. Sentra HHBK Unggulan berorientasi bisnis dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat 2. Sudah ada penetapan HHBK Unggulan pada wilayah/ lokasi sasaran 3. Sudah ada pasar berbasis komoditas HHBK produktif dari wilayah sasaran. 4. Adanya peluang daya saing dan nilai tambah yang bisa dioptimalkan. 5. Masyarakat sebagai pelaku utama yakni petani/ pembudidaya HHBK yang bersemangat maju dan pengolah dan pemasar HHBK yang peduli pasokan yang kontinyu dan berkualitas. Adanya komitmen kuat Pemerintah pusat dan daerah Ketersediaan minimum sarana dan prasarana untuk berfungsinya sentra

Kedudukan Sentra HHBK Dalam Strategi Pengembangan HHBK Nasional PROVINSI KABUPATEN PERMENHUT P.35/2007 565jenis HHBK P.21/2009 Kriteria Indikator Penetapan HHBK Unggulan HHBK UNGGULAN PENGEMBANGAN HHBK KLASTER HHBK SENTRA HHBK HHBK UNGGULAN

LOKASI SENTRA/KLASTER Realisasi Penetapan HHBK Unggulan dan Lokasi Sentra / Klaster Tahun 2010 s/d 2012 NO BPDAS HHBK UNGGULAN LOKASI SENTRA/KLASTER KAB/PROP I TAHUN 2010 1 Kahayan Rotan Kab. Katingan/ Kalteng 2 Unda Anyar Bambu Kab Bangli / Bali 3 Citarum Ciliwung Sutra Alam Kab Cianjur / Jabar 4 Batu Cerucuk Gaharu Kab Bangka Tengah/ Babel 5 Dodokan Moyosari Lebah Madu Kab Sumbawa / NTB 6 Serayu Opak Progo Nyamplung Kab. Purworejo / Jateng II TAHUN 2011 Krueng Aceh Kayu Manis Kab Aceh Tengah / NAD Asahan Barumun Kemenyan Kab Tapanuli Utara / Sumut Brantas Porang Kab Nganjuk / Jatim Way Sekampung Damar Mata Kucing Kab Lampung Barat / Lampung Benain Noelmina Cendana Kab TTS / NTT Kapuas Tengkawang Kab Sanggau / Kalbar

NO BPDAS HHBK UNGGULAN LOKASI SENTRA KAB/PROP III TAHUN 2012 Krueng Aceh Jernang Kab. Aceh Barat, NAD 2 Asahan Barumun Kemiri Kab Samosir, Sumut 3 Agam Kuantan Getah Pinus Kab. Tanah Datar, Sumbar 4 Batanghari Getah Jelutung Kab Tanjung Jabung, Jambi 5 Musi Duku Kab Ogan Komering Ilir, Sumsel 6 Ciliwung Citarum Melinjo Kab. Pandeglang, Banten 7 Cimanuk Citanduy Bambu Kab Tasikmalaya, Jabar 8 Pemali Jratun Kapulaga Kab Tegal, Jateng 9 Brantas Jahe Kab Blitar, Jatim 10 Tondano Aren Kab Bolaang Mongondow, Sulut 11 Lariang Mamasa Rotan Kab Mamuju, Sulbar 12 Remu Resinki Sagu Kab Fakfak, Papua Barat 22 JENIS HHBK UNGGULAN SUDAH DITETAPKAN 24 DARI 30 LOKASI SENTRA/KLASTER SUDAH DITETAPKAN

Tahapan Pembentukan Sentra Hhbk Unggulan PENETAPAN HHBK UNGGULAN PENGGALANGAN KESEPAHAMAN (Sosialisasi & Dialog Multipihak) PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PEMBENTUKAN SENTRA (RPS) PENGUSULAN DAN PENETAPAN SENTRA LOKASI SENTRA HHBK UNGGULAN FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA (Peningkatan SDM, Bantuan sarana prasarana usaha dll) PEMBINAAN & PENGENDALIAN TERBENTUK & BERFUNGSINYA SENTRA HHBK

Langkah Pengembangan HHBK Rotan Pembentukan Sentra (Sentra Produksi HHBK Rotan) Di Katingan dan beberapa daerah potensial lainnya Membangun /memfasilitasi sentra produksi rotan bersama pihak terkait

TERIMA KASIH