BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010

Advertisements

PENDIDIKAN EKONOMI ADMINISTRASI PERKANTORAN

CONTOH PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

SUPLEMEN PENJELASAN PENULISAN KKK & KKA

KELOMPOK II “Model Perubahan 90 Hari Tabrizi dalam Restrukturisasi Kelembagaan LAN RI ”

Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.

Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

. Febriani, SE, M.Si. .  Koperasi merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yaitu bahwa perekonomian.

Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol

RENCANA AKSI PERUBAHAN

KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014

MATERI DIKLAT DASAR PERTANAHAN

MATERI SUB POKOK BAHASAN 1 KEMISKINAN PENYEBAB DAN AKIBAT DAN CARA PENYELESAINNYA.

Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)

Sumber Diadaptasi dari : ( (diakses 16 April 2014)

ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

Pembimbing : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :

PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM

C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5

UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA

Hubungan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan P E N D I D I K

SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL

DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK

BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA Definisi Sistem Informasi SDM

TEORI DESENTRALISASI I

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH

PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE

HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

DIREKTORAT PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Ekonomi Pembangunan Daerah

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK SAKINAH NADIR 2014.

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Materi Kuliah Pengertian jabatan profesional guru, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hak, serta kewajiban tenaga kependidikan. Tahapan.

KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014

KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS

Pengelolaan Bimbingan Karir di SMKN 5 Jember

PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

MANAJEMEN TRAINING Drs. B. Suryosubroto

Administrasi Kebijakan Kesehatan (sebuah pengantar)

KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

Kurikulum dan Sistem Evaluasi DIKLAT PRAJABATAN

ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1

PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI

PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

DESAIN PEMBELAJARAN LATSAR CPNS 2019 AGENDA II MATA PELATIHAN Akuntabilitas.

BELAJAR EFEKTIF.

Mentor Drs. Jihad Salim Coach Drs. H. Bahrun, M.Si, MH.

Transcript presentasi:

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV (Sumber : LAN-RI, Modul Dasar-Dasar Administrasi Publik, 2008) Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK FASILITATOR : DRS. H. SURJADI, M.Si Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim DESKRIPSI SINGKAT Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2. Tanggung jawab pejabat publik, serta 3. Organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien. Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim MANFAAT Dengan mengetahui Administrasi Publik ini, walaupun bersifat pengantar, diharapkan peserta dapat memperoleh manfaat sbb : Memperoleh kejelasan tentang teori dan konsep Administrasi Publik. ….. Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim MANFAAT Dapat lebih mudah memahami mata diklat yg lain spt Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, dasar kepemerintahan yg baik, operasionalisasi pelayanan prima serta kebijakan dan program pembangunan nasional. Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tentang fungsi, prinsip dan konsep Administrasi Publik serta organisasi dan manajemen kepemerintahan. Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: Menjelaskan pengertian, prinsip dan fungsi administrasi publik. 2. Menjelaskan konsep administrasi publik. 3. Tanggung jawab pejabat publik. 4. Organisasi dan manajemen kepemerintahan Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim SUB POKOK BAHASAN 1 PENGERTIAN, PRINSIP DAN FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK PAR 2 KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK; 3 TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK; Drs. Surjadi, M.Si - Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim