Analisis Kebijakan Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia
Advertisements

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
AGENDA SETTING
ANALISIS KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI
Isu terkini mutu pelayanan kesehatan & Analisisnya
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Pancasila sebagai Sistem Etika
KOMUNIKASI LINGKUNGAN
Rantai efek peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Topik hari ini Isu terkini ttg mutu pelayanan kesehatan
Oleh: Eko Budi Sulistio, M.AP
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK dalam Konteks The Administration of Development Irfan Ridwan Maksum.
Elemen Sukses Pengembangan & Tantangan e-Gov
DESENTRALISASI KESEHATAN
Sistem Ekonomi Edy Suandi Hamid Tanas Tanas.
KOMPONEN & ANALISIS KEBIJAKAN
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
Analisis masalah mutu pada sistem mikro aims of patient and community experience  Safety  Effectiveness  Patient centeredness  Timeliness.
KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan Kesehatan.
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Advokasi dalam Upaya Promkes
Kebijakan Kesehatan.
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
Implementasi Dalam konteks Studi Kebijakan
Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
KONSEP DASAR KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Oleh : Bambang Supriyono
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
Fokus studi perbandingan administrasi negara
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Informasi dan Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2
(Haryono Wicaksono dan
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
What is Public Choice Theory
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
AKK DAN ISsUe PERUMAHSAKITAN
Kebijakan Kesehatan.
Manajemen Tatap Muka 11.
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
LANGKAH PEMBUATAN KEBIJAKAN
Sistem Ekonomi Edy Suandi Hamid Tanas Tanas.
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
Sistem informasi kesehatan
Public sector and privat sector
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
PENDAHULUAN Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan.
Pengantar Ruang Lingkup Pelayanan pada Kebijakan Kesehatan
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
Content Actors/Stakeholders
Politik Pertanian Pengertian politik pertanian
Pembiayaan Kesehatan Daerah dan Perannya pasca UU BPJS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
Transcript presentasi:

Analisis Kebijakan Kesehatan Politik Kesehatan Analisis Kebijakan Kesehatan

Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH No HP: 0811282500 Email: kuntjahjono@yahoo.com

Providers Siapakah yang anda Advocacy ? Government Patients/public

Apa yang mendorong saya mempelajari politik kesehatan ? What is the benefit ? Personal drive My future job ? Karir saya ? Motivation

Apa yang dimaksud dengan Politik Kesehatan (health politics) Dan Kebijakan Kesehatan (health policy)

Policy, Politics Asal kata : Polis (Greek),yang artinya adalah City atau State

means “INFLUENCING” Mempengaruhi Politics means “INFLUENCING” Mempengaruhi

Politics (Mason, Talbott & Leavitt, 1993) Influencing Politics Scarcity of Resources Competing sets of values Competing sets of interests Multiple interest groups Policy makers Actors Value choices Decision making Policy

Political actions Upaya aktif untuk mempengaruhi pilihan (value) dan pengambilan keputusan

5 kluster sistem politik dalam suatu negara (Blondel 1990 dalam Walt, 2004) Liberal democratic Egalitarian – authoritarian, kekuasaan birokrasi untuk menjamin keadilan (equity), contoh: negara komunis Traditional – inegalitarian: tidak ada keadilan (equity), kesejahteraan terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok Populist: adanya partai politik yang dominan yang umumnya nasionalis Authoritarian – inegalitarian: militer mengambil alih pemerintahan Bagaimana dengan Indonesia : Demokrasi Pancasila (?)

Pengertian kebijakan (policy) (Weissert & Weissert, 1996) Prinsip-prinsip mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Rangkaian pilihan kegiatan atau untuk tidak melakukan kegiatan yang disadari dalam mencapai tujuan Arah/tujuan dalam melakukan kegiatan Pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif Pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam mencapai tujuan pada sektor publik dan swasta Kebijakan yang merupakan pilihan yang dibuat oleh masyarakat, segmen masyarakat atau organisasi dengan mempertimbangkan tujuan dan apa yang diprioritaskan , dan bagawimana sumber daya akan dialokasikan (Mason, Talbott & Leavit, 1993)

Pengertian kebijakan (Palmer & Short, 2003) Suatu pernyataan yang sangat umum tentang apa yang diingini dan tujuan Rangkaian kegiatan yang dilakukan di masa lalu oleh pemerintah pada area tertentu Pernyataan spesifik tentang keinginan masa depan Rangkaian aturan yang berlaku yang bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan

A set of actions and decisions Statements of intention Simple term of policy A set of actions and decisions Statements of intention

