POGRAM KERJA BAGIAN KESRA SETDA KAB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
“Bersama Membangun Kemandirian”
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disampaikan pada acara :
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEREKONOMIAN INDONESIA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

POGRAM KERJA BAGIAN KESRA SETDA KAB POGRAM KERJA BAGIAN KESRA SETDA KAB. KEBUMEN DALAM MENDUKUNG KKN POSDAYA Oleh : Kepala Bag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kebumen Disampaikan pada Pembekalan Materi KKN UNSOED, 7 Januari 2012

Curiculum Vitae Nama :Siti Nuriatun Fauziyah,S.Ag, M.Si Lahir :Kebumen, 19 Nopember 1970 Alamat :Jalan Karangsambung KM 5 Kemangguan, Alian, Kebumen. Pend : - SDN Karangsambung I - MTs I Kebumen - SMA N Kebumen - S1 Fak. Dakwah IAIN Suka Yk - MAP Oensud Purwokerto Hobby : Baca dan menulis My Fam : Sulkhani, S.Ag (suami) Alin, Zaky dan Iqbal (Anak) Pekerjaan : - SP2W Program IDT (1994-1998) - Kantor PMD (1998-2006) - Bagian Kesra Setda (2006-sekarang)

MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) : Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Mengurangi Tingkat Kematian Anak Meningkatkan Kesehatan Ibu Memerangi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya Memastikan Kelestarian Lingkungan Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan 4

Apa yang anda ketahui tentang Kebumen ?

Yang perlu dilakukan 6 KKN UNSOED Temukan Masalah Kenali Potensi Daerah Bawa Potensi Diri Do Something 6

“Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis” VISI KEBUMEN Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2025 : “Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis”

MISI KEBUMEN Meningktakan kualitas SDM. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan daar di wilayah strategis. Mengembangkjann agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dana pembangunan serta di semua elemen masyarakat.

VISI & MISI BUPATI KEBUMEN Sesuai dengan Perd Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 : VISI: “KEBUMEN YANG MODERN, BERKEPRIBADIAN, MAKMUR DAN SEJAHTERA”

MISI 1 Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat z 2. Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat 4. Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat. z

Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

MENGAPA DESA? Socrates ,Dirjen PMD : Kalau ingin membangun Indonesia, mulailah dengan membangun desa. MH. Ainun Najib : Indonesia adalah bagian dari Indonesiaku….

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya : - Pangan sandang dan perumahan - Kesehatan - Pendidikan

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Memampukan dan memandirikan Masyarakat Dalam membangun diri dan Lingkungannya. Menempatkan masyarakat Sbg subyek dan pelaku utama dalam Proses pembangunan Meningkatkan kemampuan Masyarakat melalui Penetapan kebijakan Pemerintah Memberi wewenang secara Profesional kpd masyarakat dlm membangun diri dan Lingkungannya KEMANDIRIAN MASYARAKAT 14 14

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RKP PENINGKT. EFEKTIVITAS PENAGGL. KEMISKINAN RPJMN PERMASALAHAN PEMBERDY MASY DAN DESA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS BPMD KAB. KEBUMEN TAHUN PEMANTAPAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMDES/KEL PENATAAN DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA AKSELERASI PROGRAM/ KEG. PEMB. BERBASIS DAN BERORIENTASI PEMBERDAYAAN MASY KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 15

TUGAS POKOK BAGIAN KESRA Penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PROGRAM KERJA 1. KASUBAG I Fasilitasi dan koordinasi Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak. 2. Kasubag II Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Agama 3. Kasubag III Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

PROGRAM-PROGRAM KESRA BIDANG AGAMA ~ BAZ ~ Bantuan pembangunan/rehab tempat ibadah: - Masjid 55 lokasi - Mushola 115 lokasi - Pondok pesantren 15 lokasi - TPQ 10 lokasi

~. Bantuan LPTQ untuk penyelenggaraan ~ Bantuan LPTQ untuk penyelenggaraan dan pengiriman kafilah ke Tingkat Provinsi /Nasional ~ Bantuan TPHD/TKHD Kabupaten Kebumen ~ Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

BAZ KABUPATEN KEBUMEN VISI: Menjadi pengelola yang baik dan dipercaya umat MISI: 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat 2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sehingga berubah dari Mustahiq ke Muzakki. 4. Mengembangkan Budaya “Memberi Lebih Baik daripada Menerima” 5. Mengembangkan Managemen Pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional

Potensi Zakat di Kab. Kebumen 1. Penduduk Muslim 1.287.367 2. PNS Muslim 14.160 3. Pengusaha Muslim/ UKM 20.959 terdiri dari: - Sektor perdagangan 11.528 Sektor industri 9.431

Potensi Tempat Ibadah di Kab. Kebumen 1. Masjid 1.327 buah 2. Musholla dan langgar 3.358 buah 3. Majelis Ta’lim 1.153 buah 4. Pondok Pesantren 161 buah 5. Madrasah Diniyah 186 buah 6. TPQ 855 buah * Sumber Kantor Kemenag Kebumen

1. Proposal permohonan yang masuk - 2006 451 buah - 2007 467 buah - 2008 404 buah - 2009 360 buah - 2010 404 buah - 2011 44 buah (until 14 Peb 2011) JUMLAH 1930 BUAH PROPOSAL

DAFTAR TEMPAT IBADAH YANG TELAH DIBANTU 2006 277 buah 2007 149 buah 2008 271 buah 2009 114 buah 2010 91 buah JUMLAH 902 buah proposal Jumlah proposl belum dibantu 1202 buah

ANGGARAN TAHUN 2012 Tahun 2012 tersedia anggaran Rp 1.250.000.000,- untuk bantuan sarana ibadah. Meknisme pengajuan anggaran, melalui : - Proses Musrenbangcam (sebagai acuan) - Pengajuan Proposal.

Lanjutan Indikator…. Analisa Piority Scalla Analisa benefit Analisa partisipation of the people Analisa Quality of Human Analisa Outcome (keluaran) Analisa Output ( hasil )

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Permendagri 57 Tahun 2008, belanja bantuan sosial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Mengajukan Proposal permohonan bantuan. 2. Tim evalusi penerima bantuan, dengan indikator-indikator :

Lanjutan persaratan bantuan… 3. Cheking dan evaluasi oleh tim survey 4. Rapat Tim dan analisis kuota. 5. Penetapan penerima bantuan. 6. Bintek kepada penerima bantuan (wajib membuat SPJ sesuai proposal) 7. Pembukaan rekening. 8. Pelaksanaan kegiatan 9. Monitoring dan evaluasi.

2. Bidang Sosial dan Kesehatan ~Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma ~ Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat ~ Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (IDE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

3. Bidang Olah Raga Msyarakat Bantuan untuk 28 Pengkab Olah Raga di Kabupaten Kebumen.

TERIMA KASIH

Masalah besar yang dihadapi Kebumen adalah Kemiskinan Tahun 2005 30,31 % Tahun 2008 28,39 % Tahun 2009 27,87 % Tahun 2010 25,17 % Sumber : BPS Kabupaten Kebumen

LEMBAGA-LEMBAGA DI DESA LKMD/LKMK PKK KARANGTARUNA RT/RW Pedoman kelembagaan tersebut tertuang masih dalam Peraturan Bupati Tahun 2011.

Integrasi Program Pemerintah (Kabupaten, Kec, Desa) PKK ( ada 10 program Pokok PKK) LKMD/LKMK Masyarakat

TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Terima kasih Selamat ber-kkn