Pelayanan Kontrasepsi di Era Desentralisasi: Studi di 5 Desa di Kabupaten Bogor Atashendartini Habsjah & Tini Hadad* *Kerjasama Yayasan Kesehatan Perempuan dengan PSW Institut Pertanian Bogor

Lokasi Studi dan Metodologi Kabupaten Bogor: 5 desa dari 10 desa di Kecamatan Dramaga Kabupaten terpadat di Jawa Barat: 4.316.236 jiwa (2007) Survei: 500 pasangan usia subur (random) Focus Group Discussion: 5 kelompok Key Informant In-depth Interview: pejabat di birokrasi In-depth Interview: tenaga kesehatan (swasta dan publik) In-depth Interview: PLKB, Kader Posyandu dan Klien KB Observasi: Puskesmas, Posyandu, Klinik Bidan/Dokter, Kampanye KB

PERTANYAAN PENELITIAN (RESEARCH QUESTIONS) TUJUAN PENELITIAN Umum: Sejauhmana proses desentralisasi (2004-2008) berdampak pada pemenuhan kebutuhan kontrasepsi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Bogor PERTANYAAN PENELITIAN (RESEARCH QUESTIONS) Apakah proses desentralisasi di Kabupaten Bogor menjadikan sistem pelayanan kesehatan setempat lebih responsif terhadap pemenuhan kebutuhan jenis-jenis kontrasepsi yg diinginkan oleh setiap perempuan maupun laki-laki (responsive to local needs and gender sensitive); Sejauhmana proses privatisasi pelayanan yg sudah berlangsung sejak awal 1990-an (termasuk KB Mandiri) ikut bertanggungjawab dalam melemahkan atau menunjang upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, termasuk pogram keluarga berencana; Sejauhmana lintas program dan lintas sektor berkoordinasi dalam penyelenggaraan program keluarga berencana (khususnya program outreach) serta apa saja peluang yang dapat melegitimasi pentingnya program keluarga untuk diprioritaskan, khususnya bagi perempuan miskin.

ICPD PLAN OF ACTION (1994) Menjamin akses Kesehatan Reproduksi (KR) dan Kesehatan Seksual (KS) serta hak-hak terkaitnya bagi setiap individu tanpa diskriminasi Menghargai pilihan Jenis Kontrasepsi Klien KB (Respect and Fulfill Client’s Choice) dan memenuhi pilihan tersebut Memberikan standar kualitas layanan KB yg paling optimal dan bebas paksaan Memenuhi hak perempuan dan laki-laki memperoleh informasi, edukasi dan konseling dalam KR & KS yg akurat dan komprehensif Menjamin adanya kontrol dan evaluasi terhadap mal praktek Menjamin setiap individu dapat menikmati teknologi terkini: kontrasepsi darurat dll. tidak boleh disembunyikan Mempromosikan laki-laki juga terlibat aktif sebagai akseptor KB

HASIL SURVEI Umur Pertama Menikah: Median 19 tahun (namun banyak yg menikah di bawah 18 tahun) Remaja berstatus Menikah & Memiliki Anak: 35% Pengetahuan ttg Kes.Repr. dari remaja yg menikah: rendah Penolong Kelahiran oleh Bidan: 51%, Dukun: 38,0% Jumlah anak: 3-4 anak = 35,6%; 5-6 anak = 11,4%; di atas 7 anak = 2,8% Aborsi spontan: 9% Bayi lahir mati: 9,8% Kehamilan ke-3, ke-4 dan ke-5 berakhir dgn bayi lahir mati cukup tinggi

Tipe Kontrasepsi di 5 Desa Studi Kasus Total Pur Pet Suk Bbk Cik Pil 721 821 381 4 - 1927 Suntik (3 bulan) 1369 841 128 121 3828 IUD 87 303 Implan 130 36 296 MOW/MOP 52/34 15 187 Suplai Alkon menurut Tingkat Kesejahteraan Keluarga (KS)

HASIL PENELITIAN Desentralisasi di Kab. Bogor tidak menghasilkan: Terbentuknya infrastruktur yg baru, khususnya jaringan di masyarakat lokal yg aktif memajukan aktivitas pemenuhan KR dan KS termasuk KB bagi sesama warga; Terbentuknya kerjasama lintas program dan lintas sektor yg mengutamakan terpenuhinya kebutuhan KR dan KS (termasuk KB) masyarakat setempat; Unit tetap yg menangani/mengawasi penyelenggaraan program KB di Kabupaten Bogor, termasuk penurunan jumlah PLKB secara drastis; Mekanisme layanan KR dan KS (termasuk KB) yg optimal kualitas layanannya serta efisien dan efektif penyelenggaraannya serta memperhatikan perspektif klien/users; Terbentuknya suatu mekanisme evaluasi dan monitor program-program yg dijalankan oleh pihak pemerintah maupun swasta agar masyarakat tidak mengalami malpraktik.

(lanjutan…) Proses Privatisasi (al. KB Mandiri) yg dirintis sejak awal 1990an: Melemahkan sistem kesehatan publik di suatu wilayah & tidak ada rujukan jelas Melemahkan kualitas layanan kesehatan publik Tidak menjamin tersedianya tenaga kesehatan berkualitas Suplai Alkon pemerintah tidak mencapai sasaran

(lanjutan…) Pelayanan Implant/Strerilisasi /IUD di luar struktur Penyelenggaraannya masih ad hoc Rekruitmen calon peserta diambil secara ad hoc: tergantung Kader atau PLKB Tidak selalu ada ‘informed consent’ Tidak dijelaskan prosedur pemasangannya dll Jika ada kegagalan, klien tidak mendapat jaminan pemulihan/rehabilitasi

KONKLUSI Desentralisasi di Kab. Bogor Tidak meningkatkan akses ke PUSKESMAS karena transportasi sangat mahal (lokasi PUSKESMAS hanya di jalan besar) Tidak membangun infrastruktur/mekanisme yg memungkinkan adanya koordinasi lintas program & lintas sektor serta memprioritaskan Program KB sbg bagian KR&KS; Tidak membangun jaringan (network) di masy. yg mendukung partisipasi aktif masyarakat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal dari setiap individu, khususnya KR & KS (termasuk KB); Masih tidak megintegrasikan KB dalam lingkup KR dan KS dan memperlakukan KB terpisah dari Upaya Penurunan AKI: Surat Peraturan Bupati ttg Penurunan AKI tidak menyinggung pentingnya Program KB, padahal saling terkait. Tidak mengakomodasi kegagalan KB: praktek unsafe abortion

REKOMENDASI Desentralisasi yg dimandatkan ICPD-Kairo adalah: partisipasi aktif seluruh pihak termasuk pemberdayaan masy. setempat utk mengorganisir diri sendiri, keluarga serta komunitasnya dan ini harus menjadi kenyataan; Bupati serta jajaran eksekutif dan legislatif harus bersama-sama menyepakati & mendesain Plan of Action KR & KS yg komprehensif dan mengintegrasikannya dalam blue-print Rencana Pembangunan Daerah serta adanya jaminan alokasi dana; Unit khusus yg bertanggungjawab utk Monev KS & KR; Semua organisasi profesi di bidang medis, termasuk farmasi harus bersama-sama mensukseskan POA ini; Semua tokoh masyarakat/agama ikut berperan dan mensosialisasikannya. Mendekatkan pelayanan KB ke msyrkt dgn sistem motor delivery

TERIMA KASIH