Public policy (kebijakan publik) Apa yang dilakukan oleh pemerintah Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan Dibuat oleh lembaga pemerintah Rangkaian kegiatan pemerintah yang sengaja dibuat untuk menjawab isu-isu yang merupakan kepedulian publik Legislasi, regulasi, aturan hukum (baik lokal, provinsi, atau nasional) yang berpengaruh pada perilaku individu dan lembaga dalam jurisdiksi tertentu Merupakan kebijakan yang merupakan tanggung jawab primer dari pemerintah (Palmer & Short, 2003)

Types of public policies Distributive policies: Menyediakan layanan atau manfaat untuk segmen populasi tertentu: Penempatan dokter dan bidan PTT Regulatory policies: Pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok: licensing (perijinan) Self-regulatory policies: kebijakan untuk mengatur diri sendiri Redistributive policies: Upaya pemerintah untuk mengubah distribusi pendapatan, kesejahteraan, kepemilikan atau hak hukum antar kelompok dalam masyarakat

Tipe kebijakan berdasar tingkat kebijakan (Walt, 2004) High politics Low politics Policy type Macro policy Systemic policy Micro policy Sectoral policy Policy level National government State government Regional authority Ministry of health Local health authority Institution (clinics, hospitals) Policy example Regulation of private sector Reform of civil service salaries and conditions Introduction of breast screening Change in vacine policy

Tipe kebijakan berdasar tingkat kebijakan (Walt, 2004) Politik tinggi Politik rendah Tipe kebijakan Kebijakan makro Kebijakan sistemik Kebijakan mikro\ Kebijakan sektoral Tingkat kebijakan Pemeritah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Departemen Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sarana Kesehatan (klinik, rumahsakit, poltek, dsb) Contoh kebijakan Perijinan terhadap rumahsakit swasta Kebijakan jamkesmas Kebijakan pengadaan alat di rumahsakit Kebijakan pelayanan imunisasi di rumahsakit

Health policy Kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan termasuk lembaga, organisasi, layanan, dan pengaturan biaya

Yang membedakan kebijakan kesehatan dengan yang lain Tidak ada profesi lain yang ekuivalen dengan profesi dokter Kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan ketidak mampuan dari pelanggan untuk membedakan layanan yang bermutu dengan yang tidak bermutu Isu antara hidup dan mati ada dalam pengambilan keputusan kesehatan Konsekuensinya adalah perlu adanya alat-alat atau metoda tertentu dalam analisis, interpertasi, dan evaluai kebijakan kesehatan

(Mason, Talbott & Leavitt, 1993) Policy analysis (Mason, Talbott & Leavitt, 1993) Kajian sistematik terhadap isi dan akibat yang nyata atau diantisipasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan atau yang direncanakan

Main Questions of policy analysis Pertanyaan utama dalam analisis kebijakan Apa kebijakan yang ada sekarang Bagaimana, kapan dan mengapa kebijakan itu ada ? Apa yang mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadop suatu kebijakan tertentu ? Apa tujuan dari kebijakan tersebut ? Siapa pembuat kebijakan ? Siapa pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bagaimana mereka melakukannya ? Bagaimana proses perumusan kebijakan, pada level yang mana dan bagaiman metoda perumusannya Apakah proses perumusan kebijakan yang dipilih merupakan yang terbaik yang kita harapkan ? Bagaimana bisa lebih ditingkatkan ? Apakah kebijakan tersebut adalah kebijakan yang baik ? Apa yang telah dicapai ? Adakah kebijakan lain yang sebenarnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik ? Apakah kebijakan yang ada sekaran perlu diubah ? Jika perlu, apakah mungkin untuk mengubah kebijakan tersebut, dan bagaimana caranya ?

Policy making Agenda setting Policy Formulation Policy Adoption Policy Implementation Policy Assessment

Policy making process (Anderson) Problem identification and agenda setting Policy formation Adoption Implementation Evaluation

Policy analysis Problem structuring Forecasting Recommendation Monitoring Evaluation

Prosedur analisis kebijakan pada tiap tahapan pembuatan kebijakan Problem Structuring Agenda setting Policy formulation Policy Adoption Policy Implementation Policy Assessment Forecasting Recommendation Monitoring Evaluation

Patient experience: patient safety Corections Corrective Actions Preventive Actions Patient care micro system Corrective actions Preventive Actions Support Risk management Organizational Context Risk management Supports Policy Public awareness & involvement Environmental context

Konteks kebijakan kesehatan Faktor demografi Faktor biotech Sistem hukum Media massa Sistem politik Health Policy Struktur sosial Sektor kesehatan Harapan dan keinginan masyarakat Struktur pembiayaan/ asuransi Pihak-pihak Yang berkepentingan Nilai-nilai sosial Faktor budaya