TAHUN 2010 - 20122013 - 2014 PEMBAYARANPembayaran melalui dana Dekonsentrasi Provinsi Pembayaran melalui DIPA Direktorat P2TK PEMBERKASANMANUAL  DIGITAL/DAPODIK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas DRAFT.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
BEASISWA PPA/BBM TAHUN 2013
MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN 2012
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
TUGAS BELAJAR KAITANNYA DENGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2013.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014
Dapodik 2013 Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas By : Asyarudin Andhin, MT.
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
SOSIALISASI Pemberian Tunjangan: Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, Bantuan Dana Peningkatan Kualifikasi & Profesi Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan.
SEPUTAR ANEKA TUNJANGAN
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
Permasalahan Pra SK Permasalahan Pasca SK
SYARAT-SYARAT USULAN KEPEGAWAIAN
SOSIALISASI JUKNIS TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
Tunjangan Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, & Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Ke S-1/D-IV Tahun 2015.
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
KESIMPULAN HASIL REKON TERKAIT DENGAN KERJASAMA PENYALURAN TUNJANGAN MELALUI VA BERSAMA BRI INFORMASI TERKAIT DENGAN TUNJANGAN AKAN DIINFORMASIKAN MELALUI.
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS DIREKTORAT JENDERAL DIKDAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
P2TK Dikdas  Penghentian Tunjangan Fungsional. Disebabkan oleh : 1.JJM Tidak lagi terpenuhi menurut data Dapodik 2.Ternyata sudah sertifikasi 3.Tidak.
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
BAGI GURU RA/MADRASAH DI LINGKUNGAN KANKEMENAG KAB. PAMEKASAN
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Transcript presentasi:

TAHUN PEMBAYARANPembayaran melalui dana Dekonsentrasi Provinsi Pembayaran melalui DIPA Direktorat P2TK PEMBERKASANMANUAL  DIGITAL/DAPODIK  MANUAL (untuk kasus tertentu)

TUNJANGANKHUSUSSTFPENINGKATAN KUALIFIKASI GURUPNS & BPNSBPNSPNS & BPNS Kuota Nasional

TUNJANGANTPSTFKHUSUSPENINGKATAN KUALIFIKASI TPx  STFx  KHUSUS  PENINGKATAN KUALIFIKASI 

 Guru yang menerima TP, tidak berhak menerima STF.  Guru yang menerima TP, masih berhak menerima Tunjangan Khusus jika syarat terpenuhi.  Guru yang menerima TP, masih berhak menerima bantuan kualifikasi jika guru tsb belum S-1, berusia di atas 50 th, masa kerja lebih dr 20 th, dan gol. IV/a ke atas.  Guru yang menerima STF, masih berhak menerima tunjangan khusus.

 Guru yang menerima STF, masih berhak menerima bantuan kualifikasi  Guru yang menerima tunjangan khusus, masih berhak menerima bantuan kualifikasi  Guru yang menerima bantuan kualifikasi, masih berhak menerima STF dan tunjangan khusus (jika memungkinkan)

KRITERIASTFKHUSUSPENINGKATA N KUALIFIKASI 1.Memiliki NUPTK  2. Memenuhi beban kerja guru minimal 24 jam tatap muka per minggu  3. Memiliki No Rekening Tabungan  4. Guru penerima sesuai dengan kriteria yg ditetapkan berdasarkan Dapodik 

KRITERIASTFKHUSUS PENINGKATAN KUALIFIKASI 5. Guru PNS/bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan binaan Kemdikbud  6. Guru yang belum mendapatkan TP  7. Guru dalam jabatan yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV atau guru dalam jabatan  8. Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada satuan pendidikan.  9. Guru PNS dan bukan PNS melampirkan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang 

KRITERIASTFKHUSUS PENINGKATAN KUALIFIKASI 10. Guru tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain  11. Program studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu  PERSYARATAN ADMINISTRATIF 12. Usia maksimum 55 tahun pada saat pendaftaran  13. Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif atau sudah lulus seleksi dari PT  14. Copy ijasah terakhir  15. Mengisi biodata termasuk NPWP  16. Mempunyai nomor rekening buku tabungan 

 Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (yayasan).  Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).  Memiliki kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas

 Satuan pendidikan di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur.  Usulan penetapan calon penerima tunjangan khusus tahun 2014 berdasarkan usulan dari kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan baik secara manual maupun secara digital (dapodik).

 Penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Guru yang ditugaskan di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhak mendapatkan tunjangan khusus walaupun guru yang bersangkutan menerima tunjangan profesi.

 Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2014 bagi guru jenjang pendidikan dasar. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional. Kuota kabupaten/kota dikompetisikan sesuai kuota provinsi berdasarkan data yang masuk di Dapodik  Dinas pendidikan kab/kota berkompetisi untuk mendapatkan kuota nasional berdasarkan data yang masuk dalam data dapodik. Semakin banyak data yang disediakan oleh kab/kota, akan semakin banyak kuota yang diperoleh. Jika kab/kota tidak dapat memenuhi kuota melalui dapodik, maka kuota tersebut akan dialokasikan ke kab/kota lain yang dapat memenuhi syarat melalui dapodik sehingga seluruh kuota nasional dapat dipenuhi.

 Pengusulan calon penerima tunjangan dilakukan oleh dinas pendidikan kab/kota melalui aplikasi SIM tunjangan secara online. Namun demikian, Direktorat P2TK Dikdas memiliki kewenangan untuk menentukan calon jika ada kuota yang tersisa dari kab/kota yang tidak dapat memenuhi kuotanya

1. Pemerintah menentukan kuota calon penerima tunjangan berdasarkan data penerima tunjangan tahun anggaran 2014 untuk masing-masing kab/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 2. Kabupaten/kota menentukan guru yang diusulkan sesuai dengan kuota dan kriteria yang telah ditetapkan dalam juknis pelaksanaan ini paling lambat tanggal 18 Maret tahun 2014 secara online melalui aplikasi SIM tunjangan

3. Penentuan skala prioritas penerima tunjangan berdasarkan masa kerja dan usia 4. Sebelum penerbitan SK tunjangan, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima tunjangan pada situs: Jika ada persyaratan yang kurang, Guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing

6. Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima tunjangan bagi guru calon penerima tunjangan yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun

TUNJANGANKHUSUSSTFPENINGKATAN KUALIFIKASI BESARAN1x gaji pokok atau Rp bagi guru Non PNS yg blm inpassing (dikenakan PPh) Rp ,- per bulan (dikenakan PPh) Rp ,- per tahun (tidak dikenakan PPh) ALOKASIDIPA Dit. P2TK TAHAPAN PEMBAYARAN Per Tri wulan:  April  Juli  Oktober  Desember 2 Tahap:  Juli 2014  Minggu kedua Desember Tahap: Mei 2014 LAPORANPerubahan Data Individu penerima Tunjangan Khusus Perubahan Data Individu penerima STF Perubahan Data Individu penerima Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi

SITUASI/KONDISISTFKHUSUSPENINGKATAN KUALIFIKASI 1. Guru meninggal dunia.  2. Guru mencapai batas usia pensiun.  3. Guru mutasi ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain selain pengawas  4. Pengunduran diri sebagai guru atas permintaan sendiri.  5. Guru sakit jasmani dan/atau rohani setelah tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan.  6. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.  7. Guru melanggar sumpah dan janji jabatan. 

SITUASI/KONDISISTFKHUSUSPENINGKATAN KUALIFIKASI 8. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.  9. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.  10. Guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.  11. Tidak memenuhi kriteria penerima  12. Menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  13. Guru yang bersangkutan telah mendapat sertifikat pendidik  14. Guru yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS 

SITUASI/KONDISISTFKHUSUSPENINGKATAN KUALIFIKASI 15. Tidak lagi bertugas di daerah khusus  16. Telah menyelesaikan studinya  17. Melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam Tabel  18. Berhenti dari jabatan guru atau pindah tugas ke provinsi lain  19. Menggunakan dana bantuan bukan untuk kepentingan penyelesaian studi  21. Berhenti dari program atas kemauan sendiri 

Ijasah Terakhir Semester yg diikuti saat menerima subsidi Maksimum lama menerima subsidi (tahun) SMA/SPG/SMK/ SGO atau sederajat D D2/PGSLP atau sederajat D3/PGSLA atau sederajat

Terima Kasih