PENGELOLAAN LIMBAH B3, PERIJINAN DAN PROPER

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

LANDASAN HUKUM BAGI KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
Direktorat Pembinaan SMA
Program Studi Agrobisnis Fakultas Pertanian
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
PROSEDUR PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAHB3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Reuse, Recycle , Recovery
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN
CONTOH PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN LH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
KONSEP TEKNOLOGI PENGELOLAAN PENCEMARAN UDARA Oleh Sudrajat - FMIPA UNMUL - PROGRAM Magister Ilmu Lingkungan UNMUL 2005.
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Pedoman Pelaksanaan SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 dan DELH/DPLH
Dasar hukum amdal (UUPLH) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat Disampaikan pada Pertemuan LP-LS Wilayah Layanan Kerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2013 Oleh: Herry Hamdani.
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
Reuse, Recycle , Recovery
INSTRUMEN PENGELOLAAN
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kementerian Lingkungan Hidup
KONSEPSI PRODUKSI BERSIH DAN MINIMISASI LIMBAH
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
KEBIJAKAN TEKNIS UKL UPL
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
PRODUKSI BERSIH (Cleaner Production)
Mitigasi Laut.
Disampaikan pada acara :
AMDAL Oleh : Nastain, ST., MT.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
PENDAHULUAN EKONOMI LINGKUNGAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN SYOFIARTI, SH,MH.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Kriteria Penilaian PROPER Pengelolaan Limbah B3
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN
Audit Lingkungan Ardaniah Abbas.
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
10. Penyelesaian Masalah Kurangnya pengecekan berkala oleh pemerintah Dilakukan pengecekan berkala dan harus bersertifikat dan Standar air limbah sebelum.
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPER 2017
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPER 2017
KRITERIA DOKUMEN LINGKUNGAN PROPER 2017
PEMBUKAAN PEMBENTUKAN TIM PROPER PLTU – 4 BABEL 23 Januari 2018.
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
AMDAL Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
KRITERIA PROPERDA PENGELOLAAN LIMBAH
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPERDA 2017
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PROPERDA 2017
KRITERIA DOKUMEN LINGKUNGAN PROPERDA 2017
Efisiensi Energi Sekretariat PROPER 2016
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN LIMBAH B3, PERIJINAN DAN PROPER AGUS SAEFUDIN KEPALA BIDANG PENANGANAN KONTAMINASI SUMBER INSTITUSI-ASDEP PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN –DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 ASAE/APRIL/2010

LATAR BELAKANG Peningkatan jumlah dan jenis limbah B3 Dampak negatif pengeloaan yang kurang baik kepada lingkungan Meningkatnya Industri, maka meningkat pula limbah B3 Meningkatnya illegal import limbah ke Indonesia Meningkatnya pemakaian bahan kimia oleh Indusri ASAE/APRIL/2010

STRATEGI ASAE/APRIL/2010 PENATATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SISTIM PERIJINAN DAN PENGAWASAN MENDORONG MINIMISASI LIMBAH B3 DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH PENGELOLAAN LIMBAH B3 ALIANSI STRATEGIS DENGAN STAKEHOLDER UTAMA(LOKAL, NASIONAL,REGIONAL DAN INTERNASIONAL) ASAE/APRIL/2010

TARGET PENGELOLAAN LIMBAH B3 PENGURANGAN 50 JUTA TON DALAM KURUN WAKTU 2010 -2014 PENGURANGAN 10 JUTA TON PER TAHUN ASAE/APRIL/2010

PENGELOLAAN LIMBAH B3 ASAE/APRIL/2010

ASAE/APRIL/2010

Sistem Manifest Dokumen Limbah B3 Sesuai Kepdal 02/1995 Rangkap Tujuh lembar Mempunyai nomor seri Terdiri dari : Bagian I : diisi oleh penghasil/pengumpul Bagian II : diisi oleh pengangkut Bagian III : diisi oleh pengumpul/pemanfaat/pengolah ASAE/APRIL/2010

HIRARKI PENGELOLAAN LIMBAH ASAE/APRIL/2010

PERIJINAN LIMBAH B3 ASAE/APRIL/2010

SIFAT PERIZINAN LIMBAH B3 ADMINISTRASI UMUM DOKUMEN AMDAL, UKL-UPL DLL ADMINISTRASI SPESIFIK PADA UNJUK KERJA TEKNIS ASAE/APRIL/2010

JENIS IJIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TPS LB3 *) PENGUMPUL **) PEMANFAATAN PENGOLAHAN (INCINERATOR, SOLIDIFIKASI, BIOREMEDIASI) LANDFILL PENGELOLAAN LIMBAH B3 ASAE/APRIL/2010

DILENGKAPI DENGAN ASURANSI MERINGANKAN BIAYA PEMERINTAH MENANGGULANGI KERUGIAN MASYARAKAT MEMPROTEKSI KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ASAE/APRIL/2010

Penjalaran Kontaminasi Limbah Rumah sakit terhadap Media Lingkungan Udara Manusia Manusia/ Hewan/ Tumbuhan Limbah Infeksius Tanah Efek kesehatan Manusia dan Lingkungan Hidup Air Tanah Air Minum Air Biota air/ Ikan ASAE/APRIL/2010

PROPER LIMBAH B3 ASAE/APRIL/2010

PROPER Apakah PROPER ? Insentif Reputasi Disinsentif Reputasi instrumen kebijakan alternatif untuk mendorong penaatan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan perusahaan kepada publik dan stakeholder (public information disclosure). Insentif Reputasi Disinsentif Reputasi ASAE/APRIL/2010

5 Peringkat Warna PROPER Emas untuk usaha/kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan; Hijau untuk usaha/kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Biru untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Merah untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum mencapai persayaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Hitam untuk usaha/kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan yang berarti. ASAE/APRIL/2010

Manfaat PROPER bagi Semua PEMERINTAH Program Penaatan yang effektif Faktor pendorong untuk pengembangan basis data terpadu Alternatif instrumen kebijakan untuk mendorong perusahaan untuk lebih dari sekedar taat “beyond compliance level” PERUSAHAAN Alat untuk Benchmarking terhadap kinerja non keuangan perusahaan Insentif Reputasi untuk kinerja yang lebih dari dari taat Alat promosi sebagai perusahaan yang ramah lingkungan INVESTOR/SUPPLIER Balai Kliring untuk kinerja Pengelolaan lingkungan Perusahaan Informasi tentang pasar untuk kebutuhan teknologi dan pekerjaan konsultasi dalam pengelolaan lingkungan MASYARAKAT Ruang untuk pelibatan publik ASAE/APRIL/2010

DASAR HUKUM PROPER PP. No. 41 Tahun 1999 PP No. 27 tahun 1999 Kepmen No. 13 Tahun 1995 Kepdal No. 205 Tahun 1996 Kepmen No. 129 Tahun 2003 Kepmen No. 21 tahun 2008 PP. No. 41 Tahun 1999 KepMenLH No. 51 Tahun 1995 KepMenLH No. 58 Tahun 1995 KepMenLH No. 42 Tahun 1996 jo KepMenLH No. 09 Tahun 1997 KepMenLH No. 3 Tahun 1998 KepMenLH No. 52 Tahun 1995 KepMenLH No. 28 Tahun 2003 KepMenLH No. 29 Tahun 2003 KepMenLH No. 112 Tahun 2003 KepMenLH No. 113 Tahun 2003 KepMenLH No. 202 Tahun 2005 UDARA Kepdal No. 68 Tahun 1994 Kepdal No. 01 Tahun 1995 Kepdal No. 02 Tahun 1995 Kepdal No. 03 Tahun 1995 Kepdal No. 04 Tahun 1995 Kepdal No. 05 Tahun 1995 Kepmen 128 Tahun 2003 Kepmen No 03 Tahun 2007 Kepmen No.02 Tahun 2008 Permen No.05 Tahun 2009 Kepmen No. 18 Tahun 209 Permen No.30 Tahun 2009 Permen N0.33 Tahun 2009    PROPER PP No. 85 Tahun 1999 PP No. 18 Tahun 1999 Juncto AIR LIMBAH B3 PP. No. 82 Tahun 2001 AMDAL DUMPING KE LAUT PP No. 27 tahun 1999 PP No. 19 Tahun 1999 KepMenLH No 86 Tahun 2002 Permen LH No. 12 Tahun 2006 ASAE/APRIL/2010

Unsur Utama PROPER PROPER Unsur utama Pengawasan Transparansi Penaatan “Public Right to Know” Peran Serta Masyarakat Pengawasan Penaatan Kewajiban menyampaikan informasi Pasal 71 ayat 2 UU 32/2009 Pasal 68 UU 32/2009 Pasal 70 ayat 2 UU 32/2009 Pasal 70 ayat 1 UU 32/2009 ASAE/APRIL/2010

Aspek Penilaian Aspek Penilaian Peringkat End of Pipe Hitam Merah Biru Pencemaran Air Pencemaran Laut Pencemaran Udara Limbah B3 Limbah Domestik AMDAL Sistem Manajemen Lingkungan Pemanfaatan Sumber Daya dan Konservasi Community Development Peringkat Hitam Merah Biru Hijau Emas Cara Perusahaan untuk mendapatkan peringkat End of Pipe Eco Efficiency Reuse, Recycle, Recovery ASAE/APRIL/2010

Mekanisme PROPER sebagai instrumen penaatan Kinerja Perusahaan Peringkat Warna Lebih dari taat Emas Hijau Taat Biru Belum Taat Merah Hitam Reaksi dari Stakeholders Dampak dari Penyebaran Informasi Appresiasi dari Shareholders, Investor & Pekerja Insentif Reputasi Netral Tekanan dari Shareholders dan Publik Disinsentif Reputasi ASAE/APRIL/2010

PRINSIP DASAR PENILAIAN PROPER X B O B O T = S KOR EMAS N I L A Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Pemanfaatan Sumber Daya Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat (Community Development) Passing Grade HIJAU Passing Grade Best Practices ; Best Available Technology; Best Corporate Social Responsibility BEYOND COMPLIANCE AREA PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT PENGELOLAAN LIMBAH B3 PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK PENERAPAN AMDAL BIRU TAAT BELUM TAAT MERAH TIDAK ADA UPAYA HITAM PENAATAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP ASAE/APRIL/2010

Sumber Data Penilaian Data Primer Tim Teknis PROPER Data pemantauan Pemda Data swapantau perusahaan Data Primer Tim Teknis PROPER Data sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan ASAE/APRIL/2010

Peningkatan Peserta PROPER ASAE/APRIL/2010

Jenis Kegiatan Peserta PROPER Pertambangan Energi Migas Rumah Sakit & Hotel 2009 - .... Manufaktur Agroindustri ASAE/APRIL/2010

Mengapa Rumah Sakit dan Hotel harus PROPER ? Kriteria Perusahaan Wajib AMDAL Terdaftar dalam bursa Menggunakan bahan baku limbah impor non B3 Produk/Jasa bersentuhan langsung dengan masyarakat Produk orientasi eksport Menjadi perhatian masyarakat di lingkup regional dan nasional Berlokasi di daerah yang beresiko terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan ASAE/APRIL/2010

Apa yang dinilai? Air Udara Limbah B3 Persyaratan teknis Pengendalian Pencemaran Air Pengendalian Pencemaran Udara Pengelolaan Limbah B3 Ketentuan izin Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) Pemenuhan Baku Mutu Emisi (BME) Pelaporan Kinerja ASAE/APRIL/2010

KRITERIA PENILAIAN KINERJA PENAATAN UNTUK RUMAH SAKIT (PENGELOLAAN LIMBAH B3) PROPER 2010 ASAE/APRIL/2010

PENILAIAN PENGELOAAN LIMBAH B3 MELALUI IZIN PLB3 TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 OPERASI ALAT INCINERATOR PEMANFAATAN I.KETENTUAN IZIN PERIODE TERTENTU NERACA LIMBAH PELAKSANAAN PENGELOLAAN (MANIFES) II.KINERJA ASAE/APRIL/2010

JENIS LIMBAH B3 RUMAH SAKIT LIMBAH KLINIS FARMASI KADALUARSA LIMBAH KIMIA KADALUARSA (Laboratorium) LIMBAH FIXER DAN DEVELOPER SLUDGE IPAL ABU INCINERATOR, DLL ASAE/APRIL/2010

PENGELOLAAN LIMBAH B3 RUMAH SAKIT 1.Pemisahan Pemilahan 2.Pewadahan dan Pengangkutan ke TPS 3.Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 4.Pemusnahan Dengan Incinerator 5.Pengelolaan Abu Incineartor 6.Pelaporan ASAE/APRIL/2010

Kriteria PROPER Aspek PLB3 Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Ketaatan terhadap ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan (Rumah sakit) Ketaatan terhadap pengelolaan dari Total Limbah B3 yang dihasilkan dan tercatat dalam neraca limbah B3 Open Dumping dan Open Burning Pemisahan (segregasi) limbah medis dengan limbah Lainnya Pelaporan ASAE/APRIL/2010

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA ASAE/APRIL/2010