EVALUASI HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-63 DAN HUT SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KE-50 TAHUN 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
Berkelas.
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Jenis Peraturan Perundang – undangan di Tingkat Pusat
ANAK YANG IKUT KAMPANYE. Sumber Koran Kompas 16 Maret 2004.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
GATUT WIJAYA, SH.,M.Hum. BAGIAN HUKUM SETDAKAB JOMBANG
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Materi Ke-13: PROBLEMATIKA PERDA
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Department of Business Adminstration Brawijaya University
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
Disampaikan pada acara :
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
SALAM ADHYAKSA.
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN UMUM DALAM PENINGKATAN.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

EVALUASI HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-63 DAN HUT SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KE-50 TAHUN 2013

Belum semua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mengikuti HUT Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT Satuan Linmas Tahun 2013 yang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu. Tidak hadirnya kepala daerah pada HUT Sat Pol PP dan HUT Sat Linmas Tahun 2013 diharapkan tahun depan dapat hadir. Acara HUT Sat Pol PP dan HUT Sat Linmas diselenggarakan di Kabupaten/Kota di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : Lomba olah raga Penyerahan hadiah Jamuan makan siang Penyambutan Gubernur

Dalam rangka pelaksanaan HUT Sat Pol PP dan HUT Sat Linmas Tahun 2014, agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya pelaksanaan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun persiapan mengikuti kegiatan yang akan di laksanakan di tingkat Provinsi, antara lain : Biaya Penginapan Tim. Biaya akomodasi dan komsumsi. Uang saku. Transportasi. Sarana dan prasarana untuk mengikuti olah raga. Akan dibuatkan surat pendukung dari Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk mendukung kegiatan tersebut.

PENGERAHAN ANGGOTA SATUAN LINMAS PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 025/1802/PUM Hal Pengadaan Baju Linmas di TPS untuk Pemilu Tahun 2014. Inti pokok dari Permendagri tersebut antara lain : a. Melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Penetapan 2 orang anggota Satuan Linmas disetiap TPS yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/Kota. c. Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). d. Berkaitan dengan pengadaan pakaian linmas untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri tidak melakukan pengadaan pakaian anggota linmas.

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT A. Latar Belakang Satuan Perlindunganan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihaa keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat (Linmas), pada era Orde Baru lalu lebih dikenal sebagai Pertahanan Sipil (Hansip). Seiring perjalanan waktu, berubah menjadi Perlindungan Masyarakat (Linmas). Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya dalam penjelasan Pasal 13 dan 14 Ayat (1), maka Penyelenggaaan Linmas merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga program Linmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah, Tugas Linmas yaitu : 1. Membantu melaksanakan ketentraman, ketertiban dan keamanan umum. 2. Membantu Melaksanakan ketentraman, ketertiban dan keamanan Pemilukada . 3. Membatu Penanganan Bencana. 4. Membantu Kegiatan sosial kemasyarakatan.

Potensi Linmas untuk : 1. konflik sosial 2. Kerusuhan 3. Antisipasi awal 5. Meningkatkan kemampuan menerima, mengolah dan menginformasikan pengaduan masyarakat.

JUMLAH ANGGOTA SATUAN LINMAS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG No KABUPATEN/KOTA JUMLAH PERSONIL KET 1. Kabupaten Mesuji 794 2. Kab. Tulang Bawang Barat 547 3. Kabupaten Pringsewu 690 4. Kab. Lampung Tengah 9.176 5. Kota Metro 220 6. Kabupaten Pesawaran 1.801 7. Kab. Lampung Barat 2.053 8. Kab. Lampung Utara 2.259 9. Kab. Tulang Bawang 2.126 10. Kab. Lampung Timur 7.967 11. Kab. Lampung Selatan 2.711 12. Kab. Way Kanan 1.588 13. Kabupaten Tanggamus 1.253 14. Kota Bandar Lampung 4.400 JUMLAH 37.585

Rencana : 1. Danyon Kecamatan. 2. Pembentukan danton-danton di Kabupaten/Kota masing-masing.