TEORI PENGELUARAN NEGARA Dwi Mirani, S.IP

TEORI PENGELUARAN NEGARA Musgrave dan Rostow Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

TEORI PENGELUARAN NEGARA Wagner Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll

TEORI PENGELUARAN NEGARA Peacock dan Wiseman Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

TEORI PENGELUARAN NEGARA Peacock dan Wiseman Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai. Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang

KEWAJIBAN NEGARA DAN KAITANNYA DENGAN PENGELUARAN NEGARA Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencakup: mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, termasuk fakir miskin jompo yatim piatu masyarakat miskin pengangguran menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah

MACAM-MACAM PENGELUARAN NEGARA Menurut Organisasi Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Sifat Pengeluaran Investasi Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat Pengeluaran Penghematan Masa Depat Pengeluaran Yang Tidak Produktif

PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi: Pengeluaran untuk Belanja Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Dana yang dialokasikan ke Daerah Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi: Pengeluaran untuk Pembiayaan Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembiayaan lain-lain

PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi: Pengeluaran untuk Belanja Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Pemeliharaan Belanja perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Belanja Modal, terdiri dari: Belanja Aset Tetap Belanja aset lain-lain Belanja tak tersangka

PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi: Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari Pembayaran Pokok Pinjaman Penyertaan modal pemerintah Belanja investasi Permanen Pemberian pinjaman jangka panjang

PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi: Pengeluaran untuk Belanja Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Pemeliharaan Belanja perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Belanja Modal, terdiri dari: Belanja Aset Tetap Belanja aset lain-lain Belanja tak tersangka

PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi: Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari Pembayaran Pokok Pinjaman Penyertaan modal pemerintah Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya

JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARA MENURUT SIFATNYA PENGELUARAN INVESTASI Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll

JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARA MENURUT SIFATNYA PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah Misalnya pengeluaran untuk biaya perang

PENGELUARAN NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain Sektor produksi Sektor distribusi Sektor konsumsi masyarakat Sektor keseimbangan perekonomian

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR PRODUKSI Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management) Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR DISTRIBUSI Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan tara hidupnya.

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR KONSUMSI MASYARAKAT Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment) Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